Jakarta: Untuk pengamanan APBN, maka anggaran kementrian dan lembaga negara dikurangi sebesar 15 persen, selain juga dilakukan efisiensi yang maksimal terutama konsumsi energi untuk mengurangi subsidi. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hari Kamis (31/1) siang, usai mengikuti rapat terbatas dengan pimpinan BUMN di Istana Negara. Ratas yang juga dihadiri Wapres Jusuf Kalla ini dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kementrian dan lembaga negara diminta untuk melakukan penundaan atau bahkan pengurangan belanja sampai 15 persen dari anggaran kementrian dan lembaga masing-masing. Ini sedang dalam proses dan akan difinalkan, dan nantinya akan dimasukkan ke dalam APBN Perubahan. Kedua, dari sisi subsidi, karena subsidi non energi terutama untuk subsidi pangan akan dinaikan, maka subsidi energi harus dikontrol dari sisi kuantitas yaitu jumlah volume yang dikonsumsi. Saat ini jumlah yang ada yaitu untuk subsidi BBM dan listrik sangat tidak mencukupi, karena memang tidak didasarkan pada harga BBM, hanya 60 Dolar AS/barel. Dan konsumsi yang sangat rigid nampaknya yang menjadi kunci utama dari sisi pengeluaran subsidi tanpa menaikan tariff adalah dari efisiensi dua BUMN yaitu Pertamina dan PLN. Dalam berbagai parameter atau variable yang dijadikan landasan untuk menghitung subsidi kedua BUMN itu memegang peranan kunci,” kata Menkeu.

“Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden agar BUMN bisa melakukan kontribusi yang optimal, pertama terhadap persoalan yang berhubungan dengan stabilisasi harga pangan dan yang kedua dalam konteks APBN, karena terjadinya perubahan yang sangat fundamental dari sisi harga minyak, kemudian jumlah anggaran yang harus disediakan dari sisi subsidi energi baik itu dalam bentuk BBM bersubsidi maupun listrik. Seperti yang sudah kami bahas dengan ringkas tadi malam dengan Panitia Anggaran DPR-RI, APBN tahun 2008 ini akan mengalami perubahan yang cukup fundamental, dan pembahasan untuk melakukan percepatan perubahan di dalam APBN 2008 itu sangat mungkin akan dilakukan,” jelas Menkeu.

“Dalam hal itu, kalau kita tidak melakukan adjustment terhadap APBN, artinya kita hanya menjalankan berdasarkan apa yang diundangkan, yaitu UU No. 45 thn 2007 mengenai APBN 2008. Maka kemungkinan yang akan terjadi adalah defisit akan melonjak sangat besar. Dan ini akan menimbulkan persoalan yang sangat serius mengenai bagaimana APBN dimanage, terutama dari keseluruhan kebijakan ekonomi maupun dari sisi sustainabilitas dan momentum pertumbuhan yang kita jaga. Oleh karena itu sangat perlu untuk mengkomunikasikan APBN dalam situasi yang masih bisa dimanage ini, tetapi dengan berbagai tindakan dan kebijakan yang harus dilakukan,” lanjut Menkeu.

“Dalam konteks ini, disatu sisi pemerintah tetap akan fokus mengurangi kemiskinan dan mengurangi beban masyarakat. Oleh karena itu, paket kebijakan stabilisasi harga yang disampaikan Bapak Presiden dalam kesempatan yang baru lalu itu akan terus dimatangkan dan dilaksanakan. Atau bahkan dalam hal ini keperluan dananya akan dicadangkan, sementara itu dari sisi anggaran yang lain akan dilakukan penyesuaian. Sebagian dalam rangka untuk mengamankan APBN dari sisi penerimaan akan digenjot, ini termasuk di dalamnya optimalisasi dari windfall profit baik dari sektor pertambangan atau sektor sektor yang mendapatkan keuntungan dari harga komoditas yang tinggi maupun dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi dari penerimaan pajak dari berbagai sektor dan perusahaan yang memiliki potensi sangat besar," tambahnya.

“Kami melihat peluang itu dari sisi belanja pemerintah, akan dilakukan pengurangan belanja tanpa menimbulkan dampak yang luas dalam masyarakat. Pertama dari sisi efisiensi yang dihitung dari sisi alfa marketing untuk Pertamina jual beli diesel antara Pertamina dan PLN maupun dari PLN dalam bentuk fuel mix. Berapa jumlah BBM yang dipakai oleh PLN dalam memproduksi listrik per kwh, ini semuanya diminta untuk dua BUMN ini tetap bisa disiplin sesuai yang ada dalam anggaran 2008 sehingga tidak muncul adanya atau perubahan volume dari apa yang sudah dianggarkan. Dengan demikian ketidak pastian hanya berasal dari harga minyak saja. Penekanan efisiensi sangat penting sehingga pada saat yang sama momentum pertumbuhan tidak akan terganggu, sementara efisiensi akan dimaksimalkan," tambahnya.

“Kemudian BUMN akan diminta meningkatkan setoran dividen. Saat ini hanya Rp 23 trilyun, kira-kira akan dinaikkan di atas Rp 31 trilyun untuk tahun depan dari sisi BUMN - BUMN yang kita lihat memiliki potensi untuk memberikan sumbangan deviden lebih banyak. Dari sisi penerimaan perpajakan kita akan lihat bagaimana potensi BUMN untuk bisa membayarkan pajak, terutama bagi BUMN yang menikmati komoditas-komoditas yang harganya meningkat cukup drastis dalam beberapa bulan terakhir ini. Ini juga akan diproyeksikan untuk 2008," kata Menteri keuangan.

"Di luar itu, Presiden memberikan instruksi bahwa efisiensi sangat penting untuk dilakukan. dengan sharing pain, antara BUMN bersama pemerintah dalam mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan program kerjanya sehingga fokus pada tujuan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, tanpa menciptakan tekanan-tekanan terhadap masyarakat, terutama kelompok miskin walaupun BUMN maupun APBN itu juga mengalami perubahan yang cukup mendasar," kata Menkeu mengakhiri keterangannya. Turut mendampingi Sri Mulyani saat memberikan keterangan, antara lain Menko Perekonomian Boediono, Meneg BUMN Sofyan Djalil, Dirut Pertamina Ari Sumarno, Dirut PLN Eddi Widiono dan Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo.(nnf)