Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya.
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Hadir bersama saya Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris Kabinet;
Yang saya hormati, Ketua Umum APKASI, Bapak H. Abdullah Azwar Anas, dan seluruh jajaran Dewan Pengurus APKASI;
Yang saya hormati, para Bupati dari seluruh tanah air dan di seluruh tanah air, yang hadir secara virtual maupun yang hadir di Istana Negara dan di Jakarta, serta seluruh jajaran Dinas Kabupaten yang mendampingi;
Bapak/Ibu, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak/Ibu Bupati yang dalam setahun ini bekerja keras melayani dan mendampingi masyarakat, melayani dan mendampingi rakyat dalam menghadapi pandemi, serta juga membantu eksekusi program-program pemerintah pusat sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Tapi—ini yang juga perlu saya ingatkan—tugas kita dalam penanganan pandemi Covid-19 ini belum berakhir, belum selesai. Risiko penyebaran Covid-19 ini masih ada. Dan juga (ada) aktivitas ekonomi yang harus kita gerakkan. Hati-hati (terhadap) risiko penyebaran Covid-19.

Pagi tadi, saya setiap pagi selalu mendapatkan briefing angka seperti ini. Di Eropa, di India yang sudah turun, tahu-tahu melompat sampai tiga kali, empat kali lipat Covid-19-nya. Kita alhamdulillah, di Januari kita pernah berada di angka 13.000 kasus harian, 14.000, bahkan pernah 15.000. Sekarang di kita sudah turun dan berada di angka 5.000, 6.000 (kasus harian), dan akan terus kita turunkan.

Coba lihat India 59.000 kasus harian ini, Brazil 90.500 kasus harian, Amerika Serikat 66.000. Ini harus menjadi kehati-hatian kita semuanya. Jangan merasa, sudah 5.000 kasus harian, langsung kewaspadaan kita (menurun) dan kita lengah. Hati-hati. Ini, barang ini enggak kelihatan. Di mana, kita juga enggak tahu. Lewatnya apa, kita juga enggak tahu. Medianya untuk penularan apa, juga enggak (kita tahu). Oleh sebab itu, satu-satunya jalan: tetap harus waspada dan tidak lengah.

Bapak/Ibu Bupati yang saya hormati,
Program-program strategis di kabupaten, yang memecahkan masalah-masalah mendasar dan bisa membawa lompatan besar ke depan harus terus dikawal dan diprioritaskan. Oleh sebab itu, ini saya titip. Yang pertama, ini penting sekali dan sudah sering saya sampaikan, yang namanya konsolidasi anggaran itu betul-betul harus kita lakukan, apalagi di tengah anggaran kita yang guncang seperti sekarang ini karena pandemi Covid-19.

Konsolidasi anggaran artinya apa? Rencana APBD itu betul-betul harus dilihat. Yang biasanya enggak buka secara detail, sekarang buka secara detail, cek secara detail: ke mana larinya, output-nya apa nanti, outcome-nya apa. Nanti semuanya harus dikalkulasi, semuanya harus dihitung. Jangan membelanjakan, ini juga sudah sering saya sampaikan, jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi, “Ini semua, semua, semua, semua, semua.” Enggak punya skala prioritas, enggak tahu prioritasnya yang mana. Untuk kabupaten, menurut saya, dua saja cukup (untuk) diberi prioritas. “Saya pengin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam lima tahun ke depan.” Ya sudah, konsentrasikan anggaran itu ke sana. “Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare.” Ya sudah, konsentrasikan ke sana, (sebesar) 60 persen, 70 persen konsentrasikan anggaran ke sana. Rakyat akan ingat, “Wah, ini besar-besaran membuat sawah. Wah, ini rampung ada 60 pasar di kabupaten. Semuanya sekarang jadi, dibangun semuanya.”

Jangan, sekali lagi, semua uang diberikan ke Dinas semuanya di sini. Nanti naik, tahun depan naik, anggaran naik 10 persen, semuanya diberi tambahan lagi 10 persen, 10 persen, 10 persen. Enggak akan jadi barang. Percaya  saya. Enggak akan jadi barang. Kalau Bapak/Ibu Bupati mau memberikan skala prioritas seperti itu, akan terlihat. “Saya mau di seluruh kabupaten jalannya mulus semuanya.” Ya sudah, 60 persen anggaran arahkan ke sana. Kampung-kampung, desa-desa semuanya diberi. Setelah lima tahun akan rampung, (saya) yakin akan rampung.

Tapi kalau diecer-ecer, sekali lagi, jangan anggaran itu diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja. Enggak akan jadi. Setahun hilang, dua tahun hilang, (rakyat akan bertanya,) “Lho kok enggak kelihatan (pembangunannya)? Enggak kelihatan (pembangunannya)?” Tahu-tahu sudah lima tahun, enggak terpilih (lagi) karena enggak jelas. “Ini bupati kok sudah lima tahun enggak kelihatan membangun apa-apa?” Ya karena pos belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja.

Sekali lagi, lakukan konsolidasi anggaran. Sedikit program—tadi sudah saya sampaikan—dua saja unggulan, dua saja skala prioritas, yang dibiayai secara penuh (full) untuk menghasilkan produk yang maksimal. Cari yang benar-benar ada manfaatnya secara langsung untuk rakyat.

Saya selalu menyampaikan, money follows programs. Anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas dari Bapak/Ibu Bupati. Penganggaran harus betul-betul fokus pada hal-hal yang esensial, yang betul-betul dibutuhkan.

Sekali lagi, anggaran itu terbatas, APBN juga terbatas, APBD juga terbatas. Jadi jangan diecer-ecer, jangan dibagi rata. Saya ingatkan bolak-balik ini: jangan dibagi rata, jangan diecer-ecer untuk semua unit organisasi yang ada di kabupaten Bapak/Ibu sekalian.

Dan yang paling penting, kalau anggarannya itu difokuskan, ada skala prioritas, mengontrolnya itu mudah, manajemen pengawasannya gampang.

Yang kedua, ini kunci, lakukan perencanaan yang matang, lakukan perencanaan yang matang (mengenai) apa yang dimaui oleh Bapak/Ibu Bupati, apalagi yang baru (terpilih), apa yang kita maui. Tapi cek betul, bermanfaat atau enggak nanti untuk rakyat. Rencanakan itu secara detail dan baik.

Kalau sudah direncanakan, ini kan manajemen, perencanaannya baik, organisasinya kita ada, pelaksanaannya dilaksanakan, tapi yang paling penting juga manajemen pengawasan sekali lagi harus dilakukan, manajemen kontrol harus dilakukan. Ini masalah manajemen yang banyak terjadi adalah mismanajemen. Banyak bukti di lapangan bahwa pengawasan tidak ketat, sehingga kualitas barang menjadi tidak baik. Tidak ada management control yang baik, sehingga misalnya tidak tepat waktu, kualitas enggak baik. Yang baik hanya apa? Catatan belanjanya yang baik, laporannya yang baik. Tapi hasilnya di lapangan tidak baik, dan hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat. Ini yang harus kita hindari.

Kemudian yang ketiga, saya juga ingin titip mengenai penanganan pandemi Covid-19. Sekali lagi, jangan lengah sedikitpun. Saya cek di kabupaten, kota, serta provinsi, selalu harian saya cek: turun, turun, turun, turun, yang sembuh semakin banyak. Tapi sekali lagi, jangan lengah. Lakukan testing, tracing dan treatment. Tes, lacak, kemudian diisolasi, dirawat. Jangan sampai lepas dari ini. Terutama yang masih zona merah, yang masih zona oranye, harus didorong, ditekan agar masuk ke zona hijau.

Sekali lagi, yang namanya mengurusi Covid-19 ini berhubungan dengan yang namanya pertumbuhan ekonomi kabupaten, kota, provinsi maupun pertumbuhan ekonomi nasional. (Ini) tidak mudah. Begitu dilonggarkan di sebuah sektor, kita kan ngintip terus, ini Covid-19-nya naik enggak? Begitu naik, setop (pelonggarannya).

Para Bupati juga harus seperti itu. Lihat, dibuka sekolah tatap muka terbatas, tapi cek betul: ada kasus harian naik atau tidak. Begitu naik, hati-hati. Harus ada policy, harus ada kebijakan yang cepat. Begitu juga misalnya membuka pasar, “Covid-19-nya kok naik dua kali?” Setop (pelonggarannya). Kalau enggak (disetop pelonggarannya), Covid-19-nya naik terus, ekonominya juga turun terus. Hati-hati karena ini saling berhubungan, saling berhubungan.

Kemudian yang keempat, saya minta juga untuk program vaksinasi dikawal, program vaksinasi dikawal dengan detail. Pelaksanaannya dimonitor. Kenapa saya cek sampai ke Halmahera Utara, cek sampai ke Maluku Tengah, saya cek sampai jauh seperti itu? Saya ingin memastikan distribusi vaksin ini benar sampai ke daerah enggak sih, daerah terlambat enggak sih distribusinya. Kalau kurang, ya kurang karena memang yang mau kita vaksin ini kurang lebih 181.500.000 penduduk, banyak sekali.

Tapi siapa yang diprioritaskan, siapa yang harus didahulukan, Bapak/Ibu Bupati harus tahu mengenai ini dan harus dikontrol. Sekarang sudah mulai di luar nakes, di luar pelayan publik. Dahulukan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi. Dahulukan tempat-tempat yang mobilitasnya tinggi, misalnya pasar. Itu tempat yang interaksi antar orangnya tinggi, mobilitasnya juga tinggi. Dahulukan terminal misalnya. Mobilitas tinggi, interaksi tinggi, dahulukan.

Ini harus mengerti semuanya, kenapa strategi ini harus kita buat? Karena vaksinnya terbatas dan datangnya itu pelan-pelan. Saya minta, ini kan kita sudah booking 426.000.000 dosis vaksin, tapi datangnya itu dikit-dikit. Ini awal-awal baru 7.000.000, naik lagi 11.000.000, naik lagi dikit-dikit. Baru mungkin akan melimpah itu di bulan Juli atau Agustus. Mungkin bisa per bulan 60.000.000, 70.000.000 dosis vaksin. Sekali lagi, kawal program vaksinasi dengan detail. Pastikan proses vaksinasi ini berlangsung dengan cepat. Siapkan vaksinator-vaksinatornya dengan baik.

Dan target setiap kabupaten itu harus tahu. Saya datang ke sebuah kabupaten, saya tanya, harus ngerti betul, “Target di Kabupaten A berapa yang mau divaksin?”, “Wah, sebentar Pak.” Bupati harus ngerti. “Oh, 182.000 Pak.” Jangan pakai kurang lebih. “Kurang lebih 200.000 Pak.” Itu enggak ngerti berarti. Harus bisa. Ditanya itu, “Berapa yang mau divaksin?”, “212.300.” Itu berarti detail, ngerti ini. Ditanya, “Kasus harian Covid-19 berapa sekarang?” “Aduh, sebentar Pak, saya tanya ke Dinkes Pak.” Itu enggak ngerti berarti.

Percepatan pemulihan ekonomi ini menjadi kunci. Tapi sekali lagi, gas dan remnya ini harus diatur seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau membuka pasar, lalu Covid-19-nya naik, hati-hati. Setop dulu, per sektor dulu. Enggak usah tergesa-gesa, “Semua buka.” Hati-hati. Seperti yang tadi saya ceritakan di awal, India itu sudah anjlok turun, sekarang naik melompat. Eropa sekarang gelombang ketiga, sudah turun, melompat lagi tiga sampai empat kali. Ini hati-hati.

Pemulihan ekonomi, yang paling penting Program Padat Karya diperbanyak. Bangun sekolah, padat karya. Bangun jalan, padat karya. Bangun irigasi, padat karya karena rakyat sekarang ini butuh pekerjaan dan butuh income.

Yang kedua, bantu UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Meskipun dari pusat kita sudah memberikan Banpres produktif Rp2,4 juta tapi kalau Bapak/Ibu Bupati anggarannya ada dan bisa diberikan, berikan tambahan ke sana, kepada pedagang pasar, pedagang asongan, pedagang kaki lima karena mereka yang terdampak. Atau kalau daerahnya ada pariwisata, ini yang paling terdampak, berikan suntikan ke sana.

Dan setiap proyek yang ada, program yang ada harus, wajib menggunakan produk-produk lokal. Jangan sekali-kali membeli untuk proyek pemerintah itu membeli produk asing. Untuk apa? Biar ada demand, biar ada konsumsi. Kalau ada demand dan konsumsi naik, produksi di pabrik, produksi di industri juga akan meningkat, sehingga enggak ada yang PHK terhadap karyawannya.

Yang terakhir, saya minta untuk ekspor dan investasi itu betul-betul diberikan pelayanan yang baik. Jadi kalau ada pabrik yang ekspor, UKM yang ekspor, tolong ini didorong, berikan bantuan. Kalau ada investasi datang di kabupaten Bapak/Ibu sekalian, tolong dilayani dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai, sekarang ini di BKPM kita ada Online Single Submission yang sangat cepat, tetapi begitu keluar dari sana, harus ke provinsi, harus ke kabupaten, harus ke kota, kemudian di daerah ini juga harus cepat. Kunci ekonomi kita sekarang ini ada di dua tadi, yaitu investasi dan ekspor, karena APBN terbatas.

APBN itu enggak akan naik lebih dari 5 persen. APBN naiknya dikit-dikit sekali, sangat terbatas. Yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi (economic growth), ya investasi itu. Oleh sebab itu, karena Undang-Undang Cipta Kerja, PP, dan Perpres semuanya sudah diundangkan yang itu memudahkan, sangat memudahkan bagi pengusaha untuk membuka investasi, membuka lapangan pekerjaan, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) saya nyatakan dibuka hari ini.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.