Menko AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep “ibu kota politik” dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif.

Menurutnya, pembangunan pagar laut tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan setiap pembangunan di ruang laut memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL.