Berita Utama

Presiden Buka Rakernas APKASI di Madiun

Para Menteri, BUMN dan Pemda Diminta Jemput Bola

Presiden SBY, didampingi Mendagri Gamawan Fauzi, membuka Rakernas VI APKASI di Pendopo Kabupaten Madiun, Selasa (19/1) pagi. (foto: abror/presidensby.info)
Presiden SBY, didampingi Mendagri Gamawan Fauzi, membuka Rakernas VI APKASI di Pendopo Kabupaten Madiun, Selasa (19/1) pagi. (foto: abror/presidensby.info)
Madiun: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (19/1) pagi menghadiri dan membuka Rapat Kerja Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Pendopo Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Presiden SBY berharap rakernas dapat menghasilkan sesuatu yang baik, yang ditandai dengan daerah yang semakin maju dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih tinggi di masa depan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden SBY mengingatkan kembali tujuh instruksi yang berlaku bagi gubernur, bupati dan walikota. Tujuh instruksi tersebut adalah upaya untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesehatan, meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah, terus melaksanakan reformasi birokrasi dan gerakan pencegahan serta penindakan terhadap tipikor, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik.

“Tujuh priotitas ini yang harus terus dilaksanakan dan ketika saya datang berkunjung nanti ke kabupaten kabupaten yang saudara pimpin, yang harus saudara laporkan kepada saya adalah 7 prioritas itu,” SBY menegaskan.

Presiden SBY memberikan apresiasi kepada sepuluh bupati yang membacakan ikrar mewakili para bupati yang lain. “Lima butir itu pas benar, cocok benar, klop benar dengan apa yang menjadi tujuan dari pemerintahan kita dan negara kita,” ujar SBY. Yang penting, lanjut SBY, ikrar itu jangan sampai tahun ke depan. Harus sampai pilkada lagi masih tetap sebagai ikrar.

Kepada para menteri, LPND, BUMN, pemerintah daerah, Presiden SBY meminta untuk dilakukan upaya menjemput bola dalam soal mobile service. “Pelayanan bergerak. Geraknya bisa dengan mobil, motor atau jalan kaki. Banyak saudara kita tidak tahu kalau harus mengurus SIM, akte kelahiran, sertifikat tanah dan sebagainya. Ada juga yang ingin melengkapi tapi tidak tahu caranya. Dalam hal ini pemerintah, termasuk pemerintah daerah melakukan upaya jemput bola, melaksanakan pelayanan bergerak sehingga menjangkau mereka,” SBY menjelaskan.

Presiden SBY juga menjelaskan tentang program 100 hari pemerintah. “Agenda pertama adalah menghilangkan sumbatan dengan cara yang bisa kita selesaikan 100 hari. Kalau tidak mungkin diselesaikan, maka sudah kita rumuskan bagaimana solusinya, bagaimana kerangkanya yang dalam tahun 2010 akan segera kita selesaikan. Kedua, rencana lima tahun mendatang harus lebih realistis," ujar SBY.

“Ketiga, 100 hari, kita mengundang semua LSM, ekonom, dunia usaha, pengamat, para pimpinan daerah, semua apa yang harus kita lakukan 5 tahun mendatang itu dirampungkan 100 hari. Keempat, harus ada quick win, hasil cepat, hasil nyata. mengukur 100 hari-- apakah 45 sasaran dengan 15 program utama itu dicapai atau tidak,” Presiden SBY menegaskan. (mit)