Presiden Jokowi Berharap Kehadiran LRT Dorong Masyarakat Gunakan Transportasi Massal

Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan, utamanya di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

Dipublikasikan pada Kamis, 10 Agustus 2023 14:26 WIB

Presiden Joko Widodo berharap pengoperasian moda transportasi Lintas Rel Terpadu (LRT) dapat membuat masyarakat berpindah moda angkutan dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi transportasi massal. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan, utamanya di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

“Perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir Rp100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung, setiap tahun merugikan hampir Rp100 triliun dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, pada Kamis, 10 Agustus 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mencoba LRT jalur Bekasi dari Stasiun Jati Mulya di Bekasi menuju Stasiun Dukuh Atas di Jakarta. Setelah uji coba dinilai baik, Presiden Jokowi yakin LRT Jabodebek bisa dioperasikan pada akhir bulan Agustus ini.

“Kemungkinan (dioperasikan) insyaallah 26 Agustus,” imbuhnya.

Selain LRT, pemerintah juga tengah menggenjot moda transportasi massal lainnya untuk segera dioperasikan, yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Presiden Jokowi berharap moda transportasi massal tersebut bisa dioperasikan pada bulan September sehingga bisa menjadi bagian dari solusi mengurangi kemacetan maupun polusi.

“Kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September. Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Makin cepat dioperasikan makin baik. Karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan, tiap hari kita juga menghadapi polusi,” jelasnya.

Untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi massal, Presiden Jokowi menilai pemerintah harus menyediakan subsidi bagi berbagai moda transportasi massal. Upaya tersebut merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dari pemerintah.

“Oleh sebab itu, perlu PSO, ada subsidi baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat semuanya mesti ada subsidinya karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal,” paparnya.

(BPMI Setpres)