“Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu ‘dipelopori’, atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain, akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri.” (Ki Hadjar Dewantara, dalam Peringatan Taman Siswa 30 Tahun, 1922-1952)

Bukan suatu kebetulan jika hari lahir Ki Hadjar Dewantara (KHD) atau Raden Mas Soewardi Soerjaningrat pada tanggal 2 Mei 1889 diperingati secara nasional sebagai Hari Pendidikan Nasional. Di dalam jiwa dan pribadi seorang KHD, terdapat gabungan antara komitmen terhadap filosofi, konsep dan praktisi pendidikan yang diterapkannya di Perguruan Taman Siswa sejak tahun 1922.

Kutipan di atas dengan jelas menunjukkan dampak apa yang seharusnya lahir dari sebuah proses pendidikan, yaitu “agar anak-anak berpikir sendiri” bukannya mencontoh mentah-mentah cara berpikir orang lain. Ke arah sanalah tujuan pendidikan harus diarahkan. Sebab dengan memiliki karakter yang demikian, “anak-anak” atau siswa-siswa akan mampu mengenali tantangan apa yang ada di depannya dan bagaimana seharusnya mereka mengatasinya.

Mereka menjadi orisinal dalam berpikir dan bertindak. Di sinilah kesamaannya dengan “Revolusi Mental” yang intinya hendak mengembalikan karakter bangsa pada nilai-nilai luhur yang menjadi bagian tak terpisahkan dari jiwa manusia. “Kita harus mengembalikan karakter warga negara ke apa yang menjadi keaslian kita, orisinalitas kita, identitas kita,” kata Presiden Jokowi ketika ditanya tentang Revolusi Mental dalam sebuah diskusi yang dipandu presenter Najwa Shihab tahun silam.

Dengan begitu, Revolusi Mental adalah tujuan pendidikan pemerintah saat ini. Cara mencapainya, tentu membutuhkan sejumlah prasyarat pembangunan fisik untuk memastikan bahwa pendidikan sebagai bagian dari pelayanan publik dapat berlangsung secara meluas, merata dan tanpa diskriminasi.

Di sinilah peran Nawacita sebagai “peta jalan Revolusi Mental” yang dijabarkan melalui 10 prioritas utama pendidikan, yaitu:

Penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (civic education), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam kurikulum pendidikan Indonesia; Biaya pendidikan terjangkau bagi seluruh warga negara; Tidak akan memberlakukan lagi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional – termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional;

Pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-bhineka-an yang Tunggal Ika; Peningkatkan sarana dan prasana pendidikan yang mendukung terjadinya proses transfer pengetahuan dan pendidikan; Rekrutmen dan distribusi tenaga pengajar (guru) yang berkualitas secara merata; Jaminan hidup yang memadai bagi para guru yang ditugaskan di daerah terpencil, dengan pemberian tunjangan fungsional yang memadai, pemberian asuransi yang menjamin keselamatan kerja, fasilitas-fasilitas yang memadai dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan dan karir;

Pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah terutama wilayah-wilayah yang selama ini diidentifikasi sebagai area dengan tingkat dan pelayanan pendidikan rendah atau buruk. Salah satunya, adalah penyediaan dan pembangunan sarana transportasi dan perbaikan akses jalan menuju fasilitas pendidikan/sekolah dengan kualitas yang 
memadai; UU Wajib Belajar 12 tahun dengan 
membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan; Perhatian yang tinggi terhadap pendidikan 
yang berbasiskan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.