Kotak Pesan

Nomor Pesan
:
19103
Tanggal
:
Selasa, 6 Januari 2009
Nama
:
Jefrey
Profesi
:
Supply Chain Professional
Topik
:
Supply Bahan Bakar utk Rakyat..
Isi Pesan
:
Pak,

Saya melihat kegagalan demi kegagalan di Pertamina BBM, Gas, Minyak - Tanah coba sebut satu saja layanan masyarakat dari Pertamina yg tidak bermasalah?..
Dan ini sudah bertahun-tahun tdk ada perubahan Pak.. Coba lihat di beberapa daerah yg ada tambang ilegal (Kalimantan) mereka menggunakan BBM (Solar) bersubsidi di hadapan semua orang (kejahatan terbuka).. Saya pikir ini di sebabkan Sumber daya manusia di Pertamina itu sendiri.. (Sama seperti Free Port, PT Badak, & BUMN Lainnya) system recruitment-nya sangat tidak terbuka.. coba kita bandingkan dengan perusahaan multinasional yg beroperasi di Indonesia caranya mudah pergi saja ke alamat WEB mereka dan kita dgn mudah mendapat infromasi ttg posisi-posisi yg lowong di perusahaan itu.. Hal ini tdk terjadi dgn Pertamina dan BUMN lainnya.

Kalau ini tdk bisa berubah sebaiknya Pertamina tdk usah di libatkan dalam distribusi.. kita dapat menggunakan lembaga/perusahaan lain utk melakukannya.

Salam,Jef
 
Nomor Pesan
:
19102
Tanggal
:
Selasa, 6 Januari 2009
Nama
:
Sapto Ariyanto, SST Ak
Profesi
:
PNS
Topik
:
KTP Tunggal Nasional untuk Semua Penduduk
Isi Pesan
:
Yth. Bapak Presiden,
KTP nasional tunggal seharusnya mencakup seluruh penduduk, dewasa atau belum dewasa termasuk bayi untuk memberi identifikasi kependudukan seorang warga negara. PT Askes saja memberikan kartu anggota untuk setiap anggota keluarga yang di bawah umur bahkan bayi. Di masa lalu kita menemukan KTP dengan tanda ET (eks tapol) untuk simpatisan G-30-S golongan B dan C, sehingga pemberian kode bayi, belum dewasa bahkan penduduk miskin pun bukan hal yang sulit. Warga yang tidak terdaftar sebagai penduduk miskin seharusnya otomatis menjadi wajib pajak, masalah penghasilannya di bawah PTKP (penghasilan tidak kena pajak) atau tidak maka itu urusan lain.

Kepemilikan KTP menjadi tanggung jawab pribadi penduduk dalam arti penduduk yang tidak memiliki KTP akan mendapat sanksi tertentu atau tidak mendapat pelayanan tertentu. Aparat pemerintah termasuk RT dan RW harus selalu mensosialisasikan pentingnya KTP. Hal ini perlu diimbangi kemudahan pelayanan pemerintah dalam membuat KTP, termasuk biayanya. Banyak pemda di Jawa Tengah yang telah membebaskan biaya pembuatan KTP. Pembuatan KTP pada bayi dilakukan bersamaan dengan penerbitan akta lahir sehingga dapat menjadi data awal kependudukan nasional. Sensus penduduk yang dilakukan periodikal oleh BPS akan memiliki data pembanding yang akurat.

KTP harus berlaku nasional sehingga tidak ada lagi diskriminasi untuk KTP daerah lain karena kita sebagai negara kesatuan bebas bermobilisasi di negara sendiri. KTP menjadi kartu induk dalam bertransaksi apapun di negara kita. Yang perlu dicegah adalah pembuatan KTP ganda karena ada perusahaan atau pemerintah lokal yang mensyaratkan KTP lokal untuk transaksi tertentu. KTP ganda atau pemalsuan KTP perlu dihukum berat karena menjadi awal tindakan kriminal yang berkaitan dengan pemalsuan. Aparat pemerintah termasuk RT dan RW, yang terbukti membantu pembuatan KTP ganda atau palsu juga perlu dihukum berat. Pembuatan KTP seharusnya didukung dengan identifikasi sidik jari untuk 10 jari, sebagaimana pada SIM yang berlaku nasional sehingga seseorang yang membuat KTP di kabupaten A akan terdeteksi bila membuat di kabupaten B. Identifikasi sidik jari dapat mencegah tindakan kriminal, menangkal terorisme, kemudahan identifikasi bila terjadi kecelakaan atau pembunuhan. Walaupun tingkat pengendalian sidik jari lebih rendah dari sidik retina mata, namun memberikan efek psikologis bagi para penjahat. Data anak usia dini yang bersumber dari entry awal KTP juga dapat digunakan untuk merencanakan program wajib belajar dan angkatan kerja nasional secara cermat yang pada akhirnya sangat menunjang perencanaan pembangunan nasional jangka menengah dan panjang. Jadi entry data awal pada pembuatan KTP menjadi data dasar untuk berbagai kebutuhan strategis pemerintah mulai dari pendidikan, kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, pertanian, pertahanan dan keamanan dan sektor lainnya.

