Sambutan Silaturahmi dengan Gubernur se-Indonesia, Bupati/Walikota, dan Tokoh Masyarakat se-Kalteng

TRANSKRIPSI
SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
SILATURAHMI DENGAN PARA GUBERNUR SELURUH INDONESIA, MUSPIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, BUPATI/WALIKOTA DAN TOKOH MASYARAKAT SE-KALIMANTAN TENGAH
PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH
02 DESEMBER 2009



Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swasiastu

Para Menteri yang saya hormati, para Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Ibu yang saya cintai, khususnya tuan rumah kita, Saudara Gubernur Kalimantan Tengah beserta para Pejabat Negara yang bertugas di Kalimantan Tengah, baik dari unsur Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, maupun TNI dan POLRI,
Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pimpinan Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan,

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh berkah ini, saya mengajak sekali lagi, untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena kepada kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan semoga senantiasa kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta.

Pak Gubernur, Pak Teras Narang, saya begitu bertemu dengan para Gubernur, para Wakil Gubernur beserta Ibu, rasanya benar-benar menjadi Presiden Republik Indonesia. Perasaan saya, saya ini Presiden Jakarta begitu, kalau Presiden Jakarta, nanti Pak Fauzi Bowo marah. Dulu nomor mobil Presiden itu B 1, Pak Gubernur DKI Jakarta protes, ”Loh B 1 kan punya Gubernur.” Akhirnya berubah sekarang menjadi R1 1, RI 2, terus sampai RI sekian.

Yang kedua, tadi sewaktu kami terbang di atas pesawat, saya berbicara dengan para Menteri. Palangkaraya itu memang betul dulu dirancang sebagai Ibukota negara, tidak ada gempa, relatif sentral tempatnya, barangkali masih luas, sehingga tata kota, planologinya bisa dirancang lebih baik begitu. Dan kita yang tinggal di Jakarta memang super padat Jakarta sekarang ini, sehingga dulu pernah sekian barangkali 15 tahun yang lalu ada ide untuk membangun pusat pemerintahan di Jonggol, Jawa Barat. Ide itu tenggelam, kemudian krisis, dan saya kira seperti tidak in lagi, tidak muncul lagi.

Yang sering berkunjung ke Malaysia, di Malaysia ada pusat pemerintahan yang baru yang dibangun oleh Pak Mahatir Muhammad, yaitu di Putra Jaya. Cuma ada juga persoalan di Malaysia, ternyata kegiatan kerajaan, kegiatan pemerintahan, apalagi aktivitas bisnis dan lain-lain lebih banyak dilakukan di Kuala Lumpur. Sehingga saya lihat Pak Abdullah Badawi, Pak Najib, saya baru berkunjung ke sana dua minggu yang lalu, itu mondar-mandir Kuala Lumpur-Putra Jaya sekitar 40 menit.

Waktu saya berkunjung 2 kali ada acara di Putra Jaya, ada 2 kali acara di Kuala Lumpur, sehingga mondar-mandirnya udah spend 40x2, 80 menit x2, 160 menit. Oleh karena itu, kalau kita hendak membangun pusat pemerintahan baru nantinya, misalnya, tolong dihitung betul. Kalau Palangkaraya malah aman, tidak mungkin mondar-mandir Jakarta-Palangkaraya. Tapi kalo Jonggol, atau Sentul atau mana begitu, itu bisa mondar-mandir mungkin juga menjadi lebih tidak praktis. Tetapi memang satu-satunya pulau yang tidak kena gempa bumi itu adalah Kalimantan, betul?

Saya kemarin berbicara sama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, saya bilang, baru membicarakan gempa bumi, sebab di runing text, apakah CNN, BBC, CNBC, Channel News Asia, Al-Jazeera, Fox segala macam, itu kerap kali 6,3 quick hit even part of Indonesia, no immediate report of damage. Sering sekali itu, sehingga teman-teman saya dari pemimpin ASEAN dan Pemimpin APEC itu.”Itu negara Anda memang sering begitu?” ”Ya sering.” Kalau menurut BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi serta Geofisika, itu kalau skala richter hanya 3 koma sekian, 4 koma sekian, itu hampir tiap hari ada. Tapi yang di atas 5, 6, itu mungkin datangnya sebulan sekali, dua bulan sekali.

Saya tanya sama Lee Hsien Loong, ”Itu Singapur aman-aman saja?” ”Kami enggak ada gempa bumi, tapi enggak ada minyak, enggak ada emas, enggak ada tembaga, enggak ada ini.” Ya Tuhan itu Maha Adil, meskipun Indonesia ada gempa bumi, ada letusan gunung berapi, ada tsunami, tapi kandungan bumi Indonesia ini sesungguhnya kaya, bahkan yang mengerti proses terjadinya gempa, lempeng tektonik bergerak, bertabrakan, kalau pergerakan itu vertikal dengan skala 6,3 skala richter atau lebih, kemungkinan ada tsunami, kalau tabrakannya horisontal biasanya tidak. Setiap terjadi tumburan apalagi keras, itu konon ada perubahan dan bisa muncul sumber-sumber baru, minyak baru, gas baru, dan sebagainya.

Jadi yang mengerti tentang geologi, begitu ada gempa besar, itu terus bisa dilihat adakah new ekosit yang muncul. Dan selalu ada seperti itu. Saya pernah diberi cerita di Papua katanya dulu, ada kejadian dimana Pak Abbas atau Pak Abram, terus tiba-tiba muncul emasnya, di Nabire kalau nggak salah. Saya tidak tahu, di Sulawesi Tenggara juga ada. Mungkin juga tidak disadari setiap ada proses atau peristiwa alam yang berskala besar, bisa jadi apa yang terkandung di dalam bumi Indonesia itu muncul.

Kita harus membiasakan hidup dalam geografis seperti ini, living on the edge. Ada musibah, ada berkah. Kalau kita siap secara mental sesungguhnya ya mesti Tuhan itu menciptakan Indonesia dengan tujuan yang baik. Sekali-sekali tentu kita diingatkan atas kebesaran Tuhan, tapi sesungguhnya juga tersimpan kekayaan alam yang tidak sedikit. Sebagaimana tadi beliau melaporkan di Kalimantan Tengah pun ada sumber daya alam yang bisa kita kembangkan dan bangun di waktu yang akan datang.

Bapak, Ibu, Hadirin sekalian yang saya hormati,
Sebenarnya saya pada acara malam hari ini ingin menyampaikan sesuatu yang lebih tidak formal, tetapi sayang sekali begitu banyak yang hadir, para Gubernur, Wakil Gubernur, beserta Ibu dan semua. Saya ingin menyampaikan bagaimana perjalanan negeri ini, kira-kira 10 tahun mendatang dan harapan-harapan seperti apa yang pasti ada dalam hati dan pikiran rakyat kita, dan bagaimana kita semua yang mendapat mandat dan amanah untuk mengemban tugas ini bisa berhasil dalam pelaksanaan tugas kita. Tepat kalau saya menyampaikan semuanya ini ke hadapan para Gubernur.

Pada era pemerintahan yang belum menganut, pemerintahan yang didesentralisasikan, otonomi daerah, yang amat berperan dulu pemerintah pusat. Boleh dikata, keberhasilan pembangunan di Indonesia, di negeri kita ini, 60% barangkali dulu ditentukan oleh pemerintah pusat, oleh para Menteri yang bertugas merancang dan memimpin pembangunan secara sektoral dan barangkali sekitar 40% sukses itu berada pada tangan para gubernur, dengan para bupati dan walikotanya, yang merancang dan memimpin pembangunan secara regional. Sekarang terbalik, pemerintah pusat barangkali hanya bisa berkontribusi atas suksesnya pembangunan di negeri ini yang 40%, 60% sisanya adalah pada para gubernur, bupati, dan walikota.

Oleh karena itu, peluang sejarah ini, janganlah disia-siakan dan saya sungguh berharap makin ke depan pembangunan daerah makin tumbuh dengan baik, sehingga secara nasional, secara agregat hasilnya juga baik. Tentu saya senang mendengar apa yang disampaikan oleh Saudara Gubernur Kalimantan Tengah tadi, bahwa kinerja, ekonomi makro yang ada di Kalimantan Tengah dari pertumbuhan atau growth, dari angka kemiskinan, poverty, dan angka pengangguran, unemployment, itu jauh lebih baik dari angka nasional. Tentu kondisi dari satu provinsi ke satu provinsi berbeda-beda. Tetapi andaikata tahun depan, tahun depannya lagi dan seterusnya masing-masing provinsi bisa meningkatkan prestasi dan kinerjanya, sebutlah yang tiga tadi, pertumbuhan, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan pengangguran itu makin bagus, maka sekali lagi secara nasional juga akan lebih baik lagi.

Hadirin yang saya hormati,
Saya mengatakan tadi, bahwa 10 tahun mendatang, negara kita, bangsa kita akan melaksanakan reformasi gelombang kedua. Setelah 10 tahun ini, mulai 1999 sebenarnya, 1998 adalah tahun yang barangkali negara kita berada dalam satu dramatic change dan kemudian tahun 1999, kita melakukan reformasi berskala besar dengan berbagai kompleksitas permasalahan dan tantangan waktu itu. Bahkan tahun-tahun setelah itu tahun 2000, 2001, 2002, kita juga masih merasakan betapa situasi krisis di negeri kita ini mengguncang hampir semua sendi kehidupan bangsa. Saya tidak ingin berpanjang lebar untuk bagaimana kita mengingat kembali reformasi gelombang pertama, kalau kita ingin melakukan refleksi. Kita semua merasakan, masih ingat, hampir kita semua menjadi pelaku sejarah dalam reformasi gelombang pertama itu. Yang jelas kalau kita jujur, keadaan sekarang ini, 2009, tentulah lebih baik dibandingkan 1999. Tidak jujur kalau dikatakan tidak ada kemajuan negara kita atau malah mundur, karena kita semua menjadi pelaku sejarah.

