Presidensi G20 Indonesia Akan Jadi Katalis Pemulihan Ekonomi Global yang Inklusif

dari
Presidensi G20 Indonesia Akan Jadi Katalis Pemulihan Ekonomi Global yang Inklusif
18 Foto Kamis, 20 Januari 2022 20:30 WIB

Indonesia akan berusaha agar Presidensi G20 tahun 2022 dapat menjadi bagian penting untuk menjawab keresahan dan kecemasan masyarakat dunia dengan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022.

“Tema Presidensi G20 Indonesia tahun ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Kami akan mengedepankan partnership dan inklusivitas serta menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang,” ujar Presiden.

Guna mewujudkan hal tersebut, Presidensi G20 Indonesia akan fokus pada tiga prioritas utama yang sejalan dengan prioritas nasional dan kondisi global. Prioritas pertama adalah menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis.

Prioritas kedua menurut Presiden Jokowi adalah optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi yang dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat, terutama UMKM. Selain itu, literasi dan kemampuan digital masyarakat juga harus turut ditingkatkan dan keamanan data juga harus tetap dijaga.

“Yang ketiga, transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Kita perlu menyediakan teknologi dan pendanaan. Melalui teknologi, mampu mendorong produksi berbasis ekonomi hijau,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi pun mengundang seluruh pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada Presidensi G20 Indonesia. Menurutnya, tiga prioritas tersebut merupakan kesempatan dan peluang investasi yang perlu dimanfaatkan secara optimal.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.