Pidato Presiden

Keterangan dan Jawaban Pemerintah Mengenai Penyelesaian KLBI dan BLBI pada Rapat Paripurna DPR

 

KETERANGAN DAN JAWABAN PEMERINTAH RI MENGENAI PENYELESAIAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA (KLBI) DAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI

12 FEBRUARI 2008


Saudara Pimpinan DPR RI,
Saudara-saudara anggota DPR RI yang kami hormati,
Hadirin yang mulia,

Assalamu''''''''alaikum warahmatulahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama perkenankanlah kami menyampaikan salam hormat Bapak Presiden kepada saudara-saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Bapak Presiden sangat menghargai kepedulian saudara-saudara terhadap masalah-masalah pelik yang dihadapi oleh bangsa kita. Beliau menyambut dengan tangan terbuka ajakan untuk membicarakan masalah yang menjadi perhatian rakyat kita secara gamblang dan sesuai dengan semangat untuk mencari penyelesaian secara adil dan jujur.

Bapak Presiden secara khusus menugaskan kami untuk menyampaikan keterangan terhadap berbagai pertanyaan yang telah disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai cerminan keprihatinan masyarakat terhadap aspek penyelesaian dan keinginan untuk mencari keadilan dari permasalahan yang memang sangat membebani negara hingga saat ini. Pemerintah sekarang harus menindak-lanjuti seluruh rangkaian kebijakan selama ini secara konsisten, adil, bersih dan terbuka.

Jawaban rinci terhadap pertanyaan saudara-saudara akan disampaikan oleh Menteri Keuangan. Namun sebelumnya, perkenankanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar jawaban tersebut.

Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati
Hadirin yang kami muliakan

Pemerintah perlu menjelaskan beberapa hal yang menjadi pokok perhatian Dewan.

Pertama, KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) merupakan kredit program BI kepada perbankan dalam menunjang program khusus pemerintah dengan suku bunga bersubsidi. Kebijakan ini sudah dilakukan sebelum terjadinya krisis ekonomi 1997/1998.

Kedua, kebijakan penanganan krisis perbankan mencakup tiga kelompok kebijakan yang berbeda, yaitu BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), program penjaminan, dan program rekapitalisasi perbankan.

Pemerintah akan menjelaskan secara kronologis berbagai kebijakan yang menghasilkan situasi yang kita hadapi sampai saat ini, termasuk beban terhadap APBN. Setelah itu kami akan menjelaskan apa yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas dan permasalahan yang masih tersisa.


Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati
Hadirin yang kami muliakan

Krisis moneter mulai terjadi pada pertengahan tahun 1997 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nilai rupiah dalam waktu relatif singkat merosot tajam, seiring dengan larinya modal ke luar negeri akibat kepercayaan yang runtuh. Masyarakat panik dan dunia usaha terpuruk. Melalui program IMF, pemerintah pada masa itu bersama BI mengambil tindakan untuk menyelamatkan perekonomian, sebagaimana yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI).

Kebijakan yang diluncurkan ternyata tidak berhasil menenangkan kepanikan, namun justru makin memburuk dengan keputusan penutupan 16 bank. Kelangkaan likuiditas terjadi sangat parah, baik dalam bentuk dolar maupun rupiah, karena masyarakat dan bank tidak saling percaya dalam melakukan transaksi. Menghadapi situasi ini pemerintah pada saat itu memberikan jaminan penuh (Blanket Guarantee) terhadap seluruh simpanan masyarakat yang ada di bank.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada Januari 1998 yang dalam perkembangannya bertugas untuk: (1) menyehatkan dunia perbankan, (2) mengembalikan dana negara, (3) mengelola aset-aset yang diambil alih oleh pemerintah.


Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat
Saudara-saudara yang saya muliakan

Setelah masa pemerintahan Presiden Soeharto berakhir, dengan kondisi ekonomi yang masih sangat buruk, bank-bank mengalami krisis likuiditas yang makin parah. Sementara, akibat kebijakan penjaminan, pemerintah harus menalangi sebesar Rp 53,78 triliun yang memiliki suku bunga diindekskan terhadap inflasi dan dibayarkan dalam bentuk SUN.

