Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia saat Tinjau Proyek Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN)

Presiden RI:
Ya ini kalau biasanya kita kan lewatnya kan Tol Balikpapan – Samarinda, kemudian memutar masuk ke Sepaku, kemudian masuk ke Nusantara. (Perjalanan) itu butuh waktu 2 jam 15 menit kira-kira. Nah, sekarang di bangun tol ini langsung dari Balikpapan menuju ke Nusantara itu hanya memakan waktu kira-kira 50 menit (dengan) jaraknya 57 KM. Sehingga, ini akan mempercepat mobilitas orang dan barang (yang) nantinya ke Nusantara.

Wartawan:
Progresnya sudah berapa persen, Pak?

Presiden RI:
Ini progresnya sudah hampir 55 persen. Diharapkan nanti di bulan Juni 2024 sudah bisa di pakai.

Wartawan:
Apa namanya, untuk pengerasan, lalu untuk sisi-sisinya, untuk pengamanan, untuk rest area itu apakah juga sudah dipikirkan untuk jalan tol ini, Pak?

Presiden RI:      
Sudah, sudah, sudah, sudah, Jadi, semuanya sudah komplit hanya memang kanan kirinya ini memang ingin kita buat sehijau mungkin. Sehingga, mulai ditanami pohon-pohon endemik Kalimantan yang kita harapkan nanti kanan-kiri jalan tol ini semuanya green – hijau semuanya. Dan, kita sudah siapkan 60 ribu pohon untuk jalan tol ini saja.

Wartawan:
Itu dari persemaian Mentawir ya Pak atau dari tempat lain?

Presiden RI:      
Oh, ndak. Bukan dari nursery Mentawir enggak. Ini dari stok yang ada dan sudah ada di sini ya.

Wartawan:
Pak, satu lagi Pak soal Panglima (TNI), kan Bapak sudah mengusulkan nama Panglima baru ke DPR. Apakah benar itu Pak Agus begitu Pak? (di ulang) Pak Agus Subiyanto? Pertimbangannya apa, Pak?

Presiden RI: 
Iya sudah kami sampaikan kurang lebih minggu yang lalu. Yang pertama beliau ini kan di Wakasad, kemudian (menjabat) menjadi KSAD. Tetapi, kalau melihat jam terbangnya saya kira di teritorial kemudian di administratif, akademis semuanya memenuhi semuanya.

Wartawan:
Jadi, KSAD yang baru akan menggantikan siapa Pak?

Presiden RI:
Ya belum, satu-satu. Ini kan memperoleh persetujuan dari DPR terlebih dahulu, baru setelah ada persetujuan baru kita berpikir KSAD yang baru.

Dan, ini ya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral.

Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik.

Wartawan:
Nah, kemarin itu artinya tidak netral Pak? Maksudnya kan kemarin yang di protes adalah itu katanya atribut PDIP pak ya. Artinya, apakah ASN itu tidak netral?

Presiden RI:      
Enggak, artinya harus ada komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak terjadi miskomunikasi, ya.

Wartawan:
Tetapi kalau misalnya melanggar tata kota, melanggar aturan itu boleh?

Presiden RI:      
Ya itu semuanya urusan di pemerintah daerah.

Wartawan:
Terima kasih, Pak.