Presiden Jokowi Resmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara
Proyek pembangunan Sumbu Kebangsaan dilaksanakan sejak Desember 2022 hingga Desember 2023 dengan total biaya sebesar Rp381,7 miliar.
Presiden Joko Widodo meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu pagi, 14 Agustus 2024. Peresmian tersebut menandai pencapaian penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan plaza seremoni, sumbu kebangsaan IKN,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara kini makin menunjukkan hasil yang nyata. Tidak hanya dalam bentuk infrastruktur dasar, tetapi pembangunan juga dilakukan dalam hal penyediaan berbagai fasilitas pendukung yang memperkaya keistimewaan IKN.
“Penataan ini meliputi pembangunan plaza seremoni, jalur pejalan kaki, jalur pesepeda, shared street, visitor center, amfiteater, galeri UMKM, dan forest trail,” ungkap Presiden.
Presiden juga menambahkan bahwa Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka yang melambangkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesama. Ia pun berharap agar Sumbu Kebangsaan dapat menjadikan IKN sebagai kota yang harmonis.
“Saya berharap kehadiran Sumbu Kebangsaan yang dilandasi filosofi keluhuran hubungan Tuhan, manusia, dan alam ini akan menjadikan ibu kota negara Nusantara sebagai kota yang harmonis, nyaman, dan damai,” ucap Presiden.
Untuk diketahui, proyek pembangunan Sumbu Kebangsaan dilaksanakan sejak Desember 2022 hingga Desember 2023 dengan total biaya sebesar Rp381,7 miliar. Peresmian tersebut menandai langkah maju dalam upaya pemerintah untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus sebagai simbol persatuan dan kebangsaan Indonesia.
Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional sekaligus Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.