Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia Usai Peninjauan Panen Padi

Jumat, 13 Oktober 2023
Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Presiden RI:
Ya, baik ini kemarin di Subang, di Indramayu saya kira karena memang ini irigasi teknisnya masih sangat bagus. Tadi saya menanyakan ke petani, 1 hektare bisa 8 sampai 9 ton, rata-rata 8,6 ton per hektare.

Dan harga gabahnya, sekarang senang semua petani. Rp7.300, Rp7.400, Rp7.200, ya semua petani senang. Tapi ada yang enggak senang: konsumennya.

Wartawan:
Bisa menekan harga beras yang sekarang enggak?

Presiden RI:
Ya, ini saya melihat ke bawah itu untuk memastikan bahwa produksi itu masih baik, tapi memang turun karena super El Nino.

Tapi masih baik. Jangan nanti kita terkondisikan, “Wah, kelihatan ngeri sekali,” ndak. Produksi masih baik, tetapi memang terganggu sedikit oleh super El Nino.

Wartawan:
Cadangannya berapa, Pak?

Presiden RI:
Cadangan di BULOG 1,7 (juta ton), dan akan datang lagi kira-kira 500 ribu-600 ribu ton. Artinya, artinya cadangan pangan kita kondisinya aman.

Tapi memang kita butuh beras ini juga untuk masuk ke pasar agar harga turun sedikit demi sedikit.

Wartawan:
Pak, isu lain.

Mas Gibran kan disebut-sebut sebagai kandidat kuat cawapres dari Pak Prabowo. Apakah beliau sudah berkonsultasi dengan Bapak? Dan tanggapannya seperti apa?

Presiden RI:
Beberapa bulan enggak pernah ketemu.

Wartawan:
Pak, ada anggapan juga bahwa ada dinasti Jokowi, dinasti politik Jokowi, tanggapan Bapak terkait ini gimana?

Presiden RI:
Ya, serahkan masyarakat aja.

Wartawan:
Mengenai penangkapan paksa Pak SYL, penjemputan paksa Pak SYL semalam?

Presiden RI:
Ya, kita harus hormati proses hukum yang ada, baik di KPK, di kepolisian, di kejaksaan. Itu proses hukum yang memang harus dijalani.

Wartawan:
Ada anggapan politisasi terkait penangkapan ini.

Presiden RI:
Apa hubungannya? Maksudnya?

Wartawan:
Seharusnya datang pemeriksaan hari ini, tapi dijemput semalam.

Presiden RI:
Ya, pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa dipercepat seperti itu.

Kita hormatilah proses hukum yang ada di KPK.

Wartawan:
Untuk menteri definitifnya kapan, Pak? Kan ini urgent karena untuk mengatasi dampak El Nino.

Presiden RI:
Belum.

Wartawan:
Pak Presiden satu lagi.

Untuk PLTU (Indramayu) 2, rencana pembangunannya seperti apa? Kan pendanaannya dari Jepang sudah dihentikan. Gimana, Pak Presiden?

Presiden RI:
Ya, semua, semua yang berkaitan dengan kebutuhan listrik secara nasional kita dukung.

Tetapi sekarang ini kita mulai bergeser ke energi hijau, ke hydropower, ke solar panel—saya kira (di) Jabar agak gede nanti mau kita resmikan di Cirata—kemudian energi angin, geotermal. Itu yang kita berikan prioritas ya.

Kalau ada PLTU, itu harus supercritical semuanya. Standar-standarnya itu saya kira di Kementerian ESDM tahu semua.

Wartawan:
Pak, terkait Pj. Gubernur Jawa Barat yang dilaporkan ke Ombudsman?

Presiden RI:
Ya, biar kapok. (Presiden bergurau)

Wong namanya dilaporkan, ya mestinya ada argumennya. Kenapa keluar kebijakan-kebijakan seperti itu, pasti ada alasannya, pasti ada payung hukum aturannya, pasti ada, saya yakin.