Pidato Presiden

Sambutan pada Rapat Kerja Nasional IX Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), serta Rapat Kerja Nasional X Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani)

 

TRANSKRIP
SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
RAPAT KERJA NASIONAL IX
ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI)
SERTA RAPAT KERJA NASIONAL X
PERHIMPUNAN PENYULUH PERTANIAN INDONESIA (PERHIPTANI)
HOTEL SAHID, JAKARTA
20 FEBRUARI 2013




Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Para Tamu Undangan yang saya hormati, baik dari jajaran lembaga eksekutif maupun lembaga legistatif,
Saudara Ketua Umum Apkasi merangkap Ketua Umum Perhiptani beserta para Pengurus dan Keluarga Besar Apkasi, serta jajaran Pengurus dan Keluarga Besar Perhiptani,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Alhamdulillah, kita dapat kembali bertemu di tempat ini untuk menyatukan semangat, tekad, komitmen, dan langkah-langkah bersama kita untuk memajukan kehidupan rakyat yang kita cintai, melaksanakan tugas-tugas pembangungan di seluruh tanah air, upaya besar untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi rakyat kita. Semoga niat baik, semangat, dan langkah bersama kita mendapatkan ridho Allah SWT. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Saudara semua untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional ini. Semoga Rakernas ini berhasil, membawa kebaikan, baik bagi kedua organisasi ini dan tentunya bagi masyarakat luas.

Saudara-saudara,
Tadi pagi di Istana Negara, saya membuka sebuah acara penting yang disebut dengan Konsultasi Nasional bagi Perumusan Agenda Pembangunan Pasca-2015. Artinya, MDGs (Millennium Development Goals) yang Saudara bukan hanya memahami, tapi juga menjalankan di daerah di mana Saudara-saudara bertugas dan memimpin, itu akan jatuh tempo pada tahun 2015 mendatang. Artinya, dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa memerlukan perumusan baru pengganti MDGs itu. Itulah yang sering saya sebut dengan the Post-2015 Development Agenda. Dalam bahasa Indonesia, kita sebut Agenda Pembangunan Pasca-2015.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk yang disebut dengan High-Level Panel, Panel Tingkat Tinggi; menugasi 27 orang dari seluruh dunia yang dipilih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari bermacam-macam profesi. Ada yang mantan presiden, mantan perdana menteri, tokoh dunia usaha, tokoh civil society, dan banyak lagi. Saudara mengetahui bahwa saya bersama Perdana Menteri Inggris dan Presiden Liberia telah ditunjuk dan ditugasi oleh PBB untuk memimpin panel itu.

Panel ini telah bertemu di New York sekali, di London sekali, di Monrovia sekali, dan terakhir nanti akan bertemu di Bali. Puncaknya di Bali insya Allah bulan depan. Dan setelah itu, akan kita rumuskan dan serahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk dijadikan bahan bagi perumusan lebih lanjut Agenda Pembangunan Pasca-2015 sebagai pengganti MDGs.

Apa yang ingin saya sampaikan? Dalam Konsultasi Nasional tadi, saya ingatkan bahwa, kalau kita bicara pembangunan, sebenarnya tujuannya tiada lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Banyak sekali definisi tentang pembangunan. Banyak sekali teori, strategi kebijakan, dan lain-lain. Tapi, kalau kita sederhanakan, kita membangun tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat kita. Bagi negara berkembang, apalagi negara yang disebut dengan the least-developed countries, maka makna pembangunan itu, kalau mau diperas, diambil intisarinya, tiada lain adalah untuk mengurangi kemiskinan, ending poverty, menghapuskan kemiskinan.

