Presiden Jokowi: Sikapi Konstelasi Global dengan Strategi Kebijakan Antisipatif
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa fragmentasi global yang sangat cepat menciptakan disrupsi rantai pasok yang meningkatkan risiko krisis pangan, energi, serta keuangan dunia.
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa fragmentasi global yang sangat cepat menciptakan disrupsi rantai pasok yang meningkatkan risiko krisis pangan, energi, serta keuangan dunia. Untuk itu, Presiden mendorong agar konstelasi global dapat disikapi dengan strategi kebijakan yang antisipatif.
“Konstelasi global harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif. Kebijakan ekonomi dan fiskal harus mampu untuk mentransformasi ekonomi untuk menghadapi tantangan hari ini dan hari depan,” kata Presiden dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Selain itu, Presiden juga mendorong seluruh pihak untuk bersama-sama menjawab tantangan global dan nasional secara tepat dan efektif. “Peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional,” lanjutnya.
Di sisi lain, Presiden memperkirakan perkembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam era digital akan mendominasi kehidupan perekonomian dunia termasuk Indonesia. Disrupsi teknologi ini, menurut Presiden, juga harus dihadapi dengan strategi yang tepat.
“Pembangunan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan nonfisik terkait dengan teknologi informasi harus terus ditingkatkan,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga meminta agar transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan pembukaan lapangan kerja yang layak secara masif. Kepala Negara menegaskan bahwa perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama dalam transformasi ekonomi.
“Pembangunan kualitas SDM yang sehat, produktif, dan inovatif juga menjamin inklusivitas serta keadilan terus dilakukan. Maka, upaya menghapus kemiskinan ekstrem, stunting, dan pembangunan daerah terpencil harus berhasil,” imbuhnya.