Presiden Jokowi Tinjau Penyaluran BLT Minyak Goreng kepada Masyarakat
Presiden memastikan bahwa BLT Minyak Goreng tersebut dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.
Presiden Joko Widodo meninjau proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang digelar di Pos Bloc, Jakarta, pada Senin, 25 April 2022. Presiden memastikan bahwa BLT Minyak Goreng tersebut dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.
Saat meninjau, Presiden berkesempatan untuk berdialog dengan perwakilan kantor pos dari enam lokasi melalui konferensi video, yakni Aceh, Medan, Banten, Pontianak, Depok, dan Cikini, Jakarta Pusat untuk menyampaikan capaian penyaluran BLT di masing-masing daerah tersebut.
“Medan hari ini membagikan 60 orang KPM Pak Presiden, kinerja kita penyaluran sudah 97,21 persen,” ucap perwakilan dari Medan.
Sementara itu, penyaluran BLT Minyak Goreng di Pontianak mencapai 96,8 persen. Presiden pun meminta agar penyaluran bantuan tersebut dapat terselesaikan secepatnya.
“Untuk Pontianak hari ini membagikan 50 KPM, dihadiri Pak Gubernur dan Bapak Wali Kota juga, posisi saat ini 96,8 persen,” ucap perwakilan dari Pontianak.
“96 persen? Terima kasih Pontianak. Bagus, sisanya segera diselesaikan,” jawab Presiden.
Selanjutnya, Kepala Negara menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk mengingatkan masyarakat bahwa BLT Minyak Goreng yang telah diberikan pemerintah harus digunakan dengan baik sesuai dengan tujuannya.
“Tolong disampaikan kepada para penerima bahwa BLT Minyak Goreng ini betul-betul digunakan sesuai yang telah diarahkan oleh Menteri Sosial baik itu untuk membeli minyak goreng maupun sembako. Tapi jangan dipakai untuk beli pulsa,” ujar Kepala Negara.
Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Sosial menunjuk Pos Indonesia dalam penyaluran BLT Minyak Goreng sebesar Rp300 ribu kepada KPM di seluruh Tanah Air. Penyaluran BLT Minyak Goreng tersebut ditargetkan dapat diterima oleh 18,3 juta KPM sebelum Lebaran tahun 2022.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.