Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (27/7/2017). Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut membuka acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).

Kepala Negara berharap, dengan diresmikannya KNKS, pasar perbankan syariah di Tanah Air mampu berkembang lebih banyak lagi. Saat ini, berdasarkan data yang ada, pasar perbankan syariah untuk tahun 2016 baru mencapai 5,3 persen terhadap seluruh aset industri perbankan nasional.

“Padahal dengan modal kekuatan populasi umat Islam terbesar di dunia, sudah seharusnya dan sudah sepantasnya Indonesia menjadi yang terdepan, menjadi pemimpin, dan menjadi pusat keuangan syariah dunia,” kata Presiden.

Tengok saja, Arab Saudi yang pasar perbankan syariahnya mencapai 51,1 persen, Malaysia yang mencapai 23,8 persen, dan Uni Emirat Arab yang mencapai 19,6 persen. Inilah peluang yang menurutnya harus dapat dimanfaatkan. “Jangan sampai nantinya justru dimanfaatkan oleh negara lain,” tambahnya.

Meski demikian, Indonesia sebenarnya telah memiliki jumlah institusi keuangan syariah yang merupakan terbanyak di dunia. Dengan 34 bank syariah, 58 operator takaful (asuransi syariah), 7 modal ventura syariah, lebih dari 5.000 lembaga keuangan mikro syariah, dan 23 juta pelanggan menjadikan peluang pengembangan perbankan syariah di Tanah Air terbuka semakin lebar.

“Saya yakin jika industri keuangan syariah betul-betul kita dorong maka keuangan syariah dapat menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan di negara kita, baik pembangunan ekonomi umat, infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, pembangkit listrik, maupun dalam pembiayaan program pengentasan kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan sosial,” ujarnya.

Untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Kepala Negara berpandangan, dana-dana sosial keagamaan seperti zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal. Apalagi dengan ditambah sekitar 4,3 miliar meter persegi tanah wakaf yang mayoritasnya belum dimanfaatkan secara produktif, tentu dapat menjadi pos alternatif dalam pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.