Sidang Terbatas Bahas Pendidikan dan Kesehatan

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Boedino hari Kamis (7/1) siang di kantor kepresidenan memimpin sidang terbatas kabinet yang membahas masalah kesejahteraan rakyat, yaitu pendidikan dan kesehatan. “Saya pernah berdialog dan bertukar pikiran dengan para pimpinan mahasiswa menyangkut bidang pendidikan. Salah satu topik yang diangkat oleh para tokoh mahasiswa itu adalah tentang ujian nasional. Kita tahu ada pro dan kontra yang berkaitan dengan ujian nasional ini,” kata Presiden SBY dalam pidato pengantarnya.

“Tentu ada pikiran-pikiran yang patut kita dengar, baik dari mahasiswa maupun dari siapapun yang peduli tentang ujian nasional ini sebagai bagian dari alat ukur bagi pendidikan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, untuk pendidikan dalam sidang kabinet ini, saya ingin mendengar presentasi dari Mendiknas seperti apa konstruksi yang dapat kita bangun untuk menetapkan kebijakan yang lebih tepat berkaitan dengan ujian nasional itu,” SBY menjelaskan.

Sebelumnya Mendiknas pernah melaporkan kepada Presiden SBY tentang proses kesejarahan sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, tahun 70an sampai sekarang yang berkaitan dengan metodologi pengukur siswa dalam kelulusannya. “Ada yang benar-benar menggunakan ujian nasonal sebagai satu-satunya alat ukur, ada yang justru menggunakan prestasi di sekolah dan bukan ujian nasional sebagai alat ukur, tetapi juga ada paduan diantara dua-duanya seperti model Ebtanas yang pernah berlaku di Indonesia beberapa saat yang lalu,” ujar SBY.

“Saya sendiri berpendapat, memang sebaiknya ujian nasional tidak satu-satunya alat ukur yang bisa kita pilih, tetapi dengan memadukan aspek lain. Oleh karena itu barangkali ada dua opsi yang perlu kita pikirkan bersama. Misalnya sebagaimana yang pernah dilaporkan kepada saya oleh Mendiknas, ujian nasional itu sebagai ukuran yang pertama, kemudian manakala tidak berhasil dalam ujian nasional itu, masih ada peluang untuk menjalankan ujian ulang. Itu suatu opsi,” SBY menerangkan.

Opsi yang lain, menurut Presiden SBY adalah kembali ke model Ebtanas jaman dulu. “Tentu ini harus ada pembaharuan karena apa yang dikembangkan Depdiknas itu adalah aliran dari undang-undang yang berlaku yaitu ujian nasional yang kita pilih. Manakala opsi kedua yang kita pilih semacam Ebtanas, itupun tentu memerlukan pengkajian. Yang penting bagi saya, harus lebih objektif mengukur prestasi siswa kita. Kalau tiga tahun, tentu dilihat utuh tiga tahun itu, meskipun akhirnya ujian nasional lah yang menjadi rujukan yang utama,” kata SBY. “Tetapi saya kira kebijakan yang utuh menyangkut ujian nasional itu sangat penting untuk kita tetapkan dengan tepat dan benar,” lanjutnya.

Sedangkan di bidang kesehatan, Presiden SBY dan para menteri yang hadir akan mendengar apa yang nanti dilaksanakan untuk mengimplementasikan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK). “Saya ingin memastikan bahwa program yang sangat penting ini bisa berjalan dengan baik. Pelayanannya makin baik, sasarannya sungguh tepat, cakupannya pun tepat siapa yang mendapat Jamkesmas itu. Sedangkan BOK, sebagaimana yang telah menjadi kebijakan kita, kita ingin benar-benar memberdayakan infrastruktur kesehatan pada tingkat masyarakat, tingkat grassroots. Misalnya Puskesmas. Oleh karena itu kita harus bisa memberdayakan Puskesmas dengan segala bantuan finansial dan logistiknya,” tegas SBY.

Presiden SBY mengajak untuk mengubah cara pandang yang selama ini ada yaitu cara pandang mengobati yang sakit menjadi mencegah orang menjadi sakit. “Manakala cara pandang itu yang kita pilih dan semua kebijakan, program aksi, penguatan kapasitas berorientasi pada itu maka upaya pencegahan pada tingkat masyarakat luas agar tidak mudah jatuh sakit tentu akan berhasil. Dengan demikian maka lebih sedikit lagi harus dilaksanakan pengobatan pada tingkat masyarakat kita,” SBY menyerukan.

“Dua hal ini benar-benar menyentuh kepentingan saudara-saudara kita, seluruh rakyat Indonesia, terutama saudara-saudara kita yang termasuk golongan ekonomi lemah yang tentunya negara memiliki kewajiban untuk peduli dan memberikan bantuan kepada mereka,” ujar Presiden SBY sebelum mempersilahkan Menko Kesra Agung Laksono untuk memulai paparannya.

Hadir dalam Sidang Kabinet Terbatas tersebut antara lain, Mendiknas M. Nuh, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, Mensesneg Sudi Silalahi, Mennegpora Andi Mallarangeng, Menkominfo Tifatul Sembiring, dan Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amaliasari. (osa)