Untuk mengembalikan fungsi perbankan, pemerintahan Presiden Habibie melakukan kebijakan rekapitalisasi bagi bank yang memiliki kecukupan modal antara minus 25% hingga 4%. Sedangkan bagi bank yang memiliki kecukupan modal di bawah minus 25% dilakukan penutupan. Biaya rekapitalisasi pada tahun 1999 adalah sebesar Rp 281,83 triliun.

Di masa pemerintahan Presiden Habibie, UU BI diubah menjadi UU no 23/1999. Dengan UU ini BI tidak diperbolehkan memberikan kredit program. Dengan demikian seluruh KLBI yang telah diberikan sebesar Rp 9,97 triliun diubah menjadi menjadi SUN.

Tindakan pemerintah dalam menghadapi krisis perbankan pada masa itu dilakukan dengan prinsip out of court settlement, dalam bentuk Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), yang terdiri dari: MSAA (Master Settlement and Aquisition Agreement), MRNIA (Master Refinancing and Notes Issuance Agreement) dan APU (Akta Pengakuan Utang).

Perjanjian MSAA ditandatangani oleh lima obligor, yaitu: Anthony Salim, Samsul Nursalim, M. Hasan, Sudwikatmono, dan Ibrahim Risyad. Total program MSAA adalah Rp 85,9 triliun.

Sementara perjanjian MRNIA ditandatangani oleh empat obligor, yaitu: Usman Admadjaja (Rp 12,5 triliun), Kaharudin Ongko (Rp 8,3 triliun), Samadikun Hartono (Rp 2,7 triliun), dan Ho Kiarto dan Ho Kianto (Rp 297,6 miliar). Total program PKPS MRNIA adalah sebesar Rp 23, 8 triliun.

Pada periode pemerintahan Presiden Habibie, 65 Bank Dalam Penyehatan (BDP) dikelola oleh BPPN, di mana 10 diantaranya adalah Bank Beku Operasi (BBO), 42 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), 13 Bank Take Over (BTO).

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, rekapitalisasi antara lain dilakukan terhadap Bank Niaga dan Bank Danamon, yang mencakup biaya sebesar Rp 55,05 triliun. Juga dibentuk KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) dengan Keppres 177/1999 yang memberikan pedoman kebijakan bagi BPPN.

Perjanjian PKPS pada periode ini dilakukan dengan penandatanganan APU oleh 30 obligor, dengan nilai JKPS setelah reformulasi sebesar Rp 15,2 triliun. Daftar secara rinci nama dan besarnya APU kami cantumkan dalam Lampiran 4.

Pada tahun 2000, disahkan UU No. 25/2000 tentang PROPENAS yang antara lain memberikan landasan kebijakan untuk memberikan insentif kepada para obligor yang kooperatif dan pemberian penalti kepada obligor yang tidak kooperatif.

Beban negara dalam bentuk SUN yang dikeluarkan sebagai konsekuensi kebijakan-kebijakan penanganan krisis ekonomi sejak pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden Habibie, dan Presiden Abdurrahman Wahid adalah sebesar Rp. 218,32 triliun untuk BLBI dan penjaminan serta Rp. 422,6 triliun untuk rekapitalisasi perbankan.

Sejak tahun 2001, pemerintahan Presiden Megawati menetapkan kebijakan-kebijakan untuk melanjutkan penanganan dampak krisis ekonomi dan kondisi perbankan, terutama yang terkait dengan pengambil-alihan aset-aset obligor serta penjualan aset tersebut. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, ditetapkan TAP MPR X/2001 dan TAP MPR VI/2002 yang mengamanatkan pelaksanaan kebijaksanaan MSAA dan MRNIA secara konsisten sesuai dengan UU Propenas.

Selanjutnya, pemerintahan Presiden Megawati menerbitkan Inpres No. 8/2002 yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada obligor yang kooperatif dan sanksi kepada yang tidak kooperatif.

