Presiden pada Kongres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia

Prioritas pada Kelompok Masyarakat Paling Rentan

Jakarta: Fokus pembangunan manusia Indonesia harus diarahkan pada perbaikan dan penyelesaian persoalan-persoalan yang menyangkut kualitas hidup. Perwujudan pembangunan manusia Indonesia perlu diprioritaskan terlebih dahulu pada kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan, mereka adalah anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar, kaum penyandang cacat, golongan lanjut usia dan masyarakat tradisional. Hal tersebut dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada sambutannya saat menghadiri Kongres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia 2006 di Grand Ballroom Hotel Milenium, Jumat (10/11) siang.

"Pemerintah menyadari bahwa tantangan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran bukanlah persoalan yang mudah. Ini juga dihadapi oleh negara seperti India, Filipina, Cina, Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara lain yang berpenduduk besar," kata Presiden SBY. Menurut Presiden, pada 2004 yang lalu, jumlah penduduk miskin di tanah air masih berada pada kisaran 17,7 persen dari total jumlah penduduk dan pada tahun 2009 dan tingkat pengangguran masih berada pada angka kurang lebih 10 persen dari total angkatan kerja kita. "Angka ini harus terus berkurang," Presiden menambahkan.

Pada saat yang sama, Indonesia mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 1,3 persen per tahun. Angka ini lebih besar dari angka sebelum masa reformasi. "Ini lampu kuning, karena hal ini memberikan dampak yang luas bagi penyediaan bahan pangan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Jika upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk ini tidak kita lakukan secara sungguh-sungguh maka mustahil sasaran perbaikan kesejahteraan rakyat dapat kita capai," lanjut Presiden.

Berkenaan dengan itu, Presiden mengajak Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pemda serta lembaga swadaya masyarakat untuk mensosialisasikan program Keluarga Berencana (KB). "Kita harus terus membuat terobosan-terobosan baru untuk mengedalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB," ujar Presiden.

Untuk mempercepat upaya pemberantasan kemiskinan dan mengatasi pengangguran, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah menurut Presiden adalah, pertama, mengkonsolidasikan program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat ke dalam wadah program nasional pemberdayaan masyakarat. Kedua, program pengembangan bahan bakar nabati. Ketiga, program ketahanan pangan termasuk revitalisasi pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Keempat, memperbaiki penyaluran bantuan langsung menjadi bantuan langsung bersyarat.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY juga menyampaikan agenda nasional pembanguan manusia Indonesia, termasuk agenda pembangunan daerah. "Agenda tersebut adalah pertama, memberantas kelaparan, rawan pangan dan kekurangan gizi. Kedua, menekan serendah-rendahnya angka kematian ibu melahirkan. Ketiga, memperbaiki pelayanan pendidikan. Keempat, peningkatan rasa aman di masyarakat. Dan yang terakhir, penguatan wawasan kebangsaan, kebudayaan, kerukunan antar umat beragama," katanya.

Presiden SBY berharap agar di tiap daerah dapat dibangun kemitraan masyarakat untuk pembangunan manusia Indonesia. "Saya meminta kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota agar dapat memasukkan agenda pembangunan manusia Indonesia di daerah, menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah. Jadikan otonomi daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan perwujudan pembangunan manusia Indonesia di daerah," tambah Presiden. (osa)