Jakarta: Kita Harus hati-hati memaknai nasionalisasi. Kalau nasionalisasi dimaknai pengambilalihan semua aset negara lain secara serentak tanpa proses apapun, kemudian mereka diminta keluar dari di Indonesia, kemungkinan besar ada persoalan. Karena ini menyangkut hukum internasional, menyangkut kontrak dan lain lain.

Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat menerima peserta pertemuan Pimpinan Pascasarjana Perguruan Tinggi (PTN) se Indonesia, di Istana Negara, Kamis (7/8) pagi. ”Kami pernah berdiskusi dengan menteri-menteri terkait, coba kalau hari ini, saya dengan gagah berani mengeluarkan dekrit semua perusahaan asing kita ambil alih di negeri ini, apa yang terjadi? Besok ada abitrase Pak, besok kita kalah Pak, ” kata Presiden menirukan jawaban para menteri.

”Ternyata kita harus hati-hati memaknai nasionalisasi, supaya kita paham. Maunya baik, tapi bisa malah merugi. Saya setuju jangan sampai justru putra-putri bangsa sendiri, kemampuan sendiri yang kita miliki, ke depan ini tidak kita daya gunakan tapi malah ada di pinggiran ,” ujar Presiden SBY.

Ditambahkan, terhadap usaha-usaha di bidang energi dan pertambangan, sejak era Presiden Soekarno sudah dijalankan dan itu menjadi bagian pembangunan ekonomi, dengan kerjasama-kerjasama dan kontrak-kontrak . ”Mari kita pastikan bahwa itu dijalankan secara benar. Jangan ada penyimpangan. Kalau memungkinkan bisa saja disesuaikan dengan kepentingan yang baru, untuk menunjang keadilan,” kata Presiden SBY.

”Energi ini, mesti dimaknai kita olah dan kita produksi untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya, bukan pihak yang lain. Kemudian sumber daya yang ada, mari kita daya gunakan dengan mengedepankan kemampuan sendiri. Saya kira kita makin mampu mengelola sumber-sumber itu,” kata Presiden SBY.

”Inilah yang menjadi tekad kita semua untuk sama –sama membangun kebijakan yang benar. Kami sangat serius. Beberapa bulan yang lalu kami hentikan sebuah perpanjangan kontrak . Saya putuskan, perusahaan itu perusahaan raksasa, negara yang punya perusahaan itu negara raksasa. Tapi saya harus mengambil keputusan untuk menghentikan, karena tidak membawa keadilan. Ada juga perusahaan besar, kita bawa ke perjanjian arbitrase, kita nyatakan default. Berani kita. Tegas kita, karena tepat. Tapi bukan tegas ngawur atau membikin susah rakyat,” tambah Presiden SBY.

”Kalau saya hanya tegas-tegasan atau berani-beranian, populer saya. Tapi apakah saya secara moral bertanggung jawab? Membikin susah negara, pemerintah dan rakyat. Ada dampaknya yang membawa persoalan. Oleh karena itu, mari kita satukan pemahaman kita untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, untuk kepentingan nasional kita, seperti nasionalisasi yang saudara angkat dalam pertemuan PTN ini,” ujar Presiden

"Dari sekarang, kalau kita bikin perjanjian negara dengan perusahaan dalam negeri, apabila terpaksa perusahaan dalam negeri bekerjasama dengan perusahaan luar negeri, kontraknya harus benar dan harus adil, dan benar-benar membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita. Itu menurut saya, bagaimana kita memaknai menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam bidang energi," kata Presiden. (win)