Namun perlu disadari KTP melibatkan kepentingan lintas sektoral yang semuanya memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Diperlukan kearifan antar sektor untuk mewujudkan KTP nasional tunggal, departemen/ dinas tertentu dapat menerbitkan kartu ijin khusus bila memang benar-benar memerlukan kualifikasi khusus namun tetap menggunakan data induk KTP nasional tunggal. Diperlukan regulasi pemerintah tentang penerbitan kartu-kartu turunan dari KTP agar menjadi substitusi KTP bahkan kedudukannya melebihi KTP.

Terima kasih atas perhatiannya.
 
Nomor Pesan
:
19101
Tanggal
:
Selasa, 6 Januari 2009
Nama
:
Iman
Profesi
:
Swasta
Topik
:
Pelayanan Kantor Pajak
Isi Pesan
:
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kepada Yth Bapak Presiden, saya selaku warga negara Indonsia yang baik selalu membayar pajak walaupun PBB, tapi kok saat pengurusan pajak baru di Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kota Dumai - Riau sangat lama, sampai memakan waktu 3 bulan, alasan sistem online ada gangguan, setelah sistem online telah beroperasi sebulan kemudian saya mengunjungi kantor PBB ternyata saya cek permohonan pajak baru saya belum dibuat, dan permohonan pajak baru saya tidak tau dimana letaknya, dan akhirnya saya minta harus diselesaikan saat itu juga, jadi pak bagaimana kita mau membayar pajak ? jika kinerja PBB Dumai seperti itu, wassalam
 
Nomor Pesan
:
19100
Tanggal
:
Selasa, 6 Januari 2009
Nama
:
FEBRIYANTI
Profesi
:
TANJUNG PINANG TIMUR, RIAU
Topik
:
MASALAH BUAT PASPOR
Isi Pesan
:
SAYA FEBRIYANTI PR DI SINGAPORE, KEMARI SAYA PULANG KE TANJUNG PINANG INGIN MEMBUAT PASPOR YG BARU DAN APA YANG SAYA DAPAT KANTOR IMIGRESI TUTUP WAKTU ITU PADA TANGGAL 24/12/08 DAN SAYA COBA TANGGAL26/12/08 SAYA DAPAT KEKECEWAAN TOLONG YA PAK TANGAPI PESAN SAYA. SAYA DI SINGAPORE KERJA DAN TIDAK DAPAT SUKA-SUKA AMBIL CUTI. KEMARIN SAYA AMBIL CUTI SIAH-SIAH SAJA 8HARI PASPOR BELUM SIAP DAN SAYA KEMBALI KE SINGAPORE DENGAN TANGGAN KOSONG. PAK SAYA SANGAT-SANGAT MOHON KE PADA BAPAK PRESIDEN ATASI MASALAH SAYA. TERIMAH KASIH ASSALAM MUALAIKUM
 
Nomor Pesan
:
19092
Tanggal
:
Senin, 5 Januari 2009
Nama
:
bima
Profesi
:
peneliti
Topik
:
posisi gubernur indonesia
Isi Pesan
:
ass wr wb, pak mohon dipertimbangkan serius tentang posisi gubernur saat ini, dimana tidak ada kewenangan instruktif kepada bupati/walikota. Situasi ini telah membawa krisis etika, karena sebagai contoh sering bupati/wako meninggalkan wilayah kerjanya tanpa koordinasi dg gubernur. Dalam fungsionalisasi posisi, lebih sering terjadi overlapping. Kami berfikir hal ini tidak sehat kedepan, apalagi saat ini rakyat mengetahui pesan dan tindakan presiden yang pro rakyat menjadi sering terlambat dan rakyat mengetahuinya justru dari LSM atau media. Demikian, mohon maaf. Wassalam Bima-Sumatera Barat.
 