Mengapa saya ceritakan di hadapan forum ini? Kalau saya bertanya kepada para bupati anggota Apkasi di ruangan ini, misalnya, “Coba, Pak Bupati, rumuskan secara pendek apa yang menjadi cita-cita dan tugas Bapak atau Ibu?” Hampir pasti jawabanya, “Kami ingin meningkatkan taraf hidup rakyat kami, ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat kami.” “Baik. Nah, kalau begitu, prioritasnya apa?” Hampir pasti beliau juga menjawab, “Ya, Pak, kami ingin lebih cepat mengurangi kemiskinan yang ada di daerah kami.” Hampir pasti begitu, dan ini benar. Saya pribadi, kalau ditanya oleh siapa pun, “SBY, ideologi Anda apa tentang pembangunan?” jawaban saya adalah “Pengurangan kemiskinan.”

Alhamdulillah, panel yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah bersepakat, telah membangun satu konsensus, mulai dari pertemuan di London dan di Monrovia, bahwa tujuan dari MDGs dan nanti pengganti MDGs yang sedang kita susun—saya lebih baik menyebut kelanjutan dari MDGs karena MDGs ini sudah baik. Sebaiknya, tidak diganti-ganti begitu saja, tapi bisa dilanjutkan tentu dengan format baru—semuanya itu tiada lain adalah to end poverty, ending poverty in our time. Di abad 21 inilah, dunia bertekad untuk benar-benar bisa mengakhiri kemiskinan, dan itu bisa terjadi kalau bangsa-bangsa sedunia bersatu dan bekerja keras untuk itu.

Saudara-saudara,
Kembali pertanyaan saya, mengapa saya alirkan di forum ini masalah kemiskinan? Kalau kita melakukan survei—ini Wakil Menteri Pertanian mantan Kepala BPS, tahu masalah survei—sekali lagi, kalau kita melakukan survei, apa yang paling sensitif bagi orang miskin? Tiada lain adalah bahan pangan, dalam arti harga pangan, utamanya lagi harga beras. Manakala harga beras melambung tinggi di atas kemampuan untuk membelinya, apalagi jauh di atas dengan penghasilan yang dia miliki, maka kemiskinan akan mengadapi persoalan yang serius. Jika makin ke depan penghasilan rakyat kita meningkat sehingga kemampuan untuk membeli beras dan bahan pangan atau sembako makin baik, maka tanda-tanda kemiskinan akan berkurang.

Sesederhana itu kalau kita ingin sungguh melakukan pengurangan kemiskinan di negeri kita ini dengan lebih cepat dan lebih efektif. Oleh karena itu, betapa pentingnya mata rantai antara beras dengan kemiskinan, dengan pembangunan, dan dengan kesejahteraan bangsa-bangsa sedunia. Oleh karena itu, peran Saudara-saudara menjadi sangat penting, baik para bupati sebagai pemimpin paling depan, yang setiap hari bisa bertemu dengan rakyat, untuk memastikan bahwa peningkatan taraf hidup dan pengurangan kemiskinan itu berjalan dengan baik, sekaligus bersama-sama para penyuluh pertanian yang ada di sini, yang juga mengemban tugas yang mulia, untuk memastikan bahwa ketahanan pangan di negeri ini makin ke depan makin baik.

Saudara-saudara,
Sebenarnya saya tidak ingin berbicara terlalu panjang pada forum ini. Mengapa? Tahun lalu, saya sudah menyampaikan, dalam konferensi ketahanan pangan, panjang lebar, yang diikuti oleh para gubernur, dan para pimpinan daerah, dan pemangku kepentingan yang lain, kebijakan dan strategi, termasuk program aksi dan anggaran, bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan pangan kita secara nyata, secara riil, termasuk telah ditetapkannya sasaran untuk meningkatkan surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 mendatang. Oleh karena itu, sepanjang apa yang telah saya sampaikan dan telah kita bahas dalam konferensi ketahanan pangan itu benar-benar dijalankan, dengan pertolongan Tuhan Yang Mahakuasa, insya Allah ketahanan pangan kita makin ke depan makin baik, dan sasaran itu akan bisa dicapai.