Tengoklah kemarin saya berkunjung ke Ambon, saya berjalan dengan Pak Karel, tidak terbayangkan dulu, 1999, 2000, 2001, 2002, saya mondar-mandir ke sana dalam kapasitas saya sebagi Menko Polkam dulu. Tragedi yang luar biasa dan tentunya bukan hanya Ambon, juga Maluku Utara, juga Poso, Sampit juga, Aceh sendiri, Papua dan sebagainya. Belum social disorder, konflik komunal, benturan yang lain, kita semua merasakan. Bersatulah kita mulai dari Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, saya dan nanti tentu Presiden-presiden berikutnya lagi. Saya kira di ruangan ini, saya kira banyak yang siap untuk nanti memikul tanggung jawab berikutnya lagi. Selama 10 tahun ini bangsa kita lulus dalam ujian, dan kenyataannya sekarang kondisi kita much much better dibandingkan 10 tahun yang lalu.

Saya ambil contoh satu saja, waktu terjadi krisis Asia, utamanya Asia Tenggara, ekonomi Indonesia yang paling buruk waktu itu, betul-betul collapse, jatuh, runtuh. Pertumbuhan yang tadinya 6 sampai 7%, drop menjadi minus 13%. Sama dengan kontraksi sekitar 21%, itu ekonomi, belum yang lain-lain. Krisis perbankan waktu itu, krisis moneter, kirisis semuanya, cost of crisis 600 trilyun lost hanya kembali sekitar 150 trilyun, karena tidak siap kita dulu. Begitu krisis datang ditambah dengan krisis politik, Pak Harto lengser, dan terjadilah peristiwa yang masih kita ingat secara segar betapa negara kita dalam keadaan seperti itu.

Sekarang dunia mengalami krisis yang lebih luas lagi a whole world bukan hanya Asia. Negara-negara maju pun bertumbangan, minus semua. Amerika Eropa dulu yang menguliahi kita waktu krisis 10, 11 tahun yang lalu, sekarang mengalami kesalahan, barangkali bukan hanya sama, tapi ternyata lebih dalam dari keadaan perekonomiannya. Hampir semua negara mengalami pertumbuhan yang minus, termasuk tetangga-tetangga kita. Alhamdulillah, Indonesia tahun lalu pertumbuhan masih 6,1%. Tahun ini diperkirakan menjadi 4,3 atau 4,5%, itu ramalan The Economist dari majalah dunia, dari pihak internasional.

Andaikata, ini masih 1 bulan akan diukur oleh BPS, pertumbuhan kita tahun ini 4,3 atau 4,5%. Berarti sesama negara G-20, G-20 itu adalah G-8, yang terkenal dari dulu yang menguasai perekonomian dunia plus 12 negara baru. Duabelas negara baru itu, termasuk Tiongkok, India, Brazil, Indonesia, Australia, dan lain-lain. Dari 20 itu ternyata yang pertumbuhannya dinilai baik, positive growth, itu pertama adalah Tiongkok, kedua adalah India, dan ketiga Indonesia. Contoh ini betapa ternyata ketahanan perekonomian kita, belajar dari pengalaman pahit kita, reformasi yang kita lakukan, semua bergerak di pusat dan daerah, maka situasi krisis 11 tahun atau 10 tahun yang lalu dengan sekarang ternyata beda.

Saya hanya ingin mengemukakan, bahwa jerih payah kita selama 10 tahun dalam reformasi gelombang pertama, tentu hasilnya ada. Pertanyaannya sekarang, apakah sudah cukup? Belum, apakah masih banyak PR kita? Ya. Apa masih harus kita lanjutkan lagi reformasinya? Jelas. Contohnya tadi, andaikata listrik tidak menjadi masalah, andaikata infrastructure juga lebih juga lebih banyak lagi, andaikata tata ruang segera bisa kita rampungkan, maka pertumbuhan Kalimantan Tengah akan jauh lebih tinggi, demikian juga di provinsi yang lain. Sehingga pekerjaan rumah kita, agenda kita, untuk reformasi gelombang kedua ini juga masih cukup banyak dan marilah kita menjadi bagian dari solusi, menjadi pelaku sejarah yang ikut bersama-sama menyukseskan reformasi gelombang kedua ini.

Saudara-saudara,
Reformasi gelombang kedua, kalau saya boleh ringkas, ada tiga agenda besar. Pertama adalah pembangunan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat harus lebih kita intensifkan di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Agenda yang kedua, negara kita sekarang menjadi negara demokrasi, kebebasan ada dimana-mana, kebebasan pers termasuk, kita sudah masuk yang disebut dengan open society, masyarakat terbuka karena globalisasi, karena teknologi informasi, masyarakat kita 24 hours yang melihat televisi, itu bisa mengikuti apa yang terjadi di dunia. Kita sudah masuk, terutama kantong-kantong dimana informasi bisa diadopsi oleh masyarakat itu, kita telah menjadi open society, masyarakat terbuka. Kehidupan seperti ini berbeda dengan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Maknanya apa? Memimpin negara, memimpin daerah pada era demokrasi dan open society tentu berbeda dengan yang dilakukan di waktu yang lalu.

Agenda kedua kita, tadi itu adalah menyukseskan, meningkatkan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua ini mengelola demokrasi, keterbukaan dan karakteristik masyarakat terbuka dengan baik, sehingga itu menjadi kondisi yang mendukung bagi pembangunan yang akhirnya untuk kesejahteraan rakyat kita.

Agenda yang ketiga adalah justice, keadilan. Sudah saatnya mulai dari perangkat yang paling depan, para Bupati, para Walikota, Saudara, Gubernur, dan Menteri, sampai saya sungguh memikirkan dalam pikiran kita in our mindset, bahwa semua yang kita lakukan sejak awal, apapun, entah ekonomi, entah usaha, entah infrastruktur, entah energi, entah pangan, entah pendidikan, entah kesehatan, semuanya itu mesti bisa dirasakan oleh masyarakat kita, termasuk mereka-mereka yang tergolong masyarakat tidak mampu, masyarakat miskin. Itulah the real justice, keadilan sebagai koreksi dari sebuah negara yang pertumbuhannya bagus, tapi kesenjangannya juga tinggi.

Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada Saudara semua, konsep pertumbuhan yang akan datang untuk negara kita, dunia pun sebenarnya juga memikirkan seperti itu, adalah pertumbuhan yang kuat. Kalau pertumbuhan perekonomian kita masih di bawah 4% nasional, itu belum disebut high growth, kalau sudah di atas 4% apalagi kembali 6, 7, 8%, itu termauk high growth. Dengan pertumbuhan seperti itu, manakala diatur secara adil, maka kemiskinan pasti berkurang, pengangguran pasti berkurang, kesejahteraan pasti meningkat. Kuat, tinggi, strong, growth.

Pertumbuhan yang kedua cirinya adalah inklusif. Inklusif itu semua juga naik. Kalau income per kapita naik, bukan hanya masyarakat perkotaan, bukan hanya kelompok menengah, tapi yang dibawah-bawah pun daya beli mereka juga naik, penghasilan mereka juga naik termasuk PNS, guru, buruh, petani, semua naik, inclusive growth.

Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, growth must be sustainable, berkelanjutan. Tidak boleh mengejar pertumbuhan setinggi-tingginya, tapi kita merusak lingkungan, kalau itu yang kita lakukan, kita happy untuk 5, 10 tahun ini. Tapi anak cucu kita nanti, 20, 30 tahun akan mewarisi tanah air yang penuh dengan kerusakan lingkungan. Itu growth, perekonomian. Oleh karena itu, sambil kita mendayagunakan semua potensi yang ada, 10 tahun mendatang, masa kita barangkali 5 tahun mendatang. Marilah betul-betul kita lakukan pembangunan menyeluruh di seluruh Indonesia agar pertumbuhannya tinggi, tapi terdistribusi secara adil untuk kesejahteraan rakyat.

Demokrasi, kalau saya ditanya, demokrasi ini kadang-kadang too noisy, gaduh. Lihat negara lain itu tidak terlalu gaduh, stabil, membangun lebih bagus. Contohnya Tiongkok atau negara-negara lain. Apa tepat kalau pilihan kita demokrasi? Saya mengatakan di berbagai kesempatan, dibandingkan dengan pilihan-pilihan yang lain, saya tetap menganggap demokrasi itu yang paling baik. Demokrasi dalam arti ya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi dalam arti, warga negara kita, rakyat kita ikut serta dalam mengatur kehidupan di negeri ini. Demokrasi dalam arti, rakyat kita memilih siapa-siapa yang diberi mandat untuk memimpin, baik di tingkat kabupaten, tingkat kota, maupun tingkat nasional. Demokrasi dalam arti, kebebasan diberikan ruang, termasuk kebebasan pers, hak azasi manusia dan sebagainya. Itu demokasi. Sekarang kita sudah berada dalam tahapan seperti itu.

Dan ini temen-temen saya, para pemimpin dunia, Presiden, Perdana Menteri, bahkan mengatakan freedom di Indonesia itu tumbuh cepat, lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan negara-negara lain. Kita merasakan barangkali 15 tahun yang lalu dengan sekarang ini. Oleh karena itu, demokrasi yang hendak kita bangun dan mantapkan dalam reformasi gelombang kedua ini adalah demokasi dimana nilai dasar demokrasi, yaitu freedom, kebebasan itu mesti berjalan bersama-sama dengan rule atau aturan. Rules of law, pranata hukum, dua-duanya diperlukan. Kalau kebebasannya kurang, defisit, rules-nya berlebihan surplus menjadi negara beraturan, tidak hidup. Sebaliknya kalau freedom-nya berlebih-lebihan, absolut, tidak ada aturan, maka akan menjadi anarkis. Yang kita perlukan demokrasi yang sehat, healthy democracym tetapi juga ada keseimbangan antara pride and responsibilities, hak dan kewajiban, hak dengan tanggung jawab seperti itu. Mari kita terus dorong demokrasi kita tumbuh sehingga demokrasi kita menjadi lebih bermartabat, disertai dengan akhlak, disertai dengan bagaimana sebuah good society itu terbangun.

Yang ketiga tadi adalah keadilan, justice. Apapun jangan kita pernah berhenti. Saya yakin para Gubernur terus memikirkan bagaimana kemiskinan makin susut, makin susut, makin susut. Demikian juga pengangguran makin berkurang, makin berkurang. Pendidikan makin meningkat, kesehatan makin meningkat, pelayanan publik makin meningkat dan sebagainya. Semuanya adalah justice, jangan ada diskriminasi. Apapun warga negara kita itu, agamanya, sukunya, rasnya, daerahnya tidak boleh kita membeda-bedakan satu sama lain. Bukan hanya diucapkan, tapi dalam policy, dalam tindakan, dalam kehidupan kita, termasuk kesetaraan gender, termasuk memberikan peluang yang sama bagi semua, itu elemen dari justice. Justice bukan hanya pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan oleh semua, tetapi dia sebagai warga negara memiliki kehormatan yang sama dengan yang lain. Peluang yang sama dengan yang lain. Saya kira 10 tahun mendatang, 3 agenda utama itulah yang menjadi PR kita untuk kita jalankan secara bersama-sama.

Saudara-saudara,
Tentu masih ada lagi reformasi gelombang kedua ini 10 tahun mendatang, masih banyak lagi, tetapi kalau itu menjadi pilar, menjadi jangkar, saya yakin bahwa 10 tahun yang akan datang, tahun 2019 Insya Allah dengan ridho Tuhan, negara kita akan lebih baik dibandingkan sekarang ini. Dan itulah misi besar kita.

Saudara-saudara,
Diilhami apa yang disampaikan oleh Pak Teras Narang tadi tentang potensi daerah. Saya sudah bicara di Ambon kemarin, yang intinya mengingatkan kepada kita semua, krisis perekonomian global itu terjadi karena ada imbalances, ada ketimpangan. Ada negara yang senangnya berhutang, seperti Amerika Serikat, masyarakatnya konsumtif, mengimpor apalagi ada bubble. Memang kaya, besar, Amerika Serikat, tapi dengan pola seperti itu, begitu kirisis jadi collapse perekonomiannya. Ada negara-negara model seperti Amerika Serikat, tingkat kehidupan masyaraktnya tinggi, gaya hidupnya lifestyle konsumtif. Ada negara seperti Tiongkok, itu yang penting memproduksi barang sebanyak-banyaknya, dijual ke negara lain, mungkin dengan harga yang lebih murah, karena nilai tukar yen-nya seperti sekarang ini, yuan-nya seperti sekarang ini. Dengan demikian, pertumbuhan yang luar biasa itu ternyata disokong oleh kekuatan ekspornya.

Ketika ada persoalan di Amerika Serikat runtuh pula negara-negara pengekspor, maka terjadilah krisis berangkai di seluruh dunia. Why? Karena global imbalances, ada yang habis-habisan mengekspor, ada yang habis-habisan mengimpor. Ada yang habis-habisan memproduksi, ada yang habis-habisan mengkonsumsi, ada yang uangnya kurang betul, ada yang uangnya berlebih-lebihan. Surplus di Tiongkok tinggi sekali, perekonomian dunia seperti ini tidak sustainable, berbahaya, tidak aman, bisa crash setiap saat, bisa krisis setiap saat.

Oleh karena itu, kami semua telah berkumpul, Bapak, Ibu tahu Alhamdulillah, Indonesia sekarang menjadi anggota G-20, satu-satunya negara ASEAN yang masuk G-20, sudah 3 kali kami bertemu di Washington, di London, dan di Pittsburgh. Kita bertemu di forum yang lain APEC, ASEAN +3 dan sebagainya. Semua sadar tidak boleh lagi perekonomian dunia seperti ini. Akhirnya mulai, ya kalau begitu negara yang punya penduduk yang besar, mestinya juga memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi keperluan ekonomi domestiknya. Maknanya apa? Indonesia dengan 8 juta km2 luasnya, 6 juta lautan, 2 juta daratan, dengan sumber daya alam yang kita miliki seperti ini, dengan penduduk 230 juta, maka keliru kalau di masa depan kebijakan ekonomi kita mengandalkan pada ekspor. Kita akan bisa jatuh setiap saat ketika pasar di dunia menciut, yang beli siapa? Gulung tikar, kalau warung jualan kita enggak ada yang beli, pabriknya tutup, pengangguran ada dimana-mana, krisis sosial dan sebagainya dan sebagainya.

