Berita Utama

UU Keprotokolan adalah Hasil Persetujuan Pemerintah dengan DPR RI

Jubir Julian A. Pasha saat memberikan keterangan mengenai hasil ratas di Kantor Presiden, Kamis (6/5) siang. (foto: haryanto/presidensby.info)
Jubir Julian A. Pasha saat memberikan keterangan mengenai hasil ratas di Kantor Presiden, Kamis (6/5) siang. (foto: haryanto/presidensby.info)
Jakarta: Usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat terbatas yang membahas UU Keprotokolan di Kantor Presiden, Kamis (6/5) pagi, Juru Bicara Presiden, Julian A. Pasha memberikan keterangan persnya. Menurut Julian, ratas hari ini bertujuan untuk merespon surat Ketua DPR RI tertanggal 18 maret 2010 dengan nomor surat LG 0101/2167/ DPRRI/ III/2010 mengenai rancangan undang-undang tentang keprotokolan yang ditujukan kepada Presiden SBY.

Pihak pemerintah membahas rancangan usulan versi pemerintah mengenai rancangan keprotokolan negara. "Dalam konteks yang diusulkan pemerintah, ada beberapa hal substansi pasal per pasal yang dibahas, namun saya rasa tidak perlu sebut satu per satu karena sifatnya masih usulan, “ terang Julian. “Dalam rapat tadi, Presiden SBY mendapatkan masukan dari menteri terkait, Kapolri, Kepala BIN, dan Jaksa Agung. Khusus beberapa hal untuk ditindaklanjuti akan disempurnakan beberapa pasal yang nanti diupayakan akan selesai sebelum tanggal 15 mei 2010, “ lanjutnya.

Undang undang ini nantinya adalah hasil dari persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR RI yang pada akhirnya akan mencapai kesepahaman untuk materi atau substansi undang-undang keprotokolan yang baru. Lebih lanjut Julian menjelaskan, bahwa dalam tata kelola pemerintahan terkait juga dengan bagaimana berkomunikasi dengan pihak asing tentunya dibutuhkan format yang baku dan proseduralan dalam hal mungkin penyelengaraan mulai dari tempat, waktu, susunan tempat duduk.

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai akankah diatur mengenai iring-iringan mobil pejabat terkait dengan adanya protes dari masyarakat mengenai mobil dinas Mensos yang menggunakan jalur Trans Jakarta, Julian menerangkan bahwa dalam ratas Jaksa Agung menyampaikan masukan mengenai iring-iringan mobil sirene. “Tentu tidak termasuk secara langsung didalam undang undang keprotokolan yang dibahas saat ini. Mungkin akan diturunkan pada peraturan atau pada tingkatan dibawah undang undang ini, “ jelas Julian. (dit)