Yang kedua, bulan lalu, saya juga baru saja menyampaikan arahan dan instruksi saya kepada jajaran pemerintahan di seluruh tanah air, jajaran lembaga pemerintahan pusat, baik kementerian maupun lembaga. Demikian juga kepada para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Bahkan, ada jajaran Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan elemen-elemen pemerintahan atau negara yang lain. Oleh karena itu, saya tidak ingin menambah-nambahkan lagi apa yang telah saya sampaikan kemarin. Yang penting, dijalankan. Dipedomani saja belum cukup. Dijalankan. Dan kemudian, ketika menjalankan, diukur apakah impact-nya, dampaknya itu dirasakan secara baik oleh rakyat kita.

Memang, ketika saya berkunjung ke daerah, bertemu dengan para bupati, para wali kota, para gubernur, saya sering mendengar hal-hal seperti ini. Seorang bupati misalnya mengatakan, ”Pak, rasanya kok berat sekali jadi bupati.” “Kenapa?” saya bilang gitu. ”Ya, disalahkan terus, Pak. Maju kena, mundur kena. Kiri, kata DPRD, salah. Kanan, kata pers, salah. Jadi, kadang-kadang bingung kita. Padahal, rasanya kami sudah berikhtiar, berupaya.” Kemudian, istri sang bupati membenarkan, ”Betul, Pak SBY. Seperti itulah yang kami hadapi.”

Secara terpisah, saya juga berbicara dengan gubernur. Pak Gubernur nadanya juga sama, “Wah, ini memang euforia reformasi belum selesai, Pak SBY.” “Kenapa?” “Ya, rasanya semua kebijakan saya, program saya kok disalahkan semua, dianggap gagal semua, ditentang kiri-kanan. Seperti mengkritik, kalau mengkritik, baik. Ini sudah pada posisi menghakimi: salah, gagal, dan sebagainya.”

Nah, waktu itu saya bertanya, “Pak Bupati, sudah berapa lama jadi bupati?” “Empat tahun, Pak.” “Pak Gubernur?” “Tiga tahun, Pak.” Begini. Pak Bupati dikritik, dihujat, disalahkan oleh masyarakat di kabupaten ini waktu tiga tahun. Pak Gubernur, Bapak dikritik, disalahkan, dihujat oleh provinsi itu selama tiga tahun. Nah, saya yang menyalahkan, yang menghujat seluruh rakyat Indonesia, dan sudah lebih dari delapan tahun. Kalau saya kuat, Bapak-bapak harus kuat. Yang penting, di sininya, berikhtiar untuk rakyat kita.

Hampir pasti ada permasalahan, tantangan, hambatan. Tapi sudahlah, jalankan semuanya itu, lalui, hadapi, pasti hasilnya akan lebih baik daripada putus asa, menyerah, kemudian kita pun ikut larut dalam konflik ataupun hujat-menghujat, hajar-menghajar, serang-menyerang seperti itu. Setuju? Baik, terima kasih. Oleh karena itu, kalau saya ingin menyampaikan harapan kepada para bupati, pemimpin terdepan di negeri ini, maka harapan saya, pesan saya sederhana sekali.

Tetaplah dengan rakyat. Seringlah turun menyapa mereka. Datangi kecamatan dan desa-desa sesering mungkin. Dengan sering bertemu dengan mereka, hampir pasti Bapak-Ibu tahu apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa-apa yang belum berjalan dengan baik. Apa yang oleh rakyat dikatakan, “Wah, ini baik, Bapak-Ibu. Kami senang,” mana yang oleh rakyat dikatakan, “Ini kurang bagus, Bapak-Ibu.” Dengan demikian, kebijakan para bupati, keputusannya, program aksinya akan lebih tepat lagi karena langsung dijemput di hilirnya.

Hulunya ada pada Saudara. Tentu, ada mata rantai pada tingkat provinsi, pada tingkat pusat. Begitulah sistem pemerintahan, begitulah manajemen pemerintahan. Tetapi karena para bupati directly elected oleh rakyat di situ, dipilih langsung, memiliki DPRD-nya sendiri, maka lakukanlah segala sesuatunya untuk sebesar-besar kepentingan rakyat yang memilih para bupati, rakyat yang memberikan mandatnya kepada wakilnya, yaitu DPRD.