Nomor Pesan
:
19087
Tanggal
:
Senin, 5 Januari 2009
Nama
:
Sri Rahayu Sinaga
Profesi
:
Perawat
Topik
:
Verifikasi higher education
Isi Pesan
:
Bapak yang terhormat, kiranya kali ini pesan saya bisa diposting. Katanya biaya fiskal luar negeri (tax) akan dinaikkan. Yang tadinya kita bebas fiskal, sekarang mau dikenakan (itu info yang beredar dan jumlah cukup besar). Boleh saja kita dikenakan fiskal pak, tapi kenapa PEMERINTAH KHUSUSNYA EMBASSY INDONESIA DI KUWAIT untuk membantu kami dalam masalah HIGHER EDUCATION saja, sepertinya tidak bisa membantu???? Klo pemerintah butuh dana untuk membangun negara dengan senang hati kita mau berpartisipasi di biaya pajak, tapi TOLONG ada timbal baliknya untuk kita. Kami mohon Bapak bisa membantu MENYELESAIKAN MASALAH HIGHER EDUCATION PERAWAT INDONESIA DI KUWAIT.Kami benar-benar SANGAT MEMBUTUHKAN PENYELESAIN MASALAH INI PAK!! Karena ini sebenarnya urusan government to government. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Perawat Indonesia di luar negeri yang terbanyak adalah di negara Kuwait, jadi saya mohon Bapak mau menolong kami juga. Trima Kasih Sebesar-besarnya buat Bapak Presiden.
 
Nomor Pesan
:
19083
Tanggal
:
Senin, 5 Januari 2009
Nama
:
YOYOK SUYONO
Profesi
:
Tenaga Honorer
Topik
:
Teruz maju pantang mundur Presiden koe.....
Isi Pesan
:
Ass. Wr. Wb.
Yth. Bpk & Ibu PRESIDEN beserta Wapres dan Menteri-menteri-nya semoga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selalu dalam lindungan Alloh SWT. Amiiiiin......
Saya salut akan pemerintahan yang Bapak pimpin saat ini karena begitu banyak permasalahan dan cobaan yang datang silih berganti ternyata Bapak dapat mengatasinya, dengan adanya keberhasilan ini fieling saya pada CAPRES Th. 2009 mendatang pasti Bapak tetap terpilih sebagai PRESIDEN RI untuk yang ke-II kalinya. Harapan saya apabila Bapak terpilih kembali jangan lupa Tenaga Honorer yang saat ini menjadi Tenaga Kontrak mohon di data lagi dalam DATABASE. Amiiin.....
Wassalam.
 
Nomor Pesan
:
19082
Tanggal
:
Senin, 5 Januari 2009
Nama
:
Fertina
Profesi
:
Wiraswasta
Topik
:
Resah dengan berita pembunuhan
Isi Pesan
:
Assalamualaikum
Bapak Presiden yang terhormat. Saya prihatin dan resah dengan berita di TV tentang pembunuhan apalagi dengan mutilasi. Saya rasa sekarang ini banyak banget pembunuhan yang disertai mutilasi. Saya khawatir itu dikarenakan meniru dari mutilasi yang dulu pernah dilakukan oleh orang lain dan stasiun televisi begitu gencar memberitakan hal tersebut.Mohon Bapak lindungi generasi penerus bangsa dari berita-berita seperti itu. Saya takut mereka akan meniru niru.
wasssalamualaikum
 
Nomor Pesan
:
19075
Tanggal
:
Senin, 5 Januari 2009
Nama
:
Mutamimul Ula
Profesi
:
PNS
Topik
:
Pidato Presiden
Isi Pesan
:
Tolong dimuat pidato Presiden pada puncak peringatan Hari Nusantara tahun 2008 di Pelabuhan Gresik Jawa Timur pada tanggal 24 Desember 2008.
Terima kasih atas kerjasamanya.
 
Nomor Pesan
:
19070
Tanggal
:
Minggu, 4 Januari 2009
Nama
:
Musmarlin muslim
Profesi
:
PNS
Topik
:
saran
Isi Pesan
:
sebaiknya situs ini juga memuat video atau gambar bergerak mengenai kegiatan bapak presiden