Berdasarkan Inpres ini, dikeluarkan SKL (Surat Keterangan Lunas), yang di dalamnya antara lain berisi release and discharge, kepada lima obligor MSAA, yaitu Anthony Salim yang memiliki kewajiban sebesar Rp 52,7 triliun dengan pengembalian sebesar Rp 19,4 triliun (37%); Sjamsul Nursalim dengan kewajiban sebesar Rp 28,4 triliun dengan pengembalian Rp 4,9 triliun (17,3%); M. Hasan dengan kewajiban Rp 6,2 triliun dengan pengembalian sebesar Rp 1,7 triliun (27,4%); Sudwikatmono dengan kewajiban Rp 1,9 triliun dan pengembalian Rp 713 milyar (37,4%); dan Ibrahim Risjad dengan kewajiban Rp 664,1 milyar dan pengembalian Rp 370,8 milyar (55,7%). SKL juga diberikan kepada 17 obligor PKPS APU dengan daftar kewajiban dan pengembalian ada di dalam lampiran jawaban.

Dengan tingkat pengembalian aset seperti yang diuraikan di atas, pemerintah harus menanggung beban sebesar Rp 57,8 trilun. Angka ini adalah selisih dari SUN yang diterbitkan oleh pemerintah dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diterima oleh pemerintah secara tunai. Hal ini dengan sendirinya merupakan beban yang harus ditanggung oleh APBN.

Pemerintahan Presiden Megawati bersama DPR masa itu melakukan reprofiling (memperpanjang jatuh tempo SUN) dan restrukturisasi SUN BLBI untuk meringankan beban APBN.

Pada tahun 2004 masa kerja BPPN telah selesai, dan BPPN ditutup. Total biaya penyehatan perbankan selama masa 1997-2004 dengan demikian adalah sebesar Rp 640,9 triliun, yaitu untuk program BLBI adalah sebesar Rp 144,5 triliun, program penjaminan sebesar Rp 53,8 triliun, penjaminan Bank Exim sebesar Rp 20 triliun, dan program rekapitalisasi sebesar Rp 422,6 triliun.

Dengan penerbitan SUN untuk mendanai program-program tersebut, utang pemerintah dari dalam negeri mendadak melonjak. Posisi Utang Pemerintah pada tahun 1997-2000 meningkat terus hingga sekitar 100% dari PDB. Dengan demikian beban APBN menjadi sangat berat akibat lonjakan utang yang sangat besar dalam waktu singkat.

Itulah persoalan yang harus ditangani oleh pemerintah sekarang sejak Oktober 2004. Sejak awal pemerintah bertekad untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian yang menjamin rasa keadilan, transparansi, kepastian hukum, dan bebas dari intervensi kepentingan kelompok, dan bersih dari korupsi. Upaya untuk mengembalikan uang negara secara maksimal terus dilakukan melalui mekanisme dan instrumen yang tersedia.

Pemerintah melalui PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mengelola aset-aset eks-BPPN untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian dengan penjualan aset PT. PPA secara transparan, bersih dan akuntabel.

Pemerintah melakukan penyelesaian kewajiban 8 obligor, yaitu: Adisaputra Januardi/Janes Januardi, Atang Latief, Ulung Bursa, Omar Putihrai, Lidia Muchtar, Marimutu Sinivasan dan Agus Anwar. Mereka telah menandatangi APU namun belum menyelesaikan kewajibannya. Saat ini telah dilakukan pemanggilan, pemblokiran aset yang menjadi piutang, pencegahan ke luar negeri, dan eksekusi aset. Pemerintah akan terus menagih agar mereka memenuhi kewajibannya.

Demikian pula terhadap para obligor lain, baik yang kooperatif namun tidak/belum memenuhi sisa kewajibannya (seperti Trijono Gondokusumo dengan kewajiban Rp 2,9 triliun, Henky Widjaja Rp 450 miliar, I Made Sudiarti Rp 650 miliar, Santoso Sumali Rp 286 miliar serta Baringin P. dan Joseph Januardy Rp 152 miliar) maupun yang tidak kooperatif sedang dan terus dilakukan penagihan.

Krisis ekonomi dan perbankan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa kita. Masa lalu dengan segala kesulitannya tentulah menjadi tanggung jawab kita semua. Kita tidak boleh menyesali dan tidak boleh menyerah dalam mengatasi masalah tersebut. Tetapi justru menjadikan kita tumbuh matang dan arif dalam menghadapi dunia yang tidak pasti.

Akhirnya, bersama saudara-saudara pimpinan dan anggota Dewan, pemerintah meminta kepada para pengusaha kita, terutama mereka yang telah terselamatkan oleh dana negara, agar mengutamakan investasi dan pengembangan usahanya di dalam negeri. Saat ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan tanggung jawab moral sebagai warga negara, dengan berinvestasi di dalam negeri, membuka lapangan kerja, membayar pajak dengan benar, menggalakkan ekspor, serta belajar dari dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu.

Demikian pula kepada bank yang telah diselamatkan melalui program rekapitalisasi, harus segera menjalankan fungsi intermediasi untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan sektor produktif lainnya.

Begitu banyak hal yang dapat dilakukan. Perekonomian nasional kita kini telah mulai melangkah lebih baik, dengan fondasi yang lebih kokoh. Dengan usaha dan kontribusi kita masing-masing, masa depan Indonesia pasti akan lebih cerah.

Selanjutnya, izinkanlah kami mempersilakan Menteri Keuangan untuk menyampaikan jawaban pemerintah atas pertanyaan tertulis dari anggota Dewan yang terhormat.


Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati
Hadirin yang kami muliakan

Perkenankanlah kami menyampaikan jawaban atas pertanyaan tertulis dari anggota Dewan yang terhomat sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap politik dan hukum pemerintah terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan dalam penyelesaian kewajiban pemegang saham yang meliputi kasus-kasus KLBI, BLBI, rekapitalisasi perbankan dan seluruh rangkaian program penyehatan perbankan, termasuk program penjaminan dan dana talangan?

Jawaban :

Sikap politik Pemerintah didasarkan pada beberapa fakta:

- Rangkaian kebijakan untuk mengatasi krisis, termasuk kebijakan BLBI, program penjaminan, penyehatan dan rekapitalisasi perbankan, program PKPS, dan program divestasi, telah melalui proses politik saat itu dan mendapat landasan hukum yang sah, antara lain UU No 25/2000 tentang Propenas, TAP MPR Nomor X tahun 2001, Tap MPR No VI/2002 dan Inpres No 8/2002. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah saat ini menghormati keputusan dan kebijakan sebelumnya yang sah (Lihat Lampiran 1).

- BPK telah menyelesaikan audit terhadap kinerja BPPN, termasuk tingkat pengembalian (recovery) aset pada tahun 2006. Hasil audit tersebut menjadi dasar bagi pemerintah saat ini untuk melanjutkan penyelesaian masalah BLBI.

Pemerintah mengambil langkah-langkah lebih lanjut yang didasarkan pada perkembangan situasi serta peluang dan kendala yang sekarang ada, dengan tetap mengikuti kerangka hukum yang berlaku. Pengembalian uang negara harus diupayakan sebesar mungkin dan punitive actions hanya dilakukan kepada mereka yang tidak kooperatif serta yang melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Apa sikap Pemerintah terhadap obligor yang belum memenuhi kewajibannya kepada Negara atau apa yang disebut konglomerat hitam?

Jawaban :

- Pemerintah akan selalu menjunjung tinggi penegakan hukum dan kepastian hukum.

- Dalam kaitan itu, terhadap obligor yang belum memenuhi kewajibannya kepada negara, telah, sedang dan akan terus ditempuh langkah-langkah penegakan hukum, antara lain sebagai berikut :

• Terhadap obligor yang tidak kooperatif, penangangannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI (lihat Lampiran 2 dan Lampiran 3)
• Obligor yang kooperatif tetapi belum menyelesaikan kewajibannya ditangani oleh Menteri Keuangan melalui PUPN;

3. Sejauh mana konsistensi, perkembangan dan hasil penegakan hukum bagi para obligor yang dilakukan oleh pemerintah? Langkah hukum apa yang sedang dan akan diambil oleh pemerintah terhadap para obligor, dirinci berdasarkan nama dan bank/perusahaannya? Sejauh mana kemajuan penanganan obligor yang belum menuntaskan kewajibannya, sebagaimana audit BPK di atas ?

Jawaban :

- Pemerintah terus menegakkan hukum dan keadilan dalam upaya mengembalikan kewajiban obligor. Sebagaimana disebutkan dalam jawaban nomor 1 di atas, Pemerintah konsisten melaksanakan dan mempertegas kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan dalam Program PKPS, termasuk pelaksanaan Inpres 8/2002, yaitu pemberian jaminan kepastian hukum bagi obligor yang kooperatif serta tindakan hukum yang tegas terhadap obligor yang tidak kooperatif, berdasarkan Perjanjian PKPS.

- Inpres No 8/2002 menyatakan bahwa kepada para debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya, diberikan bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan atau Surat Keterangan Lunas, SKL (release and discharge). Dalam hal ini debitur juga dibebaskan dari aspek pidana yang terkait langsung dengan program PKPS. Seluruh proses penyelidikan, penindakan dan/atau penuntutan oleh instansi penegak hukum dihentikan. Sedangkan kepada para obligor yang tidak menyelesaikan atau tidak bersedia menyelesaikan kewajibannya kepada BPPN, baik dalam rangka MSAA, MRNIA dan APU, Pemerintah terus melakukan tindakan hukum yang tegas dan konkret.

- Secara keseluruhan, dari 46 Pemegang Saham yang harus menyelesaikan kewajibannya kepada Pemerintah status penyelesaiannya ádalah sebagaimana tabel berikut.

Status PKPS per 30 April 2004

MSSAMRNIACash SettlementAPUFormula KKSK 15/09/03Jumlah
Jumlah Pemegang Saham545302*)46
Status Penyelesaian
Selesai Tanpa SKL55
Memperoleh SKL516122
P-Notes terjual, Negara tdk memiliki hak tagih22
Belum Selesai 617
Non Kooperatif2**)8***)10

Catatan:
*) 2 Pemegang Saham dgn Formula KKSK 15/09/2003 telah menandatangani perjanjian APU.
**) 2 Pemegang Saham penandatangan MRNIA yg tdk kooperatif, penanganan secara perdata selanjutnya akan ditangani PUPN
***) 8 Pemegang Saham yg telah menandatangani APU tp tdk bersedia menyelesaikan dengan BPPN telah dialihkan penangannya ke Kepolisian

- Perkembangan dan hasil penegakan hukum yang sedang dan telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap para obligor yang tidak menandatangani PKPS sebanyak 8 (delapan) obligor dapat dilihat secara rinci pada Lampiran 2.

- Sementara itu untuk obligor yang telah menandatangani perjanjian PKPS, namun tidak selesai dan sedang ditangani Kepolisian, akan diselesaikan oleh Menteri Keuangan. Rincian untuk masing-masing obligor tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3.

- Sedangkan penanganan obligor yang belum menuntaskan kewajibannya sebagaimana audit BPK ditangani oleh PUPN, pemerintah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

• Terhadap obligor-obligor tersebut telah dilakukan pemanggilan, pemblokiran aset yang menjadi jaminan piutang, pencegahan ke luar negeri, dan penilaian asset jaminan oleh penilai independen.

• Pemerintah c.q PUPN akan menindaklanjuti keputusan DPR pada tanggal 6 Februari 2008, yang menetapkan jumlah kewajiban 8 obligor PKPS berdasarkan hasil audit BPK yang mengikuti perhitungan APU Reformulasi. PUPN akan menindak-lanjuti dengan melakukan serangkaian tindakan pengurusan piutang negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49/Prp Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya. Adapun tindakan yang akan dilakukan oleh PUPN adalah melakukan penetapan jumlah piutang negara yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Paksa, penyitaan terhadap harta kekayaan seluruh obligor, dan bilamana dipandang perlu dilakukan Paksa Badan;

4. Berapa seharusnya uang negara yang wajib dikembalikan oleh para obligor? Bagaimana realisasi pengembalian uang Negara berdasarkan program PKPS, mengingat telah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 8/2002 ?

Jawaban :

- Sesuai dengan masing-masing perjanjian yang ada jumlah kewajiban obligor adalah PKPS sebagai berikut:

• Pemegang saham yang menandatangani Perjanjian PKPS - MSAA adalah sebanyak 5 (lima) obligor/Pemegang Saham dengan total kewajiban sebesar Rp 89,9 triliun.

