Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Rabu (20/2) sore menerima 8 orang Pimpinan dan anggota Komisi Nasional Perempuan di Kantor Presiden. Mereka masing-masing adalah Kamala Chandrakirana (Ketua Komnas Perempuan), Ninik Rahayu (Wakil Ketua), Sylvana M. Apituley (Wakil Ketua), Arimbi Heroepoetri, Azriona, Neng Dara Affiah, Sri Wiyanti Eddyono dan Vien Soeseno masing-masing sebagai komisioner.

Kedatangan Komnas Perempuan kali ini selain melaporkan kepada Presiden mengenai hasil kerja di tahun sebelumnya, sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Presiden No. 65/2005, juga memperkenalkan komisioner-komisioner-komisioner baru.

Pada pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, dibahas mengenai beberapa isu utama mengenai perempuan di Indonesia. Isu-isu tersebut sangat berdampak pada pemenuhan hak-hak asasi manusia dan membutuhkan penanganan yang strategis dan sistemik, antara lain mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam konteks bersenjata. "Komnas Perempuan telah mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dialami perempuan Indonesia dalam peristiwa-peristiwa konflik bersenjata dan setelahnya," kata Kamala Chandrakirana. Komnas Perempuan juga berharap pemerintah juga meningkatkan konsistensi kebijakan daerah dan hukum nasional terkait hak-hak konstitusional perempuan.

Bersama Presiden juga dibahas mengenai tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. "Delapan puluh persen dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah perempuan. Mereka bekerja pada sektor-sektor yang paling rentan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, yaitu sebagai pekerja rumah tangga," tambahnya.

Saat menerima Komnas Perempuan, Presiden SBY didampingi Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi dan Menneg Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta Swasono. (mit)