Berita Utama
Selasa, 1 Juni 2010, 17:35:20 WIB
KBRI Yordania Bentuk Tim untuk Pastikan Nasib 12 WNI yang Ditawan Israel
Jubir Presiden, Dino Patti Djalal, saat menyampaikan keterangan pers terkait serangan Israel, di Kantor Presiden, Selasa (1/6) sore. (foto: rusman/presidensby.info)
Setelah mendengar penjelasan Zainul Bahar mengenai nasib 12 WNI yang juga turut ditawan Israel, Presiden Mahmoud Abbas langsung melakukan kontak dengan penghubung yang ada di lapangan. "Zainul Bahar menyampaikan bahwa ada satu WNI yang terluka dan sekarang ada di London Hospital, Haifa. Sementara 11 lainnya selamat, dalam arti tidak luka-luka,” ujar Dino. Namun, belum bisa didapat keterangan lebih rinci mengenai identitas WNI yang mengalami luka-luka dan 11 orang lainnya.
KBRI Yordania telah membentuk gugus tugas atau task force. Dalam waktu dekat mereka akan mengirim tim ke Ramallah untuk mencari kepastian lebih lanjut mengenai nasib 12 WNI yang sekarang berada di Israel. ”11 WNI itu, bersama relawan lainnya, sekarang berada di kota Besherva dan ditempatkan di suatu penjara umum sipil yang dijaga oleh militer dan kabarnya sedang diinterogasi,” Dino menjelaskan. Namun, lanjut Dino, kabar yang diterima juga perlu diverifikasi lebih lanjut karena bukan didapat langsung dari Presiden Mahmoud Abbas, tapi dari sumber lain.
Mengenai isu ada WNI yang meninggal, Dino menyatakan kabar itu tidak benar. ”Memang ada berita yang kami dengar bahwa ada satu yang meninggal, tapi dari hasil pengecekan Dubes kita hanya satu luka-luka, bukan meninggal,” Dino menegaskan.
Dino juga menjelaskan, Dewan Keamanan PBB telah melakukan sidang darurat untuk membahas masalah penyerangan Israel terhadap kapal kemanusiaan Mavi Marmara ini, dan telah mengeluarkan satu statement. ”Statement ini mengutuk aksi ini yang telah menelan korban sedikitnya 10 orang dan banyak lagi cedera,” ujar Dino.
DK PBB, lanjut Dino, menyerukan adanya sesuatu investigasi langsung, “Imprompt to, the import show, credible and transparence investigation conforming to international standard,” Dino menambahkan. Statement DK PBB ini, ujat Dino, merupakan hasil rumusan dari beberapa delegasi, termasuk Amerika Serikat.
Menanggapi reaksi PBB ini, Presiden SBY cukup puas. Seruan SBY terealisasi dengan adanya sikap DK PBB ini. ”Pemerintah dalam hal ini menyerukan para relawan yang berada di kapal-kapal yang sekarang ditawan Israel dapat segera dibebaskan kembali,” Dino menjelaskan.
Selanjutnya, hari ini di Jenewa, Swiss, Dewan HAM PBB telah setuju untuk mengadakan urgent debate soal serangan Israel terhadap kapal Mavi Marmara ini. ”Urgent debate ini selain didorong oleh Indonesia yang diwakili Dubes kita di PBB Jenewa, yaitu Triansyah Gani, juga didukung oleh Mesir dan negara-negara anggota OKI,” kata Dino. Debat ini akan diadakan pukul 15.00 waktu Jenewa atau 20.00 WIB.
Menurut Dino, dalam urgent debate ini, Indonesia akan mendorong diadakannya resolusi Dewan HAM PBB mengenai penyerangan Israel terhadapa kapal Mavi Marmara.
Dino juga menjelaskan, hari ini juga tengah berlangsung pertemuan antara ASEAN dan GCC (Gulf Cooperation Countries) di Singapura. Indonesia diwakili Menlu Marty Natalegawa. ”Dalam pertemuan tersebut mereka juga telah mengeluarkan suatu statement bersama antara ASEAN dan GCC yang intinya mengutuk serangan Israel dan meminta pertanggungjawaban Israel,” Dino menuturkan.
Israel, kata Dino, tidak mempunyai hak untuk menyergap, menyerbu, apalagi melukai suatu kapal asing. Kapal Turki Marvi Marmara itu bertujuan damai, mengantarkan 10 ribu ton bantuan ke Gaza yang telah diblokade Israel. Blokade ini sendiri tidak punya landasan hukum internasional. ”Jadi jawabannya adalah memang yang dilakukan Israel itu adalah tindakan yang illegal, karena dilakukan di atas perairan internasional,” ujar Dino.
Dino menjelaskan kunci dari semua ini adalah proses diplomasi. ”Kita melihat bahwa angin dunia secara kolektif satu suara, dalam arti semuanya mengecam, mengutuk apapun yang dilakukan Israel walaupun kata-katanya tidak sama,” lanjut Dino. Jarang terjadi ada seruan internasional dengan nada yang hampir sama.
Posisi Indonesia tersebut telah disampaikan Menlu Marty Natalegawa kepada PBB, segera setelah pernyataan tersebut dijadikan dokumen PBB. ”Dan kemudian juga ada bukti pada Acting Dubes kita di PBB Hasan Kleib untuk menggalang kerjasama dengan negara manapun untuk mendorong isu ini,” kata Dino.
Dino juga menambahkan bahwa masalah ini akan dibahas Presiden SBY dengan Presiden AS Barack Obama yang akan berkunjung ke Indonesia, Juni ini. ”Karena dalam pertemuan dengan Abbas dibahas tentang posisi Amerika dan masalah proximity talks dan proses perdamaian di Timur Tengah,” Dino menandaskan. (yun)



