Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2021

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat malam,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang saya hormati, para Pimpinan Lembaga Negara yang hadir, Ketua DPD, Ketua MA, Ketua BPK, Ketua MK;
Yang saya hormati, Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat;
Yang saya hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir di sini Pak Menko Perekonomian, Bu Menteri Keuangan;
Yang saya hormati, Gubernur Bank Indonesia beserta seluruh jajaran Dewan Gubernur;
Yang saya hormati, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia;
Yang saya hormati, Ketua OJK/ Otoritas Jasa Keuangan beserta seluruh pimpinan Dewan Komisioner OJK dan seluruh keluarga besar Otoritas Jasa Keuangan yang saya hormati;
Yang saya hormati, para Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, para Direktur Utama, Komisaris Utama Bank Himbara, para Rektor universitas, para perwakilan asosiasi bisnis dan organisasi masyarakat, para peserta pasar modal, para perwakilan pondok pesantren;
Bapak/Ibu hadirin, Undangan yang berbahagia.

Kita semua harus optimis awal tahun 2021 ini akan menjadi sebuah titik balik permasalahan pandemi selama tahun 2020 yang kita alami. Kesehatan masyarakat akan segera pulih walaupun kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan, kita juga ingin perekonomian segera bangkit kembali dan pengendalian pandemi terutama melalui vaksinasi, adalah game changer, adalah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, dan agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional kita bisa segera bangkit.

Bapak/Ibu hadirin yang saya hormati,
Dua hari yang lalu, program vaksinasi gratis bagi seluruh rakyat Indonesia secara resmi sudah dimulai. Seluruh prosedur dan tahapan pengembangan vaksin telah dilalui dengan baik dan berjalan lancar. Penelitian dasar ilmiah hingga uji klinis telah dilakukan sejak bulan Agustus (tahun 2020). Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) juga telah mengeluarkan izin, izin penggunaan darurat (emergency use authorization) dan hasil efikasi vaksin yang diuji sudah di atas standar yang ditetapkan oleh WHO (World Health Organization). Juga, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menyatakan bahwa vaksin halal.

Sistem pendukung vaksinasi juga telah direncanakan dan telah siap sejak beberapa bulan yang lalu. Ini adalah sebuah langkah penting, langkah bersama kita untuk membawa bangsa kita keluar dari pandemi, memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan pada rakyat, serta akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara cepat. Tanggal 13 Januari (tahun 2021) yang lalu, saya dan beberapn perwakilan dari berbagai golongan sudah divaksin dosis pertama. Kemarin, (tanggal) 14 Januari 2021 telah dilakukan vaksinasi perdana di 26 provinsi dan hari ini, (tanggal) 15 Januari di 8 provinsi, terus…akan diteruskan ke seluruh kabupaten dan kota.

Dan, saya juga telah memerintahkan agar proses vaksinasi kepada kurang lebih 181.500.000 rakyat Indonesia bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2021 ini. Pemerintah juga telah mengamankan, memesan 426 juta dosis vaksin untuk rakyat yang berasal dari 4 perusahaan dan negara yang berbeda. Jadi, di bulan Januari (2021), kurang-lebih ini, kurang lebih…bisa berubah lebih banyak. Di Januari 3 juta (dosis vaksin), di Februari nanti 4,7 juta (dosis vaksin), di Maret 8,5 juta (dosis vaksin), April 16,6 juta (dosis vaksin), Mei 24,9 juta (dosis vaksin), di Juni 34,9 juta (dosis vaksin), itu di dalam perencanaan yang telah kita buat meskipun bisa berubah lebih banyak lagi, kita harapkan.

Dan dengan vaksinasi massal ini, kita berharap akan muncul herd immunity, kekebalan komunal sehingga risiko penyebaran Covid-19 akan berhenti dan kegiatan perekonomian akan sepenuhnya pulih kembali. Inilah kerja besar yang ingin kita kerjakan dan kita meminta kesadaran kita semuanya, meskipun nantinya…meskipun sudah divaksin, ini selalu saya sampaikan, tetap yang namanya disiplin terhadap protokol kesehatan, tetap harus dijalankan dengan ketat sampai seluruh dunia kembali normal tanpa pandemi.

Bapak/Ibu hadirin yang saya hormati,
Percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional terus diupayakan oleh pemerintah dan saya sangat senang, selama (tahun) 2020 kemarin, kerja sama antara pemerintah-Kementerian Keuangan, dengan OJK, dengan Bank Indonesia, dengan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), berjalan beriringan dengan baik, setiap masalah selalu direspons dengan cepat, dan untuk tahun (2021) ini, pemerintah ingin agar kerja sama itu bisa dilanjutkan dan pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional di 2021.

Berbagai kebijakan untuk menopang perekonomian kita juga telah disiapkan. Kita juga bersyukur, Undang-Undang Cipta Kerja telah diundangkan dan peraturan turunannya, PP (Peraturan Pemerintah) maupun Perpres, ini akan segera terbit dalam waktu yang secepat-cepatnya agar kita semakin kompetitif di pasar, utamanya di pasar global. Yang sudah selesai PP-nya yaitu lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund (SWF) yang kita namakan INA (Indonesia Investment Authority) yang telah kita dirikan, ini untuk menangkap peluang investasi dan solusi alternatif bagi pembiayaan pembangunan kita. Nama-nama untuk Dewan Pengawas (INA) sudah kita sampaikan kepada DPR dan kita harapkan selesai nanti, minggu depan ini.

Pembentukan SWF ini sangat diperlukan untuk memenuhi pembiayaan