Presiden Pimpin Ratas Bahas SILPA

Surplus Rp 38 Triliun untuk Membiayai Kepentingan Langsung Rakyat

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (12/1) siang, kembali memimpin Sidang Kabinet Terbatas membahas rencana penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBN 2010. "Setelah dihitung oleh Menteri Keuangan dengan jajarannya terdapat surplus penggunaan anggaran sejumlah Rp 38 triliun yang diakibatkan oleh penerimaan negara yang melebihi dari yang kita perkirakan," kata Presiden SBY dalam sambutannya ketika membuka sidang, di Kantor Presiden.

Presiden SBY sudah memberikan pengarahan awal kepada Menkeu untuk merencanakan penggunaan SILPA Rp 38 triliun itu dengan beberapa penggarisan. "Yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, utamanya saudara Menko dan pejabat terkait untuk diteruskan nanti kepada para menteri di bawah koordinasi saudara semua, bahwa SILPA yang berjumlah Rp 38 triliun itu bukan untuk dibagi-bagi sama rata diantara jajaran departemen atau kementerian. Kita harus memiliki kebijakan untuk penggunaan SILPA ini yang tentunya diharapkan tepat," SBY menjelaskan.

SILPA ini, menurut SBY, harus digunakan untuk membiayai keperluan mendesak pada tahun 2010 ini dan yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. "Antara lain, karena terjadinya gelombang pemulihan perekonomian global yang mulai kita rasakan di awal tahun ini, maka sudah bisa kita lihat kenaikan komoditas pada tingkat dunia. Tentu saja ini memberikan implikasi pada perekonomian kita. Kemungkinan juga akan ada kenaikan dalam jumlah tertentu atas harga-harga komoditas itu.," Presiden menambahkan.

SBY menekankan bahwa pemerintah harus punya alat dengan kebijakan tepat, agar apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan, kita bisa melakukan langkah-langkah stabilisasi. "Dengan demikian dampaknya tidak membenani, utamanya rakyat golongan menengah ke bawah. Jadi kita mengantisipasi terjadinya kenaikan harga itu dan kita mempersiapkan mulai sekarang langkah-langkah stabilisasi apabila hal itu terjadi," Presiden menandaskan.

Sektor lain yang bisa menggunakan SILPA ini adalah kelistrikan. Kita, ujar SBY, telah sepakat bahwa permasalahan listrik, terutama berkaitan dengan gelombang pemadaman di berbagai daerah, dapat diatasi. "Oleh karena itu diperlukan sejumlah anggaran untuk itu, ditambah tentunya ada kenaikan dari subsidi dari bahan bakar minyak pada listrik, dan juga pada pangan. Itu juga harus kita atur dan tata dalam rencana penggunaan SILPA maupun rencana perubahan APBN tahun 2010," kata Presiden SBY.

Presiden SBY juga sudah memberikan pengarahan kepada Menkeu untuk meningkatkan kapasitas rutan-rutan di seluruh Indonesia yang kondisinya sudah kurang layak. "Saya minta segera dialokasikan --untuk segera dibangun. Dengan demikian apa yang sudah lama ingin kita tingkatkan itu bisa kita berikan tambahan biaya. Tentu harapan saya yang relatif signifikan tambahan biaya itu. Silakan dihitung nanti secara tepat," ujar SBY.

Kemudian, masih dalam kerangka penggunaan SILPA, rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca konflik, seperti Poso dan Atambua. "Residu permasalahan kita dengan Timor Leste di waktu yang lalu masih ada sejumlah anggaran yang diperlukan, misalnya pembangunan rumah sakit. Kalau tidak salah itu di Poso, kemudian perumahan saudara-saudara kita yang dulu mengungsi dari Timor Leste ke Indonesia. Semua itu harapan saya bisa kita percepat dengan pendayagunaan SILPA yang kita miliki ini," SBY menjelaskan.

Hadir pada ratas ini, antara lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto. (mit)