Presiden Jokowi Intensifkan Perbaikan Sistem Perizinan dan Investasi

Reformasi menyeluruh terhadap ekosistem perizinan dan investasi menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam menghadapi tren penurunan ekonomi global saat ini.

Dipublikasikan pada Rabu, 11 September 2019 21:06 WIB

Reformasi menyeluruh terhadap ekosistem perizinan dan investasi menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam menghadapi tren penurunan ekonomi global saat ini. Hal itu kembali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai perbaikan ekosistem investasi di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 11 September 2019.

“Reformasi itu adalah kunci. Kuncinya ada di sini dalam kita menghadapi menurunnya pertumbuhan ekonomi global dan, banyak yang mengatakan, dunia dalam proses menuju pada sebuah resesi ekonomi,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan, Indonesia harus segera bergerak cepat dalam mengupayakan reformasi tersebut. Negara-negara lain berlomba untuk berbenah dan menawarkan peluang investasi yang lebih menarik kepada perusahaan-perusahaan mancanegara.

“Sampai saat ini saya masih sering menerima keluhan para investor yang menghadapi kendala-kendala karena regulasi, perizinan untuk investasi, di negara kita yang betul-betul prosedural, terlalu banyak aturan, terlalu banyak undang-undangnya, berbelit-belit,” ucapnya.

Situasi yang dihadapi para investor tersebut justru menimbulkan citra buruk bagi upaya Indonesia untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya. Padahal, negara-negara lain mampu menawarkan layanan perizinan yang jauh lebih cepat dan sederhana.

“Perizinan mereka betul-betul jauh lebih cepat, jauh lebih sederhana, dan juga memberikan insentif-insentif yang lebih menarik,” kata Presiden.

Maka itu, dalam beberapa waktu mendatang, Presiden bersama dengan jajaran terkait akan terus melakukan pembahasan intensif untuk menangani persoalan-persoalan tersebut. Kepala Negara berharap agar dalam pembahasan-pembahasan yang ada nantinya akan benar-benar terwujud perbaikan ekosistem investasi yang semakin memudahkan.

Selain itu, menindaklanjuti rapat terbatas serupa yang digelar pada 4 September 2019, Presiden Joko Widodo meminta kepada kementerian-kementerian terkait soal daftar inventarisasi masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan mancanegara saat hendak berinvestasi di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut acap kali menyebabkan minat investasi menjadi tidak terealisasi.

“Yang gede-gede banyak, yang sedang-sedang lebih banyak. Tolong inventarisasi semuanya. Saya minta dicek satu per satu masalahnya ada di mana. Kita harus buka sumbatan apa yang menyebabkan itu tidak terealisasi,” tandasnya.

(BPMI Setpres)