Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima 12 orang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), baik Syuriah maupun Tanfidiyah, yang dipimpin Wakil Rois Aam, Prof Dr. Tolchah Hasan, di Kantor Presiden, Jumat (20/7) siang. Kedatangan PBNU menghadap Presiden SBY adalah untuk melaporkan berbagai kegiatan NU antara lain National Meeting dan Workshop tentang lingkungan hidup dan masalah kemiskinan.

“Kepada Presiden, kami menyampaikan tujuan-tujuan diselenggarakannya acara ini,” kata Tolchah kepada wartawan, usai bertemu Presiden SBY. “Di dalam NU memang ada satu program untuk keterlibatan di dalam masalah-masalah yang menyangkut penyelamatan linkungan hidup. Hal ini sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini, yaitu penanaman pokon-pohon, penghijauan, dan perlindungan sumber-sumber air yang ada,” lanjutnya.

Menurut Tolchah, sampai saat ini sudah ratusan ribu pohon ditanam, mulai dari pohon akasia sampai pohon jati di seluruh Indonesia. “Kmudian kami pertemukan kegiatan ini dengan kebijakan pemerintahan, dalam hal ini dari Departemen Kehutanan, untuk dapat bekerjasama. Sekarang ada suatu kerjasama antara NU dan pemerintah yaitu Departemen Kehutanan, Departemen Lingkungan Hidup, dan departemen lain yang terkait,” tambahnya.

Selain dihadiri pengurus NU dari seluruh Indonesia, National Meeting dan Worksop ini juga dihadiri para pejabat di Dephut dan Departemen Lingkungan Hidup. “Kegiatan ini mendapat dukungan yang sangat baik, dan Presiden mengharapkan agar program ini dapat dilaksanakan lebih banyak lagi. Ada intensifikasi kegiatan yang lebih tinggi lagi, baik dari pemerintah maupun warga NU,” jelas Tolchah. ”Kami merasakan betapa parahnya bencana seperti banjir apabila kita tidak bersama-sama bergerak menanggulangi,” tambahnya.

Tolchah Hasan datang menghadap Presiden SBY didampingi antara lain Ketua Umum Tanfidiyah Dr Hasyim Muzadi, HM Rozy Munir, Prof Said Aqiel Siradj, Prof Masykuri Abdillah, Dr Endang Turmudi. Sementara Presiden SBY didampingi Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, , Menteri Kehutanan MS. Kaban, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar. (osa)