Arsip

« Januari 2005 »
M S S R K J S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Pidato Presiden

Pengarahan Acara Raker Teknis Keimigrasian

 

PENGARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
RAPAT KERJA TEKNIS KEIMIGRASIAN
JAKARTA, 31JANUARI 2005



Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua,

Hadirin yang saya muliakan,
Sebentar lagi kita sama-sama akan membuka Rapat Kerja Teknis Keimigrasian Tahun 2005. Saya ingin menggunakan kesempatan yang membahagiakan ini untuk menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta rapat kerja, baik yang datang dari seluruh penjuru tanah air, maupun yang datang dari perwakilan-perwakilan kita di luar negeri. Rapat Kerja Teknis Keimigrasian tahun ini saya anggap penting dan strategis di tengah-tengah perubahan besar yang tengah terjadi di negara kita. Karena itulah, pembukaan rapat kerja ini dilakukan di Istana Negara dan saya sendiri akan membuka sekaligus meresmikan rapat kerja ini.

Hadirin yang saya muliakan,
Peserta Rapat kerja yang saya hormati,
Kita kini sedang memasuki era baru dalam sejarah perjalanan bangsa dan negara kita. Era baru itu ialah era demokratisasi, penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Era baru ini tercipta dari reformasi di segala bidang yang telah kita mulai sejak beberapa tahun yang lalu. Kita telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Kita juga telah melakukan perubahan dan sekaligus pembentukan norma-norma hukum yang baru dalam peraturan perundang-undangan nasional kita.

Kita juga telah, sedang dan terus akan melakukan pembenahan-pembenahan terhadap aparatur negara, agar lebih responsif terhadap perubahan dan perkembangan jaman. Masyarakat kita makin cerdas dan kritis. Media makin bebas dan terbuka dalam menyampaikan berita maupun dalam membentuk opini. Tidak ada kekuatan yang dapat membendung proses perubahan yang sedang berjalan. Kita memang tidak perlu membendungnya. Kita justru harus memberikan respons yang tepat atas segala perubahan itu.

Seluruh jajaran Imigrasi dan seluruh jajaran Departemen Hukum dan HAM, tentunya harus mampu merespons perubahan dengan tepat. Tuntutan masyarakat, dalam dan luar negeri, terhadap terciptanya norma-norma hukum baru sangatlah besar. Demikian pula terhadap kepastian hukum dan penegakkannya. Masyarakat ingin melihat bukti nyata, sejauh manakah kita mampu memenuhi tuntutan perubahan jaman. Sejauh manakah aparatur negara dan birokrasi pemerintahan juga berubah dalam menghadapi era yang baru sekarang ini.

Telah berulangkali saya menegaskan dalam berbagai kesempatan, bahwa aparatur negara sekarang tidak dapat lagi menonjolkan aspek kekuasaan, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kita harus lebih banyak bertindak sebagai penganyom dan pelayan bagi seluruh rakyat. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kita harus mendasarkannya kepada aturan-aturan yang berlaku. Kewenangan yang dijalankan tanpa hukum akan berubah menjadi kesewenang-wenangan. Sekarang sudah tidak jamannya lagi untuk bertindak sewenang-wenang, sebagaimana kecenderungan di masa lalu. Era otoritarianisme telah berakhir, dan digantikan dengan era demokratisasi. Sekali proses demokratisasi berjalan, maka tidak seorangpun yang akan dapat menghentikannya.

Selain adanya aturan-aturan hukum yang adil, tegas dan ditegakkan dengan konsisten, kita juga perlu membangun sistem dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Kita perlu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mempermudah dan memperlancar tugas-tugas pelayanan publik, dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan pada umumnya. Setahap demi setahap, kita mulai melangkah menuju e-government. Kita akan segera mulai melaksanakan pendokumentasian single number identity, yang kita harapkan akan memudahkan urusan pelayanan administrasi pemerintahan kita. Saya yakin, seluruh jajaran imigrasi akan memberikan sumbangan yang sangat penting dalam mewujudkan single identity number itu. Seluruh beban tugas jajaran imigrasi akan menjadi mudah dan sederhana, jika proses pendokumentasian single identity number nanti telah selesai.

Dalam rangka pembangunan sistem itu, saya minta agar program pembangunan Sistem Informasi Manajemen keimigrasian (SIMKIM) yang telah direncanakan oleh Departemen Hukum dan HAM, agar segera dilaksanakan. Dengan sistem ini, kita dapat mencegah duplikasi penerbitan paspor. Kita dengan mudah dapat mencatat dan mengetahui pergerakan orang asing yang masuk dan keluar wilayah territorial negara kita. Kalau pembangunan sistem ini telah selesai, saya yakin peranan imigrasi dalam turut serta menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Peranan imigrasi dalam memelihara keamanan negara juga akan meningkat. Jika semua pelayanan dilakukan melalui sistem yang canggih dan rapi, cepat, aman dan sederhana, maka citra negara kita di luar negeri juga akan meningkat.

Pelayanan imigrasi yang baik, tentunya harus didukung oleh aparat yang baik pula. Untuk itu, saya minta kepada segenap jajaran imigrasi, marilah kita tinggalkan mentalitas lama yang selalu ingin mempersulit dalam melakukan pelayanan. Kita harus tegas dalam melaksanakan aturan. Tetapi harus ramah dalam memberikan pelayanan. Jangan mempersulit hal-hal mudah dan sederhana, hanya karena mempunyai motif untuk mencari keuntungan pribadi. Untuk itulah kita perlu membangun sistem dan memperbaiki aturan-aturan. Kalau sistem telah berjalan dengan sempurna, saya yakin tidak akan ada lagi praktik-praktik korupsi dan kolusi dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan keimigrasian yang baik, bukan saja penting bagi keamanan negara, tetapi juga akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Wisatawan dengan senang hati berkunjung ke negeri kita. Para pengusaha luar negeri juga merasa tenang datang ke sini untuk melakukan usaha. Mereka yang bermaksud menetap di negara kita untuk menjalankan usahanya juga akan merasa tenang karena ada kepastian. Saya minta kepada seluruh jajaran imigrasi, agar menyadari bahwa tugas dan kewenangan yang ada padanya tidaklah bersifat teknis dan sektoral belaka. Implikasi pelayanan imigrasi ke sector-sektor kehidupan yang lain sangat besar, bahkan turut menentukan.
Dalam rangka peningkatan pelayanan publik itu, jajaran imigrasi perlu merumuskan standarisasi pelayanan publik yang bersifat transparan. Setiap orang yang memerlukan pelayanan berhak mengetahui, apa saja yang harus mereka persiapkan dalam meminta pelayanan, beberapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Transparansi dapat mencegah segala praktik penyimpangan. Masyarakat berhak melakukan complain apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya, standar yang telah dirumuskan perlu diawasi pelaksanaanya, serta dievaluasi untuk mengatasi segala kekurangan dan kelemahannya.

Hadirin yang saya muliakan,
Dalam rangka pembangunan hukum pada umumnya, dan pembangunan di bidang keimigrasian, saya minta agar segera dilakukan pembahasan terhadap RUU Keimigrasian yang baru. Undang-undang Keimigrasian kita yang ada sekarang jelas memerlukan pembaharuan sesuai dengan tuntutan perubahan jaman. Kita harus melakukan harmonisasi aturan-aturan keimigrasian. Harmonisasi itu tidak saja harus kita lakukan terhadap hukum nasional kita sendiri, tetapi juga dalam rangka kerjasama internasional. Aturan-aturan keimigrasian kita haruslah selaras dengan ketentuan-ketentuan hukum publik dan privat di dalam negeri. Jangan sampai terjadi saling tabrakan antara satu aturan dengan aturan yang lain.

Demikian pula harmonisasi aturan dengan negara-negara lain. Dunia kini makin menyatu. Karena itu, sebanyak mungkin aturan-aturan keimigrasian harus melakukan harmonisasi, katakanlah, misalnya dengan aturan-aturan yang berlaku di negara ASEAN lainya. Kita perlu pula mengharmonisasi aturan keimigrasian dengan berbagai kesepakatan yang dicapai dalam forum WTO, APEC dan wadah-wadah kerjasama internasional lainnya. Semua ini kita maksudkan agar kerjasama ekonomi, sosial dan budaya dengan negara-negara lain dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Hadirin yang saya muliakan,
Demikianlah harapan-harapan saya kepada Saudara-saudara peserta Rapat Kerja Teknis Keimigrasian Tahun 2005. saya mempunyai harapan yang besar, agar seluruh jajaran imigrasi dan jajaran Departemen Hukum dan HAM pada umumnya, dapat meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga rapat kerja kali ini, akan berhasil merumuskan berbagai hal penting bagi peningkatan pelayanan dan pengabdian. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirahmanirrahim, maka dengan ini Rapat Kerja Teknis Keimigrasian Tahun 2005, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Allah SWT akan senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

* * * * *




Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan