Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia Usai Peresmian Sodetan Ciliwung

Senin, 31 Juli 2023
Inlet Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Presiden RI:
Sekali lagi, penanganan banjir di DKI Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Sudah di cegat airnya itu di Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi, tetapi kan juga masih ada yang terus. Nah, di sini ada normalisasi Sungai Ciliwung. Kemudian, ada Banjir Kanal Timur. Kemudian, yang sekarang ada Sodetan Sungai Ciliwung plus penanganan pompa-pompa baik di Sungai Sentiong dan sungai di Ancol dan di 13 sungai yang ada di DKI Jakarta. Itu pun, baru mengurangi banjir kurang lebih 62 persen. Ini sudah dikerjakan kira-kira 11 tahun yang lalu, menghabiskan biaya 1 triliun 150 miliar rupiah (Rp1.150 miliar) sepanjang 1,2 kilometer, 2 terowongan dan bisa mengurangi banjir di 6 kelurahan. Tetapi, kan baru 62 persen, masih 38 persen yang harus dikerjakan. Normalisasi Sungai Ciliwung harus segera rampung dari 33 kilometer yang ada baru selesai 16 kilometer, sehingga masih tersisa 17 kilometer.

Ini saya minta Pak Menteri PU, Pak Gubernur, bersama-sama untuk selesaikan ini termasuk penanganan di 12 sungai yang mengalir melintasi DKI Jakarta juga harus di normalisasi.

Wartawan:
Ada target waktunya, Pak?

Presiden RI:
Ini pekerjaan jangka panjang, belum urusan menangani rob dari arah utara, dari arah laut. Ini persoalan besar juga.

Wartawan:
Pak, kan pengerjaannya sempat terhenti ini, Pak. Nah, itu penyebabnya apa sih, Pak?

Presiden RI:
Apanya?

Wartawan:
Ini, pengerjaan dari Sodetan kan sempat terhenti.

Presiden RI:
Pembebasan lahan, karena memang pengerjaan ini sangat tergantung pada pembebasan lahan. Sehingga, saat itu kegiatan pengeboran berhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI. Sekarang rampung dan juga selesai.

Oleh sebab itu, saya katakan pekerjaan ini bersama-sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta.

Wartawan:
Pak, soal lain boleh Pak? Soal Kabasarnas polemiknya bagaimana Pak tanggapannya? Polemik Kabasarnas, penangkapan tersangka.

Presiden RI:
Ya itu masalah, menurut saya masalah koordinasi ya. Masalah koordinasi yang harus dilakukan, semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan, sudah. Kalau itu dilakukan, rampung.

Wartawan:
Pak, ada evaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil enggak? Karena akhirnya kalau ada masalah hukum kedepan akan terjadi konflik seperti Kabasarnas.

Presiden RI:
Semuanya akan di evaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya. Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi.

Wartawan:
Pak, soal penyebab kelaparan di Papua Tengah bagaimana bantuannya? Penyebab kelaparan di Papua Tengah?

Presiden RI:
Saya sudah perintahkan pada Menko PMK, Menteri Sosial, BNPB, dan juga di daerah di Papua untuk segera menangani secepat-cepatnya. Tetapi, problemnya, supaya tahu ya, itu ada daerah spesifik yang kalau di musim salju itu yang namanya tanaman tidak ada yang tumbuh, di ketinggian yang sangat tinggi, distrik itu.

Yang kedua, bantuan untuk makanan juga problem di urusan keamanan. Pesawat tidak berani turun sehingga problem lagi. Oleh sebab itu, saya minta juga tadi TNI untuk membantu mengawal. Di sana memang problemnya selalu seperti itu, medannya yang sangat sulit, pesawat yang mau turun pilotnya enggak berani sehingga problem itu yang terjadi.

Wartawan:
Pak Jokowi, pak, pak. Pekan lalu, pak, Pak Jokowi sempat bertemu Pak Surya Paloh. Apa sih Pak yang di bahas dan bagaiman Pak Jokowi menilai dari sosok Pak Surya Paloh sebagai pribadi dan juga sebagai tokoh politik begitu, Pak?

Presiden RI:
Ya, saya ketemu, satu jam.

Wartawan:
Pak Jokowi, katanya sudah mengarahkan hubungan ke satu capres? kata Mas Gibran. Kata Mas Gibran, Pak Jokowi sudah mengarahkan dukungan ke satu capres?

Presiden RI:
Tanyakan ke Gibran. Yang ngomong bukan saya.

Wartawan:
Soal Tim 7, Pak?