SBY pada Acara Menuju Tertib Administrasi Keuangan:

Setiap Penyalahgunaan Wewenang Harus Diberi Sanksi

Jakarta: Kita harus melakukan percepatan untuk kemajuan bangsa dan negara. Percepatan harus dimulai dengan membangun sistem penyelenggaraan negara, termasuk sistem keuangan negara yang baik dan didukung oleh norma-norma hukum yang jelas, adil, dan tidak memihak. Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya pada acara pemberian penghargaan Menuju Tertib Administrasi Keuangan, yang diselenggarakan oleh BPK (Badan Pemeriksa keuangan) RI, di Jakarta Convention Center, Selasa (9/1) malam.

Karena itu, lanjut Presiden, seluruh lembaga negara wajib memahami dan mematuhi apa yg menjadi tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Jangan ada penyalahgunaan wewenang. Setiap penyalahgunaan wewenang harus diberi sanksi yang tegas dan adil," kata SBY.

Menurut SBY, kehadiran BPK dalam sistem negara sangat dibutuhkan agar pengelolaan uang negara yang didapat dari pajak, cukai atau retribusi, dan sumber pendapatan yang lain dapat dipertanggungjawabkan sehingga tercipta pemerintahan yang memiliki transparansi, akuntabilitas, dan berwibawa. Mengingat dalam 5 tahun terakhir penerimaan pajak dalam negeri mencapai lebih dari 64 persen dari total penerimaan negara. Artinya, 2/3 dari APBN negara dibiayai murni secara langsung oleh rakyat, lanjut Presiden.

Ditambahkan, peran BPK sangat penting dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Presiden berharap agar pimpinan dan seluruh anggota BPK menunaikan amanat sebagaimana telah ditetapkan UUD dan undang-undang yang berlaku.

"Pemerintah bekerja keras untuk menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, bersih, dan berwibawa. Pemerintah selalu terbuka kepada BPK, dan kita harap BPK dapat menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," kata Presiden

SBY memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk menindaklanjuti setiap temuan dan saran-saran dari BPK. "Saya juga akan terus memantau BPK agar tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dengan adanya penghargaan semacam ini, yang diraih Pemprov Gorontalo dan diterima guibernurnya, Fadel Mohammad, Presiden berharap agar Pemda dapat lebih termotivasi untuk mendorong tertib administrasi keuangan daerah. "Dengan didukung oleh UU No.15/2006 tentang BPK, kita semua berharap BPK mampu bekerja secara efektif dan profesional," kata Presiden SBY. (mit).