• Pemegang saham yang menandatangani Perjanjian PKPS - MRNIA adalah sebanyak 4 (empat) obligor/Pemegang Saham dengan total kewajiban sebesar Rp 23,8 triliun.

• Pemegang Saham yang menandatangani Perjanjian PKPS - APU adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) obligor/Pemegang Saham dengan total kewajiban sebesar Rp 15,9 triliun.

- Berdasarkan hasil Audit BPK RI, No. 34G/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tingkat pengembalian (recovery rate) PKPS adalah sebagai berikut :

NoPola PKPSJumlah BankJumlah PSP
(Obligor)
JKPS
(Juta Rp)
Recovery
(Juta Rp)
Recovery Rate (%)
1.MSAA5589.874.96427.132.40430,19%
2.MRNIA
- Selesai2212.830.3201.951.13515,21%
- Tidak Selesai2211.011.755372.6113,38%
3.PKPS APU
- Status A2235.69440.354113,06%
- Status B11144.551.5054.447.44797,71%
- Status C451.456.913577.99439,67%
- Status D888.099.132223.7472,76%
- Status E111.130.609249.33722,05%
Jumlah3539 128.990.892 34.995.02927,13%


Catatan :

Yang dimaksud dengan status dalam PKPS APU adalah
1. Status A adalah PS telah melunasi JKPS secara tunai sebelum ada kebijakan percepatan penyelesaian PKPS APU/JKPS Reformulasi.
2. Status B adalah PS bersedia mengikuti kebijakan percepatan PKPS APU dan menyelesaikan JKPS reformulasi sesuai dengan kesepakatan.
3. Status C adalah PS bersedia mengikuti kebijakan percepatan PKPS APU tetapi sampai akhir tugas BPPN tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai kesepakatan
4. Status D adalah PS tidak bersedia mengikuti kebijakan percepatan PKPS APU, sehingga penanganan selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum
5. Status E adalah PKPS bersedia mengikuti kebijakan percepatan PKPS APU, tetapi sampai akhir tugas BPPN belum menandatangani perjanjian percepatan PKPS APU dan PS tersebut terkait pula dengan restrukturisasi Grup Texmaco.

- Adapun rincian tingkat pengembalian (recovery rate) dan realisasi pembayaran masing-masing obligor/pemegang saham dapat dilihat pada Lampiran 4.

5. Bagaimana tanggungjawab Pemerintah terhadap rakyat dengan memberi fasilitas yang berlebihan atau mengampuni para obligor tanpa melalui proses hukum ?

Jawaban :

- Perlakukan terhadap para obligor baik yang menandatangani MSAA, MRNIA, maupun APU dilakukan pada masa lalu dan didasarkan pada pertimbangan serta situasi pada masa itu. Perjanjian tersebut merupakan mekanisme di luar pengadilan (out of court settlement). Para obligor harus menyerahkan aset, saham maupun surat berharga sebagai pengganti kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara. Pemberian SKL (release and discharge) dilakukan oleh pemerintahan Megawati, dilandaskan aturan yang berlaku pada saat itu, yaitu Inpres 08/2002.

- Pemerintah sekarang konsisten melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait penyehatan perbankan, termasuk program PKPS sesuai dengan alur kebijakan yang telah ditetapkan secara hukum dan politis. Namun demikian, pemerintah saat ini juga konsisten melakukan tindakan hukum bagi para obligor yang tidak menepati perjanjian, maupun yang tidak kooperatif

6. Bagaimana strategi pemerintah dalam mengembalikan potensi kerugian negara sebesar Rp. 138,4 trilyun dana Eks-BLBI sesuai audit BPK 2000 ?

Jawaban :

- Kerugian negara diupayakan untuk ditekan dengan melakukan pengembalian aset dan meneruskan penagihan kepada para obligor yang belum menyelesaikan kewajibannya dan belum mendapatkan SKL.

- Langkah-langkah pemerintah antara lain meliputi penulusuran aset (asset tracing), pengamanan aset obligor/pemegang saham yang belum menyelesaikan APU yang ditangani oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) serta penjualan dan pelelangan aset secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kondisi pasar.


