Perundang-undangan
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012
Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2012
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012
Keanggotaan Pemerintah Indonesia pada Development Centre-Organization for Economic Cooperation and Development/Dc-decd
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2012
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
Pembentukan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh, dan Kejaksaan Negeri Boroko
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2012
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011
Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 - 2014
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011
Pengakhiran Masa Tugas Tenaga yang Ditempatkan pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011
Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011
Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011
Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (SEA Games) XXVI Tahun 2011 dan Asean Para Games VI Tahun 2011
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011
Penetapan Cekungan Air Tanah
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011
Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Egmont Group
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Asia Pacific Group on Money Laundering
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011
Badan Promosi Pariwisata Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011
Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011
Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011
Penetapan Keanggotaan Indonesia pada International Seed Testing Association (Asosiasi Pengujian Benih Internasional)
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011
Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011
Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011
Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011
Panitia Nasional Keketuaan Indonesia untuk Association of South East Asian Nations Tahun 2011
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011
Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara Anggota Food and Agriculture Organization (FAO) dalam Rangka Sidang Keempat Badan Pengatur Perjanjian Internasional Tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011
Panitia Nasional Penyelenggaraan Asean Regional Forum Disaster Relief Exercice (ARF DiREx) Tahun 2011
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011
Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasik Malaya, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andaolo, Pengadilan Agama Pasar Wajo, Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batu Licin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan, dan Pengadilan Agama Arso
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2011
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010
Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2010
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2010
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 Tentang Pengendalian Penggunaan Tanah dan Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2010
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010
Ekstradisi
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2010
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2010
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010
Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2010
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2010
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2010
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2010
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2010
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2010
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010
Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (SEA GAMES) XXVI Tahun 2011 dan Asean Para Games VI Tahun 2011
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2010
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2010
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010
Ekstradisi
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2010
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007
Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2007
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007
Perubahan Atas Keppres No.83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-obatan Anti Retroviral
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2007
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007
Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2007
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2007
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2007
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007
Pembentukan Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Bengkayang, dan Pengadilan Negeri Buol
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2007
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007
Pembentukan Tim Investigasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 Hijriyah
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2007
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006
Hari Bela Negara
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintahan Kota Pekalongan, Kota Pareoare, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Batam, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Serdang Bedagai
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT, PENGADILAN NEGERI TEBO, PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT, PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL, DAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006
Pembentukan Pengadilan Negeri Marisa
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006
Pembentukan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan Pengadilan Negeri Batulicin
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2006
Pembentukan Pengadilan Negeri Airmadidi
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006
TimKoordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2006
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006
Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006
Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006
Kontingen Garuda dalam Misi Perdamaian di Lebanon
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006
Lampiran Keppres No.16/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006
Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006
Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006
Tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006
Pembentukan Pengadilan Negeri Tanjung Selor
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006
Penempatan Tenaga pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidan Pajak dan Bea Cukai
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006
Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006
Tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006
Pembentukan Pengadailan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2005
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, Dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005
Penggabungan Kantor Perutusan Republik Indonesia Untuk Masyarakat Eropa Di Brussel, Belgia, Dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Kerajaan Belgia Di Brussel
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Pengadilan Negeri Rote Ndao, Pengadilan Negeri Pelalawan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Nunukan, Dan Pengadilan Negeri Malinau
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005
Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005
Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005
Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
Perubahan atas Keppres No 47 Tahun 2004 tentang Panitia Nasional Penyelenggara KTT Asia-Afrika 2005 dan Peringatan 50 Tahun KAA
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005
Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005
Perpanjangan Masa Tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005
Perpanjangan Kedua Kali Masa Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005
Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2005
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005
Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-Negara ASEAN, Negara-Negara Lain, Dan Organisasi-Organisasi Internasional Mengenai Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2005