Presiden: Kerja BPN Menggembirakan Tapi Jangan Cepat Puas

Jakarta: Tiga tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Badan Pertanahan Nasional untuk meningkatkan pelayanan pertanahan kepada rakyat. Kini dirasakan instruksi itu sudah ada hasilnya. "Alhamdulillah, dengan kerja keras BPN dan jajaran pemerintah daerah, maka banyak yang telah dilakukan selama 3-4 tahun terakhir, meskipun masih banyak yang harus dilakukan karena pekerjaan rumah kita masih banyak pula," kata Presiden SBY dalam sambutannya saat meresmikan beberapa program Badan Pertanahan Nasional, di Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, hari Jumat (15/1) pagi.

"Contoh, kalau dahulu rata-rata BPN hanya bisa memproses ratusan ribu sertifikat tanah, maka dengan kerja keras semua pihak, sekarang setiap tahun sudah dapat diproses jutaan sertifikat tanah. Dua juta lebih setiap tahun yang menggunakan dana APBN, dan 2 juta lebih tiap tahun yang memang menggunakan dana masyarakat atau swadaya dari mereka sendiri," tambahnya. "Tentu ini menggembirakan, meskipun jangan cepat puas, karena masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus kita jawab dan atasi. Tapi satu hal yang pasti, keinginan untuk menjadikan tanah sebagai sarana keadilan dan kesejahteraan rakyat akan dapat kita wujudkan, " kata SBY.

Untuk mewujudkan hal itu, SBY mengajak seluruh lapisan masyarakat dan seluruh jajaran pemerintah untuk terus melanjutkan reforma agraria. "Saya senang reforma agraria yang dimaknai land reform plus, rakyat memiliki peluang untuk memiliki tanah dan juga memiliki akses untuk penggunaan tanah itu. Benar-benar ingin menjadi idaman ktia semua. Saya berharap reforma agraria disukseskan oleh jajaran BPN dan pemerintah daerah," ujar SBY.

Kepada BPN, Presiden SBY berpesan untuk segera menertibkan tanah-tanah yang masih terlantar. "Jangan sampai ada hamparan jutaan hektar tanah, seolah-olah tidak bertuan, padahal ada tuan yang tidak bertanggung jawab, akhirnya tidak bisa digunakan oleh rakyat kita. Tertibkan itu sesuai dengan UU dan aturan yang berlaku," tegas SBY. Presiden juga berpesan untuk mempercepat legalisasi aset tanah. "Tidak boleh tanah-tanah milik negara tidak jelas status hukumnya, tidak ada sertifikatnya, tertibkan dengan semua jajaran Badan Pertanahan Nasional," ujar SBY.

Kepada BPN, Presiden SBY minta untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. "Program Larasita contoh program menjemput bola, datangi rakyat. Jangan minta didatangi terus oleh rakyat, agar membantu mereka untuk mempercepat pelayanan itu. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang murah ongkosnya. Pelayanan yang mudah, tidak dipersulit, dan akurat. Insya Allah bisa dilaksanakan apabila bekerja keras siang dan malam," pesan SBY.

Usai memberikan sambutan, Presiden SBY meresmikan Program-program Strategis Pertanahan Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat dan meluncurkan Kapal motor Larasita, peluncuran Larasita di 150 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan pengoperasian Sistem Kantor Pertanahan Online 274 Kabupaten/Kota dengan mengucapkan Basmallah dan memukul kentongan.

Tampak hadir mendampingi Presiden antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Perhutanan Zulkifli Hasan , Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Ketua MPR RI Taufik Kiemas dan dua Juru Bicara Presiden Julian A. Pasha dan Dino Patti Djalal serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto. (mit)