7. Berapa sesungguhnya jumlah utang negara terkait dengan program KLBI, BLBI dan seluruh rangkaian penyehatan Perbankan? Apakah bunga yang dibebankan kepada APBN sebesar kira-kira Rp 50-60 triliun benar-benar utang negara atau utang swasta yang diambil alih oleh negara? Berapa lama lagi utang ini harus ditanggung oleh negara?

Jawaban:

A. Jumlah utang negara terkait Program Penyehatan Perbankan adalah sebesar Rp 640,9 triliun. Jumlah tersebut dirinci pada Lampiran 5 dan Lampiran 6. Komposisi jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rp 422,6 triliun diterbitkan dalam kerangka rekapitalisasi dan restrukturisasi untuk rekapitalisasi 4 bank BUMN sebesar Rp 279,4 triliun (66,1%), rekapitalisasi bank swasta (termasuk 6 BTO) Rp 141,96 triliun (33,6%), dan rekapitalisasi 12 BPD sebesar Rp 1,23 triliun (0,29%). Jumlah tersebut berbentuk SUN yang dapat diperdagangkan;
b. Sejumlah Rp 218,3 triliun diterbitkan dalam kerangka Penjaminan dan Restrukturisasi Perbankan berupa:
- Surat Utang kepada Bank Indonesia yang tidak dapat diperdagangkan, terdiri dari Rp 144,5 triliun merupakan penyelesaian BLBI dan Rp 53,8 triliun merupakan pembiayaan program penjaminan;
- Sisanya Rp 20,0 triliun merupakan penyertaan modal negara pada PT Bank EXIM (Persero) yang juga merupakan konversi BLBI.

B. Dengan jumlah SUN yang mencapai Rp 640,9 triliun, bunga yang dibayarkan merupakan beban APBN. Bank Indonesia memegang 34% dari pokok pinjaman. Sedangkan Bank milik pemerintah (BUMN) dan BPD menguasai sebesar 43% dari pokok pinjaman. Dan 23% berada dalam bank swasta. Dengan kebijakan penyehatan perbankan pada periode 1997-2004 yang telah sah secara hukum, maka bunga SUN tersebut merupakan kewajiban negara. Pembayaran bunga yang terkait dengan Surat Utang kepada Bank Indonesia untuk penyelesaian BLBI dan program penjaminan untuk tahun anggaran 2007 sekitar Rp 2,2 triliun. Sedangkan bunga utang yang tercantum di dalam APBN merupakan bunga untuk membayar seluruh kewajiban yang timbul dari penerbitan SUN dan juga pinjaman luar negeri.

Langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah untuk mengurangi beban SUN antara lain:

o Restrukturisasi Surat Utang kepada Bank Indonesia (BLBI dan Dana Penjaminan). Pemerintah pada tahun 2003 telah melakukan kesepakatan dengan Bank Indonesia dengan persetujuan oleh DPR untuk melaksanakan restrukturisasi SU-001, SU-002, SU-003, dan SU-004. Dengan restrukturisasi keempat surat utang tersebut, maka beban APBN di masa yang akan datang akibat indeksasi surat utang dan bunganya dapat dikurangi (Lihat Tabel berikut). Sedangkan Bank Indonesia memperoleh kepastian terhadap penyelesaian surat utang tersebut dan sekaligus menyehatkan neraca Bank Indonesia.

o Reprofiling Obligasi Rekapitalisasi. Reprofiling obligasi rekapitalisasi dilakukan untuk memperbaiki profil jatuh tempo dari waktu ke waktu sehingga strukturnya menjadi seimbang, risiko refinancing semakin berkurang dan biaya utang yang semakin efisien.

Restrukturisasi Surat Utang kepada Bank Indonesia

Surat Utang Sebelum RestrukturisasiTerms Conditions Sebelum RestrukturisasiSurat Utang Setelah RestrukturisasiTerms Conditions Setelah Restrukturisasi
SU001 : 80,0 T
SU003 : 64,5 T
Bunga: 3%,
Pokok diindeks dengan inflasi.
SRB01 : 144,5TBunga: 0,1%
Pelunasan pokok berasal dari surplus BI, tanpa indeksasi
Tenor : 30 tahun dapat diperpanjang
SU002 : 20,0 T
SU004 : 53,8 T
Indeksasi dan utang bunga: 54,9 T
Total :128,6T
Bunga: 3%,
Pokok diindeks dengan inflasi.
SU002:20,0 T
SU004:53,8 T
SU007:54,9 T

Total: 128,6T
Bunga :
1% (SU002)
3% (SU004)
0,1%(SU007)
Tidak ada indeksasi


C. Beban pembayaran bunga dan pokok atas surat utang negara tersebut, khususnya yang terkait program penyehatan perbankan, merupakan kewajiban negara sampai dengan jatuh tempo surat utang negara dimaksud. Meskipun demikian, apabila perekonomian mengalami pertumbuhan yang tinggi sehingga dapat menghasilkan penerimaan negara yang besar, maka pembayaran bunga beserta pokok SUN dapat semakin dipercepat.

8. Apakah upaya pemerintah dalam menyelesaikan utang-utang tersebut? Diharapkan pemerintah memaparkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ?

Jawaban :

- Dari sisi keuangan, pemerintah telah dan akan terus mengupayakan hal-hal yang dapat meringankan beban fiskal akibat biaya penyehatan perbankan. Hal tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kegoncangan perbankan dan gangguan moneter. Demikian juga kredibilitas SUN tetap harus dijaga agar bebannya dapat diminimalkan. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan melakukan teknik-teknik pengelolaan utang melalui mekanisme buyback, asset-to-bond swap, bond switch, pelunasan pada saat jatuh tempo, dan refinance agar diperoleh biaya dan risiko utang terkendali. Pemerintah juga telah melakukan kesepakatan dengan Bank Indonesia untuk melaksanakan restrukturisasi SU-001, SU-002, SU-003, dan SU-004.

- Sedangkan dari segi hukum terhadap kewajiban para pemegang saham yang belum menyelesaikan kewajibannya atau tidak kooperatif dilakukan tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian serta penyelesaian secara perdata melalui PPN (lihat jawaban nomor 3).

9. Apakah pemerintah sependapat bahwa kasus KLBI, BLBI dan seluruh rangkaian program penyehatan perbankan harus tuntas 100% sebelum akhir Agustus 2008?

Jawaban:

- Pada prinsipnya Pemerintah berpendapat penyelesaian yang lebih cepat dan adil akan lebih baik bagi kepentingan negara dan kepentingan ekonomi secara umum. Namun demikian, beban akibat krisis membawa implikasi yang dalam dan rumit. Karenanya, penyelesaian tetap dilakukan dengan rambu-rambu aturan hukum yang sudah ditetapkan dengan efektivitas yang terus ditingkatkan.

- Pemerintah senantiasa berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum terkait kasus BLBI, baik menyangkut penyaluran, penggunaan, penyelesaiannya maupun pelaksanaan program PKPS sebagaimana yang telah ditegaskan dalam jawaban pertanyaan sebelumnya, terutama nomor 3 dan nomor 6.

10. Bagaimana pendapat Pemerintah terhadap Inpres no 8/2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan PKPS yang telah mendapatkan kekuatan hukum dari Mahkamah Agung (MA)

Jawaban :

- Inpres No 8/2002 pada hakekatnya merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintahan dengan berbagai pertimbangan sesuai kondisi yang saat itu. Inpres tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, berupa penerbitan SKL untuk 5 obligor MSAA dan 17 obligor PKPS/APU, serta memberi landasan tindakan hukum penangangan obligor yang tidak kooperatif. Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah saat ini melanjutkan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Demikianlah keterangan dan jawaban pemerintah atas interpelasi Dewan yang terhormat mengenai KLBI dan BLBI. Atas perhatian dan kerjasama saudara-saudara, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya.


Wabillahi taufiq walhidayah
Wassalamu alaikum Wr. Wb.


Jakarta, 12 Februari 2008


Menko Bidang Perekonomian RI
Boediono


Menteri Keuangan RI
Sri Mulyani Indrawati