Kalau itu yang dilakukan di seluruh tanah air, semua kabupaten dan kota melakukan itu, rasanya manajemen pemerintahan akan berjalan lebih baik. Program-program prorakyat akan bisa diimplementasikan dengan efektif. Pelayanan kepada mereka akan lebih baik lagi dan seterusnya. Jadi, dekatlah, tetap dekatlah dengan mereka.

Kalau saya masih sering blusukan, para bupati, para wali kota harus lebih sering blusukan, dalam arti melakukan pengawasan, apakah sudah benar kebijakan, program yang telah ditetapkan; menyapa rakyat; mendengarkan pandangannya, aspirasinya karena semua itu sangat penting. Jangan model pemimpin “Asal Bapak Senang”; pemimpin di belakang meja; pemimpin terima bersih, tidak mau kotor, tidak mau kena lumpur, tidak mau kepanasan, tidak mau kehujanan. Makin ke depan, pemimpin itu hidupnya bersama-sama dengan rakyat.

Saya hanya mengingatkan. Banyak bupati yang telah melakukan kepemimpinan seperti itu. Banyak yang melampaui panggilan tugasnya, siang malam bekerja untuk rakyatnya. Nah, jika ada yang belum, lakukanlah. Jika ada yang kurang, tingkatkanlah. Kita bikin sederhana saja peran dan misi kita, peran dan misi seorang bupati yang sekarang tergabung dalam Keluarga Besar Apkasi: dekat dengan mereka, jawab aspirasi mereka, berikan pelayanan terbaik kepada mereka. Dan, ini semuanya kepemimpinan.

Saya kalau datang ke daerah, saya cek misalnya, “Bagaimana KUR-nya? Jamkesmas-nya? Raskin-nya? BOS-nya? PNPM? Ini melayani siapa? Sudah dengar belum kalau pinjaman di bank untuk KUR itu tanpa agunan yang tidak perlu?” dan sebagainya. Saya bisa mengukur. Dua jam saya di tempat itu, melihat langsung, berbicara dengan rakyat, saya sudah punya kesimpulan sejauh mana sebetulnya manajemen dan kepemimpinan di daerah, manajemen dan kepemimpinan untuk melayani rakyat kita.

Saudara-saudara,
Kalau bidang pangan—saya kira semua tahu—yang ingin kita capai, yang ingin kita tuju adalah ketahanan pangan: pangan kita cukup, produksinya meningkat, produktivitasnya pun meningkat. Oleh karena itu, litbang dan inovasi menjadi penting. Penyuluhan juga diperlukan untuk melawan hama, untuk meningkatkan produktivitas, tata cara bercocok tanam yang benar, lantas infrastrukturnya, anggarannya, dan sebagainya. Karena sudah tahu semuanya, dan penyuluh memiliki peran di situ, ya tinggal kita laksanakan dan terus kita laksanakan.

Semua tahu bahwa penduduk bumi terus bertambah. Sekarang saja, sudah 7 miliar lebih sedikit. Tahun 2045, akan menjadi 9 miliar, memerlukan 60 sampai 70% tambahan pangan, 60 sampai 70% tambahan energi. Bumi kita tidak bertambah. Bahkan, karena perubahan iklim, ada degradasi kemampuan sumber daya alam, maka marilah kita selamatkan bumi kita ini, kita selamatkan masa depan anak cucu kita dengan cara menjaga keberlanjutan pembangunan; dengan cara mengubah gaya hidup yang serakah, yang boros pada sumber-sumber alam; dan dengan cara mengembangkan teknologi, teknologi tepat guna, dalam arti bisa menjawab berbagai tantangan karena mismatch antara, di satu sisi, keperluan hidup manusia dengan daya dukung yang bisa diberikan oleh bumi kita, oleh sistem kita, oleh negara, oleh masyarakat.

