Menyadari masih adanya ketimpangan, pemerintah meluncurkan kebijakan ekonomi berkeadilan yang fokus pada tiga hal: pemberian akses lahan, perluasan kesempatan, dan peningkatan kapasitas SDM.

Dalam sistem pemerintahan apapun, selalu ada bagian masyarakat yang kurang beruntung. Mereka tertinggal dalam hal pendidkan, pendapatan, dan kesejahteraan. Pun di Indonesia, meski pemerintah telah bekerja keras, sebagian masyarakat masih menganggur.

Kondisi tersebut memunculkan kemiskinan yang bermuara pada kesenjangan pengeluaran antara golongan berpendapatan tinggi dan rendah atau disebut gini rasio. Meski angkanya membaik sejak 2015, di kisaran 0,39, namun masih termasuk dalam kategori ketimpangan sedang.

Pemerintah telah mengidentifikasi ketimpangan pada 10 sektor: pertanahan, pertanian, perkebunan, perumahan, nelayan, perpajakan, manufaktur dan ICT (teknologi komunikasi dan informasi), ritel dan pasar, pembiayaan dan anggaran pemerintah, serta vokasi dan pasar tenaga kerja.

Di sektor pertanahan misalnya, ternyata sebagian tanah pertanian dikuasai oleh mereka yang tidak berhubungan dengan pertanian. Di Jawa dan Bali, tanah pertanian tersebut bahkan direncanakan untuk diubah peruntukan dengan jalan dipecah-pecah. Akibatnya petani kecil terpinggirkan dan tidak lagi punya akses ke sumber penghidupannya. Mereka terpaksa beralih profesi , namun gagal beradaptasi.

atasi ketimpangan

Lain lagi dengan perpajakan, ketidakadilan terjadi ketika para pemodal membeli lahan dalam jumlah besar. Mereka hanya membayar kurang dari seperempat dari nilai pajak transaksi yang seharusnya disetor ke negara.

Sedangkan dalam hal pasar tenaga kerja, ada fakta bahwa dari 5 orang penganggur, 3 orang adalah lulusan SMP ke atas. Artinya, mereka perlu dibantu dengan tambahan pengetahuan dan keterampilan agar bisa diterima di dunia kerja yang membutuhkan tenaga kerja terampil kelas menengah. Contoh-contoh di atas memperlihatkan ketimpangan memang nyata adanya. Jika kondisi tersebut dibiarkan, bisa memunculkan reaksi negatif pada kondisi ekonomi, demokrasi, dan memicu konflik sosial.

Mencermati kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo, pada rapat Kabinet di Istana Bogor awal tahun 2017, mencanangkan tahun ini sebagai tahun pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Satu-satunya jalan mencapai pemerataan kesejahteraan itu, dengan menurunkan ketimpangan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan ekonomi berkeadilan untuk melawan ketimpangan. Basis kebijakan ini ada pada 3 hal: pemerataan pemilikan dan penggunaan lahan, pemerataan pemberian kesempatan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pemerintah sadar pemberian akses lahan pada penduduk miskin akan meningkatkan pendapatan mereka lewat aktivitas pertanian dan perkebunan. Rakyat tidak lagi hanya menjadi buruh, namun juga pemilik lahan.

menanam pohon

Dalam penyediaan papan, akses tanah diberikan lewat subsidi pembangunan rumah murah di perkotaan untuk rumah tangga miskin. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan rumah sehat yang terjangkau. Kekurangan penyediaan rumah sekitar 14 juta rumah pun bisa perlahan-lahan dikurangi. Kebijakan berbasis lahan ini juga akan menyasar pembudidaya rumput laut. Caranya dengan memberi bantuan sarana dan prasarana pendukung perikanan dan rumput laut.

Dalam hal pemberian kesempatan, pemerintah melakukan pengenaan pajak yang berkeadilan. Diantaranya meningkatkan nilai transaksi pajak properti dari pengumpul tanah, sehingga mendekati nilai wajar dari harga properti.

Kesempatan lebih besar juga diberikan kepada pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan dan kemudahan akses terhadap investor. Dengan cara ini diharapkan akan terjadi kenaikan kelas bagi pengusaha mikro menjadi keci, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, dst. Pedagang tradisional juga akan diberikan akses lebih besar. Caranya dengan melarang pembangunan pasar moderen di zona pasar tradisional dan kewajiban penyerapan produk lokal setempat dan perkembangan rantai nilai.

Basis kebijakan ketiga adalah peningkatan kapasitas SDM untuk mengurangi pengangguran. Seperti diketahui lulusan SMP, SMA, dan SMK mengisi porsi pengangguran terbanyak. Oleh karena itu pemerintah membenahi kurikulum SMK agar lulusan pendidikan kejuruan ini siap memasuki dunia kerja.

PAPUA TERBARU
Strateginya adalah menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelatihan keahlian SDM. Kemudian memberikan insentif sektor industri untuk menyerap tenaga kerja hasil vokasi. Diharapkan dalam 3 tahun ke depan terjadi pengurangan pengangguran terbuka sebesar 600 ribu orang.

Begitulah kebijakan ekonomi berkeadilan dijalankan. Tentu pelaksanaannya tak semudah membalikkan tangan. Namun bila sungguh-sungguh dilakukan akan meningkatkan pendapatan yang bermuara pada pengurangan ketimpangan antar golongan kaya-miskin.