KEN dan KIN Bukan Pembuat dan Pelaksana Kebijakan

Jakarta: Usai Sidang Kabinet Paripurna dengan membahas program kerja Komisi Ekonomi Nasional (KEN) dan Komisi Inovasi Nasional (KIN) di Gedung Utama Sekretariat Negara, Kamis (16/9) sore, Ketua KEN Chairul Tanjung dan KIN Prof Zuhal memberikan keterangan pers terkait hasil sidang.

Zuhal menjelaskan, Presiden SBY berharap dengan dibentuknya dua komisi kali ini bisa menghasilkan suatu produk yang bisa dilaksanakan dan bukan satu produk akademis yang tinggal menjadi wacana saja. "Dalam arahan Presiden dikemukakan bahwa di masa lalu terjadi dikotomi antara pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi dan pembangunan ekonomi yang dipikirkan oleh para ekonom," kata Prof Zuhal.

"Hal ini seolah-olah keduanya tidak saling mendukung dan saling dipertentangkan. Oleh karena itu, Presiden mengharapkan kepada KIN dan KEN tidak melanjutkan dikotomi ini karena keduanya dibutuhkan untuk menopang pembangunan ekonomi kita dimasa mendatang yang tantangannya lebih banyak," Zuhal, yang juga rektor Universitas Al Azhar Indonesia, menambahkan.

Tidak mungkin ekonomi bisa berjalan tanpa adanya teknologi, lanjut Zuhal. Karena dalam model pembangunan percepatan ekonomi di dunia saat ini telah berkembang apa yang disebut pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. "KIN akan mendukung program-program KEN dengan memperkuat teknologi," Prof Zuhal menjelaskan.

Presiden SBY menggambarkan fungsi pembangunan ekonomi merupakan fungsi dari gabungan investasi yang terus meningkat, adanya tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dipercepat dengan bantuan teknologi. "Tanpa ada teknologi sumber daya alam yang terbatas mempunyai keterbatasan untuk menunjang perekonomian kita yang masih berjangka panjang," ujar Zuhal.

Prof Zuhal menegaskan bahwa KIN dan KEN bukanlah pembuat dan pelaksana kebijakan, melainkan pembuat rekomendasi dan memberikan masukan kepada Presiden mengenai apa yang bisa dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahap pembangunan dan kemampuan pemerintah.

Sementara itu Ketua KEN Chairul Tanjung menjelaskan bahwa pihaknya belum menyampaikan rekomendasi karena masih akan membahas isu-isu strategis secara lebih komperehensif dan melakukan studi-studi yang solid. Pada saatnya nanti, Desember mendatang, KEN akan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Presiden.

Terdapat delapan pokok pemikiran yang belum berbentuk rekomendasi disampaikan oleh KEN. Namun dalam keterangan persnya, Chairul Tanjung hanya memberikan tiga contoh, seperti harusnya negara memiliki neraca keuangan, masalah keterhubungan arus barang dan ekonomi biaya tinggi, dan kesatuan harga dengan dibuatnya pusat distribusi di tiap-tiap daerah.

"Ini contoh yang dapat saya berikan terkait dengan apa yang disampaikan KEN pada Sidang Kabinet Paripurna kali ini. Detailnya akan kami sampaikan kepada Presiden pada bulan Desember itu berbentuk policy recommendation dan action plan," kata Chairul Tanjung. (dit)

 

Link Terkait:

• Sidang Kabinet Paripurna Mendengarkan Presentasi KEN