Soal Kasus Pelanggaran oleh Penegak Hukum

SBY: Tidak Perlu Dibikin Ruwet. Kalau Salah, Beri Sanksi

Jakarta: Menyangkut isu-isu penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap hal tersebut tidak perlu dibuat rumit. ”Ini tidak perlu sangat dipolemikkan, tidak perlu dibikin ruwet. Ya kalau ada yang bersalah dan terbukti bersalah secara hukum, mesti mendapatkan sanksi hukum,” kata Presiden SBY dalam Pembukaan Rakernas Mahkamah Agung, Senin (4/8) pagi di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

Menurut SBY, proses hukum yang dijalankan untuk menentukan sanksi hukum oknum-oknum tersebut berlangsung dengan adil tanpa tekanan dari pihak manapun agar keadilan dapat ditegakkan. ”Jangan terlalu dipolemikkan seolah-olah berhenti semua fungsi-fungsi kenegaraan, fungsi-fungsi penegakan hukum,” Presiden SBY menegaskan.

Salah satu kebijakan pemerintah sekarang adalah untuk menyelamatkan negeri dari kejahatan korupsi. ”Kita sepakat pemberantasan korupsi harus dilanjutkan dengan serius. Jangan hanya berpikir penindakan, tapi yang lebih mulia lagi kalau kita bisa mencegah. Kita tata, perbaik,i semua perangkat sehingga semua bisa tercegah. Kita bikin lebih terang, certain, gamblang, pranata-pranata itu dengan demikian kita bisa cegah terjadinya korupsi,” ujar SBY.

Usai memberikan sambutan, Presiden SBY meresmikan pembukaan Rakernas MA yang bertemakan ”Modernisasi Pengadilan Indonesia” dengan membunyikan gong sebanyak lima kali. (mit)