Infrastruktur disinggung-singgung. Begini, Saudara-saudara. Saya ingin bicara blakblakan saja. Alhamdulillah, sebenarnya ekonomi kita terus tumbuh. Meskipun jarang dimuat di media massa, tetapi justru kalau Saudara membaca media massa internasional, itu bisa didapatkan bahwa Indonesia sekarang ini, di antara anggota negara G20, 20 ekonomi terbesar di dunia, Indonesia masuk sekarang. Dan pertumbuhan ekonomi tahun lalu, kita itu nomor dua, setelah Tiongkok. Tiongkok tumbuh 7,4 atau berapa. Indonesia tumbuh 6,2. India yang tadinya di atas kita tumbuh 5-koma sekian. Di bawahnya, 3%, 2%, 0-koma sekian% sesama anggota G20.

Nah, dengan pertumbuhan ekonomi di kala dunia mengalami resesi sekarang ini—terima kasih kepada semua atas kerja samanya. Kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi itu—maka pendapatan nasional juga meningkat. Karena pendapatan nasional meningkat, maka APBN juga meningkat. Karena APBN meningkat, sumber-sumber pembiayaan anggaran juga meningkat. Tetapi ingat, ada masalah dengan APBN dan bahkan APBD kita.

Sekarang, APBN kita ini di atas 1.600 triliun. Tahun 2004, baru sekitar 400 triliun. Berarti naik 400%. 1.600 triliun ini, sayangnya, untuk subsidi itu besar sekali, untuk belanja pegawai besar sekali, untuk belanja rutin besar sekali sehingga tinggal belum membayar utang, meskipun rasio utang kita terhadap PDB, debt-to-GDP ratio, rasio utang terhadap GDP makin baik, makin baik, makin baik dibandingkan negara-negara lain, tapi tetap porsi untuk belanja modal, porsi untuk membangun infrastruktur itu berkurang.

Semua teriak “Infrastruktur.” Saya tahu dan saya setuju 1.000%, tetapi uang kita tidak cukup untuk secara serentak membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, apakah pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan-jalan, irigasi, semua. Itu, kalau dihitung-hitung, biayanya sangat-sangat besar. Oleh karena itulah, solusinya hanya dua.

Kalau para gubernur, bupati, dan wali kota ingin ditambah anggaran infrastruktur, mari kita kurangi belanja rutin—istilahnya zaman dulu—yang bisa kita hemat. Dengan demikian, lebih banyak lagi yang kita alirkan untuk pembangunan infrastruktur. Itu opsi pertama atau cara-cara pertama yang kita tempuh.

Nah yang kedua, agar semua tidak dibebankan kepada negara, kita undang swasta, private sectors untuk ikut membangun infrastruktur, terutama yang memiliki nilai komersial. Dengan demikian, beban kita tidak sangat berat, tidak terlalu berat, yang akhirnya bisa memenuhi keinginan Saudara kita tadi: menambah irigasi, A-B-C-D, dan sebagainya.

Nah ketika kita mengundang private sectors, tolong kebijakan, regulasinya, pemberian izinnya jangan diperlambat, jangan dibikin susah, dibikin mudah. Yang penting, accountable, tidak ada korupsi, tidak ada penyimpangan. Dengan demikian, semua bisa dilaksanakan dengan cepat.

Hanya dengan dua cara itulah, Saudara-saudara, tahun-tahun mendatang ini kita bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air. Dua itu.

Sekarang, saya akan menjawab yang disampaikan oleh Pak Isran Noor tadi: gaji. Ini pers ada di belakang. Tolong dengarkan baik-baik jawaban saya karena saya pernah dihajar. Statement saya dipotong, dilepas dari konteksnya, digoreng ke sana-kemari. Akhirnya, saya hanya mengatakan, “Ya Allah, saya menyampaikan statement seperti itu, tapi banyak yang kreatif. Akhirnya, dipelintir ke sana-kemari, digoreng ke sana-kemari dan,” ya tidak perlulah sebetulnya. Oleh karena itu—saksinya banyak ini—jadi, kalau nanti ada televisi, ada radio, ada media cetak yang mengungkapkan lain, seolah-olah Presiden mengeluh karena gaji, Saudara saksinya.

