Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia Seusai Melantik Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Wartawan:
Pak, mengenai terpilihnya Pak Aan, punya harapan tersendiri, Pak, terutama mengenai omnibus law? Keamanan laut akan dipercepat atau seperti apa, Pak?

Presiden RI:
Ya, memang kita harapkan ke depan Bakamla itu menjadi embrio, coast guard-nya Indonesia sehingga nanti lembaga yang lain itu memang kembali ke institusinya masing-masing dan di laut itu yang diberikan kewenangan hanya Bakamla. Jadi Bakamla itu kayak Indonesian coast guard. Tapi ini masih proses, regulasinya agar semuanya bisa ada harmonisasi. Kemudian saya juga berharap dengan diangkatnya Pak Aan Kurnia, ke depan yang kita inginkan tadi juga bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita memiliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla yang diberi kewenangan di perairan kita. Ya, sudah.

Wartawan:
Armadanya juga ditambah, Pak?

Presiden RI:
Apanya?

Wartawan:
Armadanya.

Presiden RI:
Tanyakan nanti ke Pak Aan. Tentu saja kalau kewenangan itu diberikan, pasti.

Wartawan:
Pak mengenai telepon dari China kemarin? Sebenarnya apa saja sih, Pak, yang diutarakan?

Presiden RI:
Apa?

Wartawan:
Hubungan telepon oleh Presiden China, Xi Jinping?

Presiden RI:
Ya, jadi tadi malam, jam setengah delapan (pukul 19.30WIB), saya berbicara melalui telepon dengan Presiden RRT (Republik Rakyat Tiongkok), Presiden Xi Jinping. Saya menyampaikan dukacita dan simpati terhadap para korban virus korona yang ada di Tiongkok. Kemudian juga saya sampaikan bahwa Indonesia akan selalu bersama dengan RRT dalam masa yang sulit seperti ini. Saya juga menyampaikan bahwa Indonesia yakin RRT bisa menyelesaikan masalah virus korona ini dalam waktu yang secepat-cepatnya, itu kira-kira yang saya sampaikan kepada Presiden Xi Jinping dan saya juga menawarkan apabila diperlukan bantuan-bantuan untuk mempercepat penanganan. Saya sampaikan Indonesia siap untuk memberikan bantuan.

Wartawan:
Pak, terkait intoleransi di Gereja Karimun, Pak?

Presiden RI:
Hmmm, apa?

Wartawan:
Mengenai intoleransi Pak, penolakan pembangunan gereja di (Tanjung Balai) Karimun, Pak?

Presiden RI:
Iya, ini masalah intoleransi. Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa konstitusi kita itu menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya, jelas itu konstitusi kita memberikan payung kepada seluruh rakyat, seluruh masyarakat. Dan tadi juga saya sudah perintahkan kepada Menko Polhukam, kepada Kapolri, untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya sesuai dengan jaminan konstitusi yang tadi saya sampaikan. Jadi, jangan sampai intoleransi itu ada. Tetapi mestinya daerah itu bisa menyelesaikan ini. Tapi saya lihat, karena tidak ada pergerakan di daerah, jadi tadi saya sudah perintahkan kepada Menko Polhukam, kepada kapolri, tegas, ini harus diselesaikan baik yang berkaitan dengan gereja yang ada di Karimun, di Tanjung Balai maupun masjid yang ada di Minahasa Utara. Harus dirampungkan karena menjadi preseden yang tidak baik, mungkin nanti bisa menjalar ke daerah lain.

Wartawan:
Pak, terkait kepulangan ISIS Pak, pembahasannya sudah sampai mana? Eks ISIS dewasa tidak dipulangkan, Pak, tetapi untuk anak-anak, Pak Mahfud bilang masih terbuka peluang (untuk dipulangkan), Bapak sendiri bagaimana, Pak?

Presiden RI:
Ya, saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memilik rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI. Dan oleh sebab itu, kemarin juga, yang kedua, saya perintahkan agar diidentifikasi satu per satu, 689 orang yang ada di sana, nama dan siapa, berasal dari mana sehingga data itu komplet sehingga cegah tangkal itu bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi, tegas ini saya sampaikan. Dan yang ketiga, memang dari identifikasi dan verifikasi ini nanti akan kelihatan, kita memang masih memberikan peluang untuk yang yatim, yatim-piatu, yang berada pada posisi anak-anak di bawah 10 tahun tetapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada. Saya kira pemerintah tegas untuk hal ini.

Wartawan:
Tapi untuk WNI tersebut nasibnya bagaimana Pak, apakah menjadi tanggung jawab PBB kah atau bagaimana, Pak?

Presiden RI:
Itu nanti, karena sudah menjadi keputusan mereka. Tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan. Ya, cukup.