Berita Utama

Presiden SBY:

Tidak Boleh Satu Jengkalpun Tanah Negeri Ini Lepas

Presiden SBY memukul gong tanda dibukanya Musyawarah Nasional VIII Generasi Muda FKPPI, di Caringin, Bogor, hari Senin (29/10) pagi. (foto: abror/presidensby.info)
Presiden SBY memukul gong tanda dibukanya Musyawarah Nasional VIII Generasi Muda FKPPI, di Caringin, Bogor, hari Senin (29/10) pagi. (foto: abror/presidensby.info)
Bogor: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, tidak mungkin satu jengkal pun negeri ini kita biarkan lepas. Tidak boleh ada negara lain yang boleh mengganggu kedaulatan dan keutuhan negara kita. Penegasan ini dikatakan saat membuka Musyawarah Nasional VIII Generasi Muda FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri), di Caringin, Bogor, Senin (29/10) pagi.

" Saya ini, disamping Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, juga bolehlah disebut Panglima Tertinggi TNI. Saya menggunakan konstitusi, tidak mungkin satu jengkal pun negeri ini kita biarkan lepas. Tuhan mendengarkan kata-kata saya, Tuhan medengarkan semangat saudara. Tidak boleh ada negara lain yang boleh mengganggu kedaulatan dan keutuhan negara kita. Jangan ragukan. Jangan berkata, Pak SBY ini nanti terlalu baik sama negara lain, terlalu baik sama orang-orang yang merongrong... Tidak ada kata baik dan tidak baik. Tidak boleh menjamah kedaulatan dan keutuhan kita, baik dari dalam maupun luar negeri. Saya jjenderal, 30 tahun saya mengabdi di TNI. Tidak mungkin. Disamping mengikari sumpah saya kepada UUD, juga tidak mungkin kita lepas satu jengkal pun tanah di negeri ini. Caranya bagaimana? Caranya banyak, “ kata SBY.

Menurut SBY, perang adalah kelanjutan dari politik dari cara lain. “Perang adalah jalan terakhir yang kita lakukan untuk mencapai kepentingan nasional. Kalau dengan diplomatik masih bisa, ya diplomatik. Kalau dengan negosiasi masih bisa, ya kita negosiasikan. Kalau tidak bisa ya kita perang. Karena itu saya juga sedih waktu dikatakan, wah pak SBY tidak berani ini. Tunggu dulu...tunggu dulu...Dulu pernah ada yang disebut sengketa di Ambalat. Saya panggil Panglima dan Kapolri soal Ambalat. Saya kumpulkan semua, saudara tidak tahu berapa malam itu. Saya minta, coba paparkan pada saya bagaimana letak pulau satu demi satu, dimana sengketanya. Hukum internasional nya seperti apa. Sampai saya yakin, kuat kita. Tidak mungkin lepas pada negara lain. Atas dasar itu, baik karena kita kuat, bertahan, kita laksanakan perundingan negosiasi sampai betul-betul mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara kita. Itulah pilihan yang kita pilih," kata SBY

“ Saya agak jengkel sedikit. Sudahlah, akhirnya minggu depan saya putuskan akan maju ke depan. Siapkan kapal perang. Saudara tidak tahu, kapal perang itu berhentinya satu meter dari garis perbatasan. Saya di situ, saya keker, mungkin di sana mengeker juga itu. Artinya kalau memang mempertahankan keutuhan negara dengan negara manapun harus perang, saya siap di depan. Bukan di belakang. Tapi ingat lagi, cara terakhir, jalan terakhir. Kalau bisa dipilih cara yang menguntungkan, mengapa tidak. Mengapa? Kalau perang dengan negara lain saudara yang punya latar belakang militer itu ada perbandingan. Negara lawan punya apa? Angkatan Darat seperti apa? Angkatan Laut dan Angkatan Udara nya seperti apa? Logistik perangnya seperti apa? Ekonominya seperti apa? Sekutunya siapa? Kita petakan seperti itu. Kita sendiri, di daerah kita seperti apa? Laut kita, udara kita, pertumbuhan kita, logistik kita. Kalau itu yang dipilih, ini costnya, misalkan Rp 30 triliun setahun, atau Rp 100, Rp 200 triliun. Di situ apakah yang kita pilih, padahal ada cara lain yang tetap tidak berubah tidak akan lepas satu jengkal pun,” tegas SBY lagi.

“Kalau itu dipilih, resiko untuk pendidikan, UKM, dan kesehatan, tentunya ada persoalan. Inilah pikiran bersama dengan DPR yang secara UUD merumuskan bersama pemerintah tidak boleh keputusannya salah, karena menyangkut nasib dan masa depan 230 juta saudara kita. Itulah yang menjadi pikiran pengambil keputusan seperti sekarang. Saya ulangi lagi, mana kala tidak ada cara lain mempertahankan kedaulatan, termasuk masalah Ambalat, semuanya di negeri ini akan kita laksanakan. Karena itu, kekuatan pertahanan tentara harus kuat. Ini bukan militerisme. Negara demokratis seliberal apapun, tentaranya kuat. Karena itu kita sesuaikan anggaran, kita lakukan modernisasi kekuatan pertahanan agar kuat dan bisa mengamankan negeri kita. Kita punya jati diri yang bagus. Meskipun pada peringatan 5 Oktober lalu di Cilangkap, anggaran TNI dicocokkan juga dengan anggaran pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan dan UKM, tapi mesti kita butuh tentara kita yang kuat. Tahun depan saya sudah minta Panglima TNI untuk menggelar kekuatan kita dalam latihan gabungan berskala besar melaporkan pada rakyat TNI kita seperti apa supaya kita yakin Insya Allah selamat negara kita. Tahun depan kita lihat sama-sama,” pungkas SBY. (nnf)