Oleh karena itu, ke depan kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri, domestic economy. Apakah masih bisa tumbuh? Masih bisa. Sekarang saja, listriknya kurang misalnya, infrastruktur kurang, tata ruang masih belum beres, investor kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak, masih ada peraturan yang menghambat, birokrasi kita sebagian masih belum cinceng, tumbuh kita. Apalagi kalau semua itu kita beresi, pasti lebih tinggi lagi, kalau ekonomi provinsi semua tumbuh 5 tahun mendatang ini, investasi lebih banyak lagi, infrastruktur dibangun lebih banyak lagi, daya beli makin meningkat, pangan tumbuh, energi tumbuh, jasa tumbuh, maka akan banyak ekonomi daerah yang akhirnya melebihi kinerja atau performance ekonomi nasional. Dan artinya apa? Secara agregat sekali lagi, kumpulan dari ekonomi daerah itu, maka ekonomi dalam negeri Indonesia akan kuat. Saya melihat tanda-tanda itu, saya melihat peluang itu, dan mari tidak kita sia-siakan.

Contoh saya bilang Pak Teras Narang tadi, paling tidak saya mengajak para Menteri, paling tidak retreat nanti malam. Tolong Ibu-ibu nanti direlakan para suami, saya ajak melanjutkan untuk membahas lagi, yang ini lagi, tapi lebih dalam dan lebih kompak ya untuk keberhasilan pembangunan di provinsi dan keberhasilan pembangunan secara nasional.

Paling tidak di Palangkaraya ini, mari kita temukan cara yang efektif dalam 100 hari ini untuk mencari jalan bagi percepatan pembangunan listrik di seluruh Indonesia. Saya sudah panggil Direktur Utama PLN, Pak Hatta Rajasa dengan para Menteri ekonomi sudah bekerja. Sederhana sekali cara berpikir saya, menghitung pertumbuhan listrik jangan pertumbuhan ekonomi 6 sampai 7%. Industrinya begini, karena itu listriknya kita naikkan sekian persen. Tidak keliru sih, tapi menurut saya belum aplikatif. Lebih baik sampai bulan Desember tahun 2009 ini, provinsi per provinsi dihitung berapa shortage-nya, kami kurang 300 Megawatt, kami kurang 200 Megawatt, kami kurang 100, jadikan satu, mungkin ketemu 5.000 Megawatt misalnya. Maka untuk membikin tidak byarpet di Indonesia ini, masih diperlukan 5.000 Megawatt.

Sekarang kita sedang membangun 10.000 Megawatt belum semuanya menyala, mulai tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi. Itu sudah kita hitung, masih kita lihat, ketemunya 5.000 Megawatt yang kurang. Ditambah 5 tahun mendatang tahun 2014, karena industri tumbuh, rumah tangga tumbuh, komersial tumbuh, mau ditambah lagi. Misalnya hitung-hitung another five thousands Megawatt. Apa artinya? Yang harus kita bangun dari sekarang sampai tahun 2014, 10.000 Megawatt lagi.

Sekarang PLN, mampunya berapa? Kalau PLN mampunya hanya 5.000 sampai 2014, ya itu. Jangan di luar kemampuan PLN, tapi tidak ada opportunity, tidak ada ruang daerah untuk menggunakan di luar segi PLN, misalkan dengan IPP yang disarankan tadi. IPP hambatannya apa? Pecahkan tarifnya, koneksinya dengan PLN. Siapa yang beli? Pecahkan. Saya kira ndak mungkin kita kalau begini terus. Mari dalam 100 hari ini, kita hitung semuanya, sehingga kalau dalam 1 tahun yang masih biarpet itu selesai, maka pembangunan berikutnya lagi menambah daya untuk memenuhi kebutuhan demand sampai dengan 2014. Oleh karena itu, duduklah bersama, tapi diakhiri dengan apa namanya, bukan MoU, bukan agreement, tetapi ya master plan bagaimana sampai 2014. Hanya dengan itu. Financing-nya pikirkan, investornya pikirkan. Kita sudah tahu kalau kurang, tapi agak sulit prosesnya, ini, itu lambat, tambah banyak lagi kurangnya. Mari kita sederhana berpikir, kurangnya berapa, lengkapi, ditambah lagi proyeksi 5 tahun mendatang berapa, bangun.

Saya kira para gubernur memiliki kemampuan. Saya diberitahu Pak Awang Faruq misalkan Kalimatan Timur, sanggup kok membangun 2 kali berapa, 200, 2x100. Why not? Saya kira yang lain juga, asalkan klop antara PLN, antara financing dan yang lain-lain gitu. Saya kira itu yang mesti kita lakukan dan saya ingin dalam 100 hari ini done, master plan-nya jadi.

Yang kedua, tata ruang. Kalau begini terus, istilah saya sampai lebaran kuda, tidak akan ada pertumbuhan perekonomian di daerah. Saya tahu Bapak, Ibu, hambatannya undang-undang kadang-kadang tidak klop satu sama lain. Undang-undang yang bikin siapa? Kita. Mari kita bersama-sama DPR RI, pemerintah duduk bersama. Mosok kita bertahan dengan undang-undang yang ricuh begini. Sampai kapan? Itu tanah tidak bisa digunakan untuk pembangunan. Apakah ada konflik antara undang-undang kehutanan, undang-undang pertanian, undang-undang pertambangan atau sumber daya mineral, undang-undang lingkungan hidup? Pecahkan. Kalau itu menjadi prioritas, ya mari kita agendakan bersama dewan ini termasuk program legislasi dengan prioritas, kalau itu undang-undangnya.

Kalau yang kedua peraturannya yang tumpang tindih, ya kita beresin. Kalau peraturan itu, kita, peraturan pemerintah, Presiden, peraturan daerah Saudara-saudara, kita beresin. Sekarang bagaimana, yang sudah terlanjur ini katanya hutan tanaman industri, hutan produksi. Oke.

Intinya begini Saudara-saudara ya, yang nyata-nyata sekarang ini terbengkalai, terlantar, terabaikan, tumpang tindih, nggak ada ujung pangkalnya, kita beresin. Kalau itu memang harus menjadi hutan, kita hutankan kembali. Misalkan betul-betul hutan, tapi agak rusak dan memang tidak diapa-apakan, ya kita hutankan kembali. Kalau itu memang bukan hutan, memang bukan hutan, apalagi selama 30 tahun memang bukan hutan, apa kita biarkan terlantar alang-alang saja, atau kita bikin sesuatu untuk rakyat sambil sekaligus merawat lingkungannya. Ini ada yang misunderstanding, ada yang salah mengerti, termasuk teman-teman LSM dalam negeri.

Saya mau membaca, melihat siaran Channel News Asia. Putra Indonesia sendiri, mengatakan ”Betul, Presiden SBY di Pittsburgh mengatakan akan ada 26% emission cut untuk Indonesia, sebagai bagian dari emission cut secara dunia. Tapi ingat, Presiden SBY akan menggunakan 12,7 juta hektar. Apa dunia tahu?” Dengan nada seolah-olah itu Indonesia yang benar, Indonesia buruk, Indonesia salah begitu. Putra kita ngomong di Channel News Asia, didengar oleh seluruh dunia dengan seperti itu. Tidak ada rencana membabat hutan dengan 12,7 juta, emangnya gila.

Hutan yang harus kita pelihara, kita pelihara, kita juga punya tanggung jawab, kita punya komitmen. Hutan yang rusak kita perbaiki kembali, tetapi di luar kawasan itu, yang sudah tidak bisa digunakan apa-apa, kita daya gunakan, lingkungan kita bangun kembali, yang idle kita gunakan untuk kesejahteraan rakyat kita. Sehingga bumi Indonesia ini memenuhi dua tujuan, satu untuk kesejahteraan rakyat, dua, untuk kelestarian lingkungan.

Saya ingin dalam 100 hari sambil menyelesaikan kemandekan atau konflik tata ruang ini, sekaligus disatukan dengan rencana untuk menghadapi perubahan iklim, supaya kita juga ikut menyelamatkan bumi kita. Pekejaan-pekerjaan itu menurut saya, solveable, bisa dipecahkan, bisa diselesaikan, asalkan mau duduk bersama. Sebetulnya antara pemerintah dengan dewan, antara Saudara dengan DPRD, antara saya dengan DPR RI, itukan harus satu untuk rakyat, untuk pembangunan. Jadi jangan karena jarak, lantas sudah setahun lewat, dua tahun lewat, tiga tahun lewat. Mari kita betul-betul sharing, caring, kemudian taking common responsibilities untuk menyelesaikan masalah-masalah itu.

Saya kira pikiran para Gubernur sama dengan pikiran saya, apalagi Saudara-saudara yang berhadapan langsung dengan masyarakat, tentu kadang-kadang jengkel, kadang-kadang kok begini, kok nggak ada solusi dan sebagainya. Sudah tidak usah melihat ke belakang kita. Mulai sekarang, mari kita pecahkan bersama-sama, secara nasional dan kemudian provinsi demi provinsi.

Saya sudah menegaskan Menko Perekonomian beresi listrik, beresi pupuk, beresi gula, beresi infrastruktur, beresi tumpang tindih tata ruang, pangan dan energi bersama-sama. Saya berharap Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah juga bersama-sama dengan kita untuk menyelesaikan itu.

Saudara-saudara,
Itu yang penting saya sampaikan pada malam hari ini. Dan sebagaimana setiap saya bicara pada minggu-minggu terakhir ini, saya ingin mengajak Saudara-saudara untuk memahami tentang kehidupan demokrasi sekali lagi. Di ibukota mungkin sudah 1 bulan ini suhu politik memanas, media massa hampir setiap hari diwarnai oleh kasus-kasus yang sedang in, sebelum ini yang mengemuka adalah kasus Saudara Bibit.

Mari kita melihat ke depan, karena tidak bisa membangun kalau kita gaduh terus. Dengan dihentikannya proses hukum Pak Bibit dan Pak Chandra, kita justru mengambil pelajaran yang sangat penting dalam masalah ini, lebih bersama-sama, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Peradilan, BPK, semua untuk bikin baik sistem kita, mencegah penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran hukum, dengan demikian terbebaslah dari hal-hal yang tidak kita inginkan.

