Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan pemimpin-pemimpin organisasi kemahasiswaan, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), di Kantor Presiden, Selasa(10/4) pagi.

Kedatangan para mahasiswa untuk bertemu Presiden SBY dalam rangka menjelaskan simposium nasional yang akan mereka adakan, tetapi kemudian berkembang menjadi diskusi yang membicarakan berbagai isu dan kebijakan pemerintah.
Menurut Jubir Presiden, Andi A.Mallarangeng, hal seperti ini tidak mungkin terjadi di masa lalu, dimana mahasiswa bisa berdiskusi langsung secara dengan Presiden mempertanyakan berbagai isu kenegaraan dan kebijakan pemerintah. “Waktu saya masih mahasiswa tidak ada cerita presiden bertemu dengan mahasiswa, tidak mungkin ada diskusi terbuka semacam ini, mahasiswa melontarkan isu mempertanyakan kepada Presiden tentang berbagai macam isu-isu kenegaraan dan kebijakan. Dan itu wajar, karena mahasiswa bagian dari rakyat Indonesia. Dan Presiden menjelaskan satu persatu dengan sabar dan sambil berdialog dengan mahasiswa, mulai dari isu pendidikan, IPDN, Lapindo, kebijakan luar negeri, kesehatan, kemiskinan, dan dijawab Presiden satu persatu,“ kata Andi dalam keterangan pers usai pertemuan.

Andi juga menjelaskan bahwa Presiden SBY sangat senang dengan diskusi semacam ini. “Presiden sangat senang dengan diskusi semacam ini dan kalau perlu diskusi ini juga dilanjutkan dengan diskusi dengan jajaran menteri-menteri. Presiden menyarankan kawan-kawan mahasiswa ini bertemu dengan menteri-menteri koordinator dengan jajarannya sehingga terjadi diskusi yang lebih dalam lagi, tentang-tentang kebijakan yang bisa lebih spesifik, dilanjutkan dengan menteri-menteri terkait, apakah Polhukam, Perekonomian, termasuk juga dengan Kesra,“ Andi menambahkan.

Salah satu peserta yang hadir, Dedy Rachmadi, Ketua Presidium GMNI, mengatakan bahwa tujuan mereka berdialog langsung dengan Presiden SBY untuk menyampaikan gagasan-gagasan dari kelompok mahasiswa. Misalnya, mereka akan mengadakan simposium pendidikan dan ketenagakerjaan yang menentukan arah pembangunan nasional. "Kami berangkat dari keprihatinan bersama mengenai paradigma pendidikan kita yang juga terkait dengan kondisi ketenagakerjaan kita," katanya.

Selain itu, para pimpinan organisasi kemahasiswaan juga menanyakan langsung kepada Presiden mengenai tindak kekerasan di IPDN. "Kami minta penjelasan dasar pemikiran Presiden dalam mengambil keputusan, yaitu menghentikan selama 1 tahun. Kami juga menganggap ini adalah momentum strategis untuk Presiden mengevaluasi secara keseluruhan keberadaan pelaksana pendidikan di bawah departemen karena dari rentang waktu yang telah dihasilkan dengan supporting pendanaan yang demikian besar ternyata tidak menghasilkan output yang cukup menggembirakan,“ Dedy menambahkan sambil menegaskan reformasi di IPDN sekaligus sebagai pintu masuk reformasi birokrasi.

Para mahasiswa juga menanyakan tentang pola industrialisasi yang ditempuh pemerintah. "Kami meminta penjelasan dari Presiden, bagaimana proses dari industrialisasi ini harus menjamin hak-hak dari kaum tani dan nelayan. Sebab merekalah kelompok yang paling langsung terkena dampak dari industrialisasi, dimana proses industrialisasi tidak dibarengi dengan pengamanan,“ ujar Dedy.

Soal kasus Lapindo, lanjut Dedy, Presiden menandaskan akan bertindak tegas jika dalam prosesnya PT.Lapindo tidak memenuhi proses ganti rugi. Mengenai garis politik luar negeri bebas aktif, misalnya dalam masalah resolusi soal Iran, Presiden SBY menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan memang sulit ketika negara-negara pemilik hak veto itu relatif bersatu. "Tetapi Indonesia punya komitmen mencari jalan keluar melalui perdamaian," Dedy menjelaskan. (nnf)