Presiden Apresiasi Langkah MA Percepat Transformasi Hukum Indonesia
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
-
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Akselerasi transformasi sistem peradilan konvensional menjadi sistem peradilan modern telah dilakukan Mahkamah Agung guna mempercepat transformasi hukum Indonesia. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi langkah Mahkamah Agung dalam mempercepat pembangunan pengadilan modern. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021 secara virtual di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Februari 2022.
Presiden mengatakan bahwa semangat transformasi Mahkamah Agung selaras dengan semangat transformasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam bidang hukum, transformasi dilakukan melalui reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Kepala Negara berpandangan, peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia. Mahkamah Agung menghasilkan putusan-putusan penting yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.