Diluncurkan hampir tiga tahun lalu, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi strategi Presiden Jokowi untuk memberi akses seluas-luasnya kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Redaksi presidenri.go.id menemui dua orang yang merasa sangat terbantu menerima kartu ini.   

Disambangi di Puskesmas Pandanaran, Kota  Semarang, Rabu (23/8/2017) Budiati, pengguna KIS  bersyukur kesehatan seluruh anggota keluarganya ditanggung pemerintah dengan kartu ini.  “Awalnya ada yang ngantar  pos ke rumah, setelah amplop saya buka ternyata isinya KIS,” ungkapnya. Ia mengaku tidak tahu apa KIS. Kemudian, ia berinisiatif menanyakan kepada Ketua Rukun Tetangga di Wonotrikopen tempat tinggalnya. Ketua RT lantas menjelaskan, KIS bisa dipakai untuk pemeriksaan kesehatan di Puskesmas.

Sejak itu (setahun lalu), Budiati pun selalu memeriksakan kesehatan ke Puskesmas tersebut. Seperti pada 22 Agustus 2017 lalu, ia memeriksakan rutin kehamilannya yang memasuki bulan ke-9. Sebelumnya, rupa-rupa pemeriksaan kesehatan ia dan keluarga pernah dijalani. Mulai dari operasi pada leher, menjahit luka tangan anaknya yang terkena kaca, dan pemeriksaan rutin lainnya. “Saya terimakasih sekali pada pemerintah, semua pemeriksaan tanpa keluar uang, seribu pun tidak,” ujar Budiati.

Masih di kota Lumpia, kami menemui Angle, siswi SMPN 7, kelas 9. Angle yang sudah dua tahun menerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (kelas 8 dan 9) merasa terbantu dengan KIP. “Semua kebutuhan sekolah saya tercukupi oleh dana dari KIP. Mulai dari tas, buku, sepatu, dan kebutuhan sekolah lainnya,” ucapnya.

Angle yang bertekad bisa  melanjutkan ke SMA , yang baik ini bercerita bagaimana mudahnya proses mendapatkan KIP. “Saya kumpulkan kartu keluarga, akta kelahiran, fotocopy KTP, rapor, dan kartu pengambilan KIP,” jelasnya. Menurutnya, pencairan KIP juga mudah. “Pertama coba langsung dapat Rp 750 ribu. Jumlah tersebut merupakan akumulasi bantuan dan sisa dari dari bantuan sebelumnya,” ungkapnya

Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengapresiasi program KIS dan KIP yang dicanangkan pemerintah dan memfasilitasi itu sebagai wildcard untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi warga miskin di Kota Semarang. “Ini sebuah terobosan di zaman Pak Jokowi, bantuan-bantuan tersebut tidak diberikan secara tunai, namun lewat sebuah kartu, yang merangsang masyarakat untuk tidak konsumtif,” ungkap Hendrar.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Sarwoko Utomo menjelaskan, KIS meng-cover kesehatan seluruh rakyat Indonesia dalam mendapatkan pengobatan gratis, baik rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit pelayanan kesehatan lain baik pemerintah atau swasta. “Jadi KIS membantu sekali, ada yang sakit negara hadir,” ungkapnya.

Harus diakui, kesehatan dan pendidikan merupakan sektor yang menopang sumber daya manusia di masa depan. Di lain sisi biaya kesehatan dan pendidikan semakin hari semakin mahal. Tanpa intervensi pemerintah, masyarakat miskin makin lama makin tertinggal. Baik kesehatannya ataupun intelektualnya. Di sinilah peran pemerintah dalam membantu mereka agar tetap bisa mendapatkan pelayanan di sektor yang sangat strategis ini.

Itulah sebabnya, sejak awal, kesehatan dan pendidikan juga sudah jadi prioritas yang tertuang dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN bidang kesehatan 2015-2019 menyebut langkah yang wajib dilakukan, yakni: (1) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) bertambahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) memperluas cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Enam sasaran tersebut dijalankan lewat 3 pilar. Yakni, 1) Paradigma sehat dilakukan dengan  promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) Peningkatan akses layanan kesehatan, sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko. kesehatan; 3) Perluasan sasaran dan benefit jaminan kesehatan nasional dengan memperhatikan mutu dan mengendalikan biaya.

Sementara di sektor pendidikan, RPJMN mengamanatkan peningkatan kualitas pembelajaran di semua jenjang dan jalur pendidikan, perhatian lebih besar pada daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), memastikan masyarakat miskin dan kelompok marjinal lebih mudah mengakses layanan pendidikan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
Melalui pemberian KIP, pemerintah berharap agar anak-anak  putus sekolah dapat melanjutkan sekolah. Pemerintah juga berharap masyarakat membantu pemerintah dengan  mendorong penerima KIP untuk memanfaatkan KIP sebagai sarana dalam membantu meraih cita-cita dan melanjutkan sekolah sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Data menunjukkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)  pada Juni 2017, telah menyalurkan KIP selama tahun 2017 kepada 7.674.914 siswa atau 42 persen dari target sebesar 17.927.308 siswa. KIP merupakan bantuan pendidikan dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan pemerintah kepada anak usia 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin, berstatus yatim piatu/yatim/piatu, peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Presiden Jokowi menegaskan, masyarakat pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus dilayani dengan baik. Bahkan, jika pengguna KIS merasa tidak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya, Presiden meminta agar dilaporkan langsung kepadanya.