Yang disampaikan oleh pimpinan Apkasi benar. Saya setuju karena, bagaimanapun, gaji itu harus layak dibandingkan dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya. Kalau kita rasakan tidak layak, dan kita punya kemampuan untuk meningkatkannya menjadi layak, maka peningkatan itu menjadi diperlukan. Tidak usah minta maaf apa pun karena yang disampaikan benar untuk kenaikan gaji.

Saudara masih ingat, tahun 2004, tekad saya adalah meningkatkan kesejahteraan pegawai, PNS, utamanya Golongan I/a dan tingkat bawah, guru, dan semua abdi negara, yang memang kita pandang tidak layak. Saudara masih ingat, dulu, PNS Golongan I/a gajinya 600-sekian ribu. Tidak cukup. Saya mengatakan, “Harus kita bawa ke 2 juta.” Alhamdulillah, tahun 2009, telah mencapai 2 juta. Itu yang terendah. Demikan juga guru dan lain-lain. Dan ke depan, harus terus-menerus meningkat sesuai dengan inflasi dan sesuai dengan makin layaknya kehidupan mereka itu.

Sementara itu, di luar PNS Golongan I/a, di luar TNI-Polri, tamtama dan bintara, di luar guru, segala macam, beberapa pejabat negara juga sudah naik. Naiknya cukup tinggi. Oleh karena itu, menjadi tidak adil kalau gaji bupati, wali kota, gubernur tidak naik-naik setelah delapan tahun ini.

Sebenarnya, saya sudah menugasi Menteri Keuangan dengan para menteri terkait, termasuk Mendagri, yang dikoordinasikan langsung oleh Wakil Presiden, “Bikin dengan tepat. Sandingkan dengan yang lain-lain. Dan kemudian, karena dalam jangkauan APBN kita, maka segeralah itu diimplementasikan.” Dan, Mendagri ada di sini. Saya kira apa yang sudah disiapkan dengan baik—menurut saya—sudah saatnya itu diimplementasikan. Ini untuk keadilan.

Yang tidak adil, kalau pemimpin minta naik gaji duluan, yang gajinya bawah-bawah tidak dipikirin. Bukan hanya tidak adil, tapi salah besar. Tetapi setelah semua dipikirin, maka tidak keliru kalau bupati, wali kota, dan gubernur mulai dipikirkan karena sudah memenuhi kewajiban dan tugas moralnya, memikirkan dulu yang kesejahteraannya jauh di bawah tingkat kelayakan. Jadi, itu jawaban saya.

Mudah-mudahan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, sudah bisa diimplementasikan. Ketua Apkasi bisa berkomunikasi terus dengan Mendagri. Sudah pegang nomor handphone-nya masing-masing?

Yang kedua—untuk penyuluh ya—penyuluh ini pahlawan, sama dengan guru, sama dengan bidan, sama dengan TNI-Polri yang tugas di pulau terdepan dan terluar, dan banyak sekali saudara-saudara kita yang tugasnya tidak ringan. Oleh karena itu, tentu pembinaannya harus baik: pembinaan personil, pembinaan sumber daya manusia.

Saya tidak memegang aturannya sekarang: usia pensiun, dan ini, dan itu. Tetapi semangatnya—saya kira—Kementerian Pertanian, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri sama bahwa mestilah disusun kebijakan pembinaan personil yang baik, kebijakan pembinaan sumber daya manusia yang baik, termasuk para penyuluh ini. Dan, saya berharap, Penyuluh, teruslah untuk membimbing masyarakat kita, membimbing para petani kita. Dengan demikian, mereka juga mendapatkan manfaat yang baik.

