Berita Utama
Selasa, 20 Oktober 2009, 19:00:55 WIB
Presiden SBY Terima PM Kevin Rudd
Bahas Hubungan Bilateral Indonesia - Australia
Presiden SBY bersama PM Australia Kevin Rudd di Istana Merdeka, hari Selasa (20/10). (foto: rusman/presidensby.info)
Juru Bicara Presiden, Dino Patti Djalal usai mendampingi SBY menjelaskan bahwa kehadiran PM Rudd pada acara inagurasi tersebut adalah salah satu bentuk persahabatan yang sangat dihargai Presiden SBY. “PM Rudd sangat terkesan dengan acara inagurasi dan pidato Presiden SBY, serta maraknya semangat demokrasi dari rakyat Indonesia. PM Kevin Rudd sendiri sewaktu masih di parlemen Australia tahun 1999, pernah menjadi observer pada pemilu di Indonesia. Jadi beliau mempunyai suatu kaitan batin dengan proses demokrasi di Indonesia,” jelas Dino.
Presiden SBY juga mengucapkan terimakasih atas bantuan Australia terhadap gempa di Sumatera Barat baru-baru ini. “Presiden SBY mengungkapkan ucapan terimakasih atas kerjasama yang selama ini diberikan. Sekarang antara Indonesia dan Australia terdapat apa yang dinamakan Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction yang sudah berdiri. Tadi juga sempat ditunjukkan peta dari ahli geologi Australia yang menunjukkan hasil riset mereka terhadap kemungkinan-kemungkinan gesekan lempengan di sekitar barat Sumatera dan selatan Jawa. Jadi tadi ada pembicaraan yang cukup panjang mengenai prospek kerjasama dibidang pengurangan bencana,” Dino menerangkan.
“Kedua pemimpin membahas terorisme. Presiden SBY sempat memberikan penjelasan mengenai prestasi Indonesia dalam menggemboskan sel-sel terorisme dan Presiden SBY menegaskan bahwa pemerintah akan selalu waspada terhadap acaman baru serta masih mengejar teroris-teroris yang sekarang masih berkeliaran,” ujar Dino.
Hal terakhir yang dibahas kedua pemimpin negara adalah people smuggling atau penyelundupan manusia. “Kedua pemimpin sepakat akan melanjutkan kerjasama di bidang penyelundupan manusia dalam konteks Lombok Treaty. Lombok Treaty adalah titik kerjasama antara Indonesia dan Australia yang komprehensif, termasuk didalamnya kerjasama untuk menghadapi penyelundupan manusia. Juga dibahas Bali Process, suatu proses kerjasama regional dimana masalah penyelundupan manusia diakui bukan hanya masalah satu negara, tapi masalah kawasan dan memerlukan penyelesaian antar negara asal, negara transit, dan negara tujuan pengungsi. Jadi semangat untuk terus melaksanakan kerjasama bilateral dan regional untuk menangani penyelundupan manusia tadi ditekankan kembali,” tegas Dino. (osa)