Saya juga meminta Ketua Badan Pengawas Keuangan untuk bertemu dengan Saudara semuanya. Saya sampaikan pada Pak Hadi, Pak Hadi para Gubernur, Bupati, Walikota bekerja siang dan malam untuk membangun daerahnya. Ajak bicara, supaya jangan sampai karena tidak mengerti tiba-tiba salah, tiba-tiba dianggap melawan hukum, tiba-tiba harus berhadapan dengan proses hukum. Saya ingin ada komunikasi, karena bagi saya yang paling baik mencegah, pencegahan paling baik. Sehingga BPKP berfungsi, BPK berfungsi, semuanya berfungsi dengan baik dan kita tidak perlu was-was menjalankan tugas kita. Harapan kita seperti itu. Alhamdulillah, dengan pilihan kita menyelesaikan seperti itu, kita bisa mengakhiri kemelut sosial, kemelut politik, yang selama satu bulan menghiasi media masa utamanya media di ibukota.

Sekarang masuk pada case Bank Century. Case Bank Century ini saya minta diletakkan dalam konteksnya yang benar. DPR RI akan menggunakan hak angketnya, bagus, merespon hasil investigasi Badan Pengawas Keuangan, BPK, maksud saya. Silakan. Bikin terang masalah itu supaya rakyat juga tahu, uji apakah ada kejahatan, apakah ada korupsi, apakah ada aliran dana yang tidak semestinya, bagaimana proses hukum pengelola Bank Century. Bawa kembali aset yang ada di luar negeri dan seterunya dan seterusnya. Meskipun itu bukan APBN, saya ingin semuanya kembali, sehingga tidak ada yang dirugikan.

Pahit krisis yang lalu 600 trilyun hanya kembali 150 trilyun, 6,7 trilyun kecil, tapi kecil itupun harus kembali. Karena saya yakin ada tidak benarnya pada Bank Century. Lihat di situ dengan jernih, dengan demikian masalah bisa diselesaikan tidak kemana-mana, sehingga tidak menimbulkan gangguan pada kehidupan kita.

Saya terus terang prihatin, mungkin Ibu, Bapak mengikuti ada berita yang yang sangat tidak bertanggung jawab, aliran dana yang tidak begitu besar katanya untuk Tim SBY dan seterusnya. Saya sedih kalau politik kita tiba-tiba jadi politik intrik, jadi politik fitnah, politik character assassination. Saya kira kita ini punya nurani, punya moral, tidak mungkin menyentuh 1 rupiah pun kalau itu haram, kalau itu tidak semestinya, kalau itu bertentangan dengan sumpah kita. Oleh karena itu, saya ingin betul dibuka seterang-terangnya kasus Bank Century ini, supaya tidak ada saling curiga di antara kita. Kita selesaikan dan kemudian kita maju lagi. Banyak pekerjaan rumah kita, untuk rakyat, untuk daerah, untuk segala macamnya. Oleh karena itu, saya ingin bersama-sama, mari kita selamatkan demokrasi kita ini dengan sesuatu yang tidak keluar dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Sebab kalau tidak nanti, tidak tenang kita menjalankan kehidupan dan pembangunan kita ini.

Itu yang ingin saya sampaikan, supaya dengar langsung dari saya, sehingga saya ingin, semuanya terang-benderang. Dan saya sudah meminta percepatan proses hukum atas kasus Bank Century. Ada dua orang yang masih kabur, saya minta pengadilan inabsensia dipercepat, supaya asetnya bisa kita bawa kembali. Karena itu yang memang milik kita, dan kembali lagi kepada negara, dengan demikian tidak ada apapun yang berkaitan dengan itu.

Dan saya sudah minta juga PPATK, LPS, buka saja, kemana aliran dana itu, apakah ada yang tidak berhak, kalau nasabah, nasabah siapa, apakah itu BUMN, apakah itu perusahaan, apakah itu perorangan, tentu sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Bikin terang, kita tidak enak kalau di antara kita saling curiga-mencurigai, apalagi menjadi ajang fitnah dan character assassination.

Itu semua dan saya senang, waktu saya minta Pak Gamawan coba komunikasi dengan para Gubernur, apakah berpengaruh kegiatan di daerah, ternyata pembangunan jalan terus. Dan saya berterima kasih sekali, masalah itu tentu harus kita kelola, tidak boleh kita biarkan, baik yang kemarin kasus Pak BIbit dan Pak Chandra, kasus Bank Century harus kita selesaikan dengan tepat, dengan baik. Namun saya berharap, jangan sampai terganggu, apa yang kita lakukan di seluruh Indonesia untuk melakukan pembangunan demi rakyat kita.

Itulah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Dan nanti malam masih ketemu lagi untuk para Gubernur. Dan besok masih ketemu lagi. Saya buka dan saya mohon diri untuk besok kembali ke Jakarta, karena siang saya berangkat Pak Teras, PR masih banyak, terutama untuk mengurus yang lain sehingga program 100 hari ini betul-betul bisa kita sukseskan secara bersama.

Demikian. Selamat bertugas.
Tuhan beserta kita.
Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
 
*****


Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan