Berita Utama
Kamis, 5 November 2009, 17:33:50 WIB
Presiden SBY: Pemerintah Tetapkan 15 Program Pilihan untuk 100 Hari
Presiden SBY didampingi Wapres Boediono memberi keterangan pers, usai sidang paripurna kabinet, di kantor kepresidenan, Kamis (5/11) sore. (foto: abror/presidensby.info)
Demikian dikatakan Presiden SBY dalam konferesi pers hari Kamis (5/11) sore, setelah memimpin sidang paripurna Kabinet Indonesia Bersatu II, di kantor kepresidenan. Program-program aksi tersebut, merupakan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II dan program yang akan dijalankan selama lima tahun. Dari 45 program aksi itu, Presiden menetapkan 15 diantaranya disebut dengan Program Pilihan yang wajib diimplementasikan dalam jangka waktu 100 hari pertama. Saat memberi keterangan pers, Presiden SBY didampingi Wapres Boediono.
"Dari tahun pertama ini, satu penggal waktu yang sangat penting adalah program 100 hari. Oleh karena itu, kalau kami merancang, menyusun, mendengarkan rekomendasi, menyempurnakan dan saya tetapkan hari ini program itu, agar 100 hari pertama kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang penting agar 1 tahun pertama pemerintah ini juga mencapai banyak hal, dan insya Allah lima tahun mendatang kita bisa mencapai hasil yang lebih tinggi lagi dibandingkan lima tahun yang lalu," lanjutnya.
Program Pilihan Kabinet Indonesia Bersatu II yang pertama adalah pemberantasan mafia hukum. "Yang saya sebut dengan mafia berkaitan dengan hukum dalam arti yang luas adalah, mereka-mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang merugikan pihak lain. Misalnya makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, pungutan-pungutan yang tidak semestinya dan sebagainya, yang disamping merusak rasa keadilan dan kepastian hukum, juga menimbulkan kerugian material bagi mereka yang menjadi korban dan mendatangkan keuntungan yang tidak halal, yang tidak legal bagi mereka yang menjalankan kegiatan mafia itu," jelasnya. Presiden SBY juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang merasa menjadi korban mafia hukum, diharapkan dapat melaporkannya melalui PO BOX 9949, Jakarta 10000.
Presiden SBY minta dukungan rakyat Indonesia untuk memberantas mafia hukum. "Mari kita bikin sistem kita makin bersih ke depan ini. Mari kita bongkar, bersihkan dan berantas mafia-mafia ini. Dengan demikian hukum akan tegak dan pasti dan tidak perlu ada yang menjadi korban," seru Presiden.
Program Pilihan yang kedua, adalah melakukan revitalisasi industri pertahanan. "Dalam 100 hari ini harus dibikin masterplan, roadmap untuk merevitalisasi industri-industri pertahanan ini. Termasuk di dalamnya apa yang akan diproduksi, terutama untuk memenuhi keperluan dalam negeri, bisa juga untuk memenuhi keperluan dari luar negeri utamanya kontrak-kontrak yang sedang berjalan. Kita akan pastikan pula bagaimana segi-segi pembiayaan. Kalau menggunakan sumber pendanaan dalam negeri seperti apa? Kalau harus digunakan fasilitas perbankan dalam negeri seperti apa? Yang jelas kita tidak ingin industri pertahanan yang bisa didayagunakan dengan baik, tapi tidak segera direvitalisasi akan merugi," jelas SBY.
Presiden SBY juga menetapkan penanggulangan terorisme sebagai Program Pilihan yang ketiga. "Penanggulangan terorisme jangan hanya mengedepankan segi-segi penindakan atau operasi mliter, operasi intelijen dan operasi - operasi sejenis. Kita juga harus memasuki wilayah yang sangat penting, yaitu pencegahan dan penangkalan tindak pidana terorisme itu. Kita akan mengajak banyak tokoh atau pemuka masyarkat dan pihak-pihak terkait untuk menjadi bagian dari upaya besar pencegahan dan penangkalan terorisme ini melalui jalur pendidikan, kegiatan di masyarakat dan lain-lainnya. Akan kita tingkatkan kapasitasnya dan kemampuannya, dengan demikian kita bisa menanggulangi dan menangkal terorisme dengan lebih baik untuk melindungi keamanan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia," ujar SBY.
Program keempat adalah mengatasi permasalahan listrik. "Dalam 100 hari ini akan kita pastikan bahwa lima tahun mendatang kita meningkatkan kapasitas listrik agar bisa mengimbangi keperluan riil industri komersil, rumah tangga, transport dan lain - lainnya. Dalam 100 hari ini pula kita akan melakukan pemetaan provinsi demi provinsi berapa kekurangan yang ada," jelasnya.
Program kelima adalah meningkatkan produksi dan ketahanan pangan. "Dalam 100 hari ini akan dirumuskan kembali rencana induk, termasuk tahapan sampai dengan tahun 2014 untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama untuk mencapai komoditas-komoditas yang belum dicapai 5 tahun pertama. Misalnya daging sapi, kedelai, gula secara keseluruhan. Tentu disini, berkaitan dengna faktor pendukung, irigasi, pupuk, subsidi khusus bunga bagi petani, hasil research dan sebagainya. Kita akan membuat satu rencana induk yang implementatif dan akan kita jalankan lima tahun mendatang agar produksi dan produktvitas pangan kita meningkat," papar Presiden, didampingi Wakil Presiden Boediono.
Revitalisasi pabrik pupuk dan gula ditetapkan oleh Presiden SBY sebagai Program Pilihan keenam. "Dikaitkan dengan pertumbuhan pertanina, maka kapasitas pabrik pupuk harus meningkat, produksinya harus meningkat. Dalam 100 hari ini harus sudah jadi cetak biru dan program termasuk peningkatan kapasitas pabrik gula," jelas SBY.
Presiden SBY juga menetapkan bahwa pemerintah akan terus melakukan langkah yang lebih konklusif untuk membenahi kompleksitas penggunaan tanah dan tata ruang sebagai Program Piliham ketujuh. "Banyak keluhan di daerah-daerah di Indonesia, dimana usaha perekonomian daerah tidak mulus karena tumpang tindih, karena tabrakan penggunaan lahan berikut tata ruangnya. Bukan rahasia lagi, kadang-kadang UU tidak sinkron antara UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup. Demikian juga tata perijinan dan penggunaan di lapangan. Oleh karena itu, aspek agraria, pertanahan, dan tata ruang sangat penting dan akan menjadi prioritas utama. Pemerintah pusat, departemen lembaga terkait, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, duduk bersama untuk memastikan bahwa ada solusi atas semuanya. Sehingga100 hari ini kita rumuskan mekanisme. Kalau ada konflik UU bagaimana revisinya, maka harapan kita lima tahun mendatang lebih banyak lahan-lahan yang bisa digunakan untuk kepentingan perekonomian yang produktif dan membawa manfaat bagi rakyat kita," ujar SBY.
Peningkatan infrastruktur merupakan Program Pilihan kedelapan yang ditetapkan oleh Presiden SBY. "Dalam 100 hari pertama ini akan ada cetak biru sekaligus kita pikirkan pendanaannya, sehingga semua bisa dijalankan. Dalam merumuskan ini, pemerintah pusat akan bekerja sama seerat-eratnya dengan pemerintah daerah dan dunia usaha. Karena banyak sekali infrastruktur yang mesti dijalankan dengna scheme public private partnership," tutur Presiden.
Program Pilihan yang kesembilan adalah meningkatkan pinjaman Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat. "Ini penting karena berkaitan dengna upaya lima tahun mendatang untuk meningkatkan kewirausahaan dengan balai-balai latihan kerja di berbagai daerah. Kalau mereka bisa mencetak tenaga-tenaga trampil di tingkat kabupaten dan kota dan kita aliri dengan KUR ini maka harapan kita, UKM itu terus bangkit. Dengan demikian penghasilan rumah tangga akan makin baik dan kemiskinan dan pengangguran berkurang," ujarnya.
Program Pilihan yang kesepuluh adalah mengenai pendanaan. "Sudah kita hitung APBN - APBD kita. Proyeksi tiap tahunnya sampai 2014. Jumlahnya tetap belum memadai, masih harus memobiliasi sumber pembiayaan di luar APBN-APBD. Itu yang akan kita lakukan, baik itu yang akan menanamkan modal dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian rencana dan program yang baik bisa dibiayai," jelasnya.
Usaha untuk menanggulangi perubahan iklim dan lingkungan merupakan Program Pilihan kesebelas yang ditetapkan oleh Presiden SBY. "Harus ada rencana aksi lima tahun mendatang yang 100 hari ini kita pastikan kita miliki adalah kontribusi Indonesia dalam mengelola perubahan iklim dam pemanasan global. Utamanya adalah ktia pastikan dalam memelihara hutan di seluruh Indonesia, terlaksana dengan baik. Terus melanjutkan bahkan intensifkan upaya pemberantasan pembalakan liar, upaya cegah kebakaran dan pembakaran hutan, memelihara hutan-hutan lindung. Dengan demikian dari aspek hutan, Indonesia betul-betul bisa mencegah terjadinya pemanasan global yang tidak perlu," ujarnya.
Sedangkan untuk Program Pilihan yang keduabelas adalah melakukan reformasi kesehatan dengan mengubah paradigma masyarakat. "Paradigma meningkatkan kesehatan masyarakat atau sehat itu indah, sehat itu gratis, dalam arti bagi yang tidak mampu, saudara kita yang miskin, sangat miskin, kita dorong untuk sehat dan kemudian tidak harus berobat. Itu adalah reformasi kesehatan yang rencana pastinya harus jadi pada 100 hari pertama ini," jelasnya.
Presiden SBY juga menetapkan reformasi di bidang pendidikan sebagai salah satu Program Pilihannya. "Pada 100 hari ini adalah menyambungkan atau mencegah mismatch antara yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dengan keperluan pasar tenaga kerja. Banyakyang dihasilkan oleh perguruan tinggi oleh sekolah-sekolah kejuruan, oleh balai-balai latihan kerja, tidak selalu klop dengan yang diminta pasar tenaga kerja," ujarnya SBY.
Kesiap-siagaan dalam penanggulangan bencana alam ditetapkan sebagai salah satu Program Pilihan. "Upaya untuk meningkatkan kesiagaan kita menghadapi bencana adalah dengan telah dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Melanjutkan usaha itu, maka akan kita bentuk Standby Force. Setiap saat siap dikerahkan kemanapun di Indonesia ini," ujar SBY.
Program Pilihan yang terakhir adalah melakukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan di segala bidang. "Semua yang kita lakukan lima tahun mendatang apakah itu pembangunan ekonomi, kesejahetraaan rakyat, hukum dan keamanan, butuh sinergi. Perlu koordinasi yang erat. Oleh karena itu, nanti awal bulan Desember akan ada pertemuan para gubernur seluruh Indonesia untuk mensinkronisasikan upaya pembangunan," jelasnya.
Program 100 Hari ini, menurut SBY harus dicapai karena ini tahap pertama untuk mensukseskan tahun pertama. "Tahun pertama tidak ringan, critical, agar lima tahun ke depan lebih baik lagi pembangunan kita. Setelah ini akan lebih banyak bekerja karena sudah kita siapkan semua, rencana dan persiapan yang baik ini. Kalau kita tidak punya rencana dan arah, apa yang akan kita laksanakan akan gagal," tegas SBY. (mit)



