Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2559, yang akan berlangsung di Jakarta Convention Centre, pada 17 Februari mendatang. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Ws.Budi S.Tanuwibowo usai diterima Presiden, di Kantor Presiden, Selasa (12/2).

"Kami melaporkan persiapan Perayaan Tahun Baru Imlek yang sudah ke-9 kali dirayakan berturut-turut sejak pemerintahan reformasi. Bapak Presiden semasa masih menteri selalu menyempatkan hadir, dan perayaan kali ini pun Bapak Presiden sudah menyatakan akan hadir," kata Budi.

Tema yang diangkat dalam perayaan Imlek Nasional kali ini disesuaikan dengan kondisi sekarang. Yaitu "Rakyat adalah Pokok Negara, Tokoh Kokoh Negara Sejahtera." Tema ini, menurut Budi, diangkat pada satu episode kehidupan Konghucu 2500 tahun lalu. Intinya adalah rakyat sebagai komponen terpenting dari suatu negara. Disamping wajib diberdayakan, rakyat dididik pengetahuan maupun budi pekertinya, juga punya tanggung jawab atas negara sendiri. "Jadi, disamping pemerintah wajib untuk memberdayakan rakyat, rakyat sendiri juga harus timbul kesadaran untuk bangkit. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita berharap menjadi masyarakat madani, masyarakat yang punya kemampuan dan tanggung jawab seperti itu," Budi menjelaskan.

Disamping melaporkan perayaan Imlek, pengurus Matakin juga kita melaporkan mengenai pemulihan hak-hal sipil umat Konghucu. Misalnya, soal pengurusan KTP, perkawinan, pendidikan, statistik, dan lain lain. Perkembangannya sangat bak. Kalaupun masih ada hambatan, lanjut Budi, hanya bersifat teknis. "Kami berharap semuanya lancar di kemudian hari," ia menambahkan.

Pada perayaan Imlek nanti juga disinggung masalah lingkungan, yang dikaitkan dengan konferensi PBB tentang pemanasan global beberapa waktu lalu di Bali. "Ada semacam simbolisasi untuk ajakan bertanam dan sekaligus kepedulian masyarakat untuk ikut membantu pendidikan teman-teman dan saudara yang kurang mampu dengan cara menyumbang buku-buku," ujar Budi.

Presiden SBY, lanjut Budi, sangat concern dan meminta dipahami bahwa negara kita ini besar dan butuh proses. Soal hambatan yang masih ditemui umat Konghucu dalam mengurus kependudukan, misalnya, akan ditindaklanjuti lewat aparatur di bawah. "Hambatan-hambatan tidak terjadi di semua daerah, dan bukan masalah diskriminasi, tapi oknum saja. Tapi memang kalau kita tidak menjelaskan ke umat, kesannya ini justru seakan-akan masih ada diskriminasi. Iini yang kita tidak mau, ini kita laporkan. Masalah pernikahan juga bisa dikatakan sudah selesai," kata Budi, yang dalam keterangan persnya didampingi Menteri Agama, Maftuh Basyuni. (nnf)