Sering dihadapkan dengan persoalan seperti ini. Kalau harga beras itu jatuh, atau rendah, atau murah, para petani berteriak, “Tidak adil, Pak SBY. Kami yang siang dan malam kehujanan, kepanasan, mencangkul, kena cangkul, penghasilan kami rendah, pas-pasan.” Tapi, bagi masyarakat yang lain, senang karena membeli beras, membeli produk pertanian, pangan dengan harga yang rendah. Sebaliknya, kalau harga pangan, dalam arti harga jualnya, tinggi, beberapa petani senang. Penghasilannya meningkat. Sedangkan, masyarakat luas merasa tercekik dan tidak bisa memenuhi keinginannya. Oleh karena itu, rumusan yang paling baik adalah harga itu, pada satu titik, sekian rupiah, di mana petani mendapatkan penghasilan dan keuntungan yang layak, sementara masyarakat memiliki kemampuan untuk membelinya. Itu yang kita cari, yang kita tuju.

Tetapi, dunia itu sangat dinamis. Pasar global juga berfluktuasi, naik dan turun. Oleh karena itulah, kita melakukan stabilisasi. Stabilisasi ini, pemerintah dengan kebijakannya, dengan anggarannya melakukan sesuatu untuk melindungi dua-duanya: melindungi petani dan melindungi konsumen.

Tetapi, yang paling aman adalah kalau di Indonesia ini pangan kita cukup: beras kita cukup, daging sapi cukup, gula cukup, jagung cukup, kedelai cukup, kemudian yang lain. Saya, kalau seperti telur, ayam, ikan, cabai, kentang, tidak khawatir karena kita sudah cukup. Tinggal lima komoditas utama inilah yang harus kita jaga. Kalau kita cukup, pergolakan harga di tingkat global pun, stabilisasi kita akan lebih mudah, dalam jangkauan kemampuan kita. Itulah menyangkut harga.

Di tingkat dunia, Saudara-saudara, saya harus mengatakan seringkali perdagangan dunia itu tidak adil, termasuk perdagangan komoditas pangan. Petaninya penghasilannya sedikit, sementara yang melakukan jasa perdagangan komoditas pangan keuntungannya bisa besar. Inilah yang disebut dengan distorsi harga, inilah distorsi pasar, yang Indonesia gigih dalam forum G20 memeranginya agar, sekali lagi, tata perekonomian dunia, tata perdagangan dunia itu makin adil. Dengan demikian, petani, nelayan, buruh, semua itu penghasilannya makin layak.

Dan, perjuangan itu adalah perjuangan moral Indonesia dengan negara-negara lain. Bukan hanya free trade, tapi juga fair trade. Perdagangan bukan hanya harus bebas, sebagaimana yang menjadi ideologi globalisasi sekarang ini, tapi perdagangan juga harus adil: adil bagi semua bangsa, adil bagi elemen masyarakat di negara mana pun. Jadi, itulah dua amanah tadi dari pimpinan Apkasi dan pimpinan Perhiptani: satu urusan gaji, dan satu lagi nasib dan pembinaan personil bagi para penyuluh pertanian.

Saudara-saudara,
Itulah yang dapat saya sampaikan, dan tugas saya tinggal satu: memukul gong. Saya akan pukul lima kali untuk mengingatkan, jangan lupakan Pancasila. Pancasila adalah jiwa kita, roh kita, ideologi kita, bangsa yang majemuk, bangsa yang harus sayang-menyayangi, bukan bangsa yang sektarian. Pancasila. Oleh karena itu, kalau saya memukul lima kali, ingat saja, inilah negara kita.

Indonesia ada, dibangun atas dasar Pancasila. Kita ingin hidup selamanya, bangsa ini, mari kita bikin Pancasila, termasuk pilar-pilar yang lain, bangun NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Bhinneka Tungal Ika. Mari kita lestarikan menghadapi globalisasi dan perubahan zaman apa pun. Sanggup Saudara? (Hadirin: Sanggup). Alhamdulillah.

Dengan demikian, dengan memohon ridho Allah SWT, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rakernas Apkasi dan Perhiptani pada tahun 2013 dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

*****

Biro Pers, Media dan Informasi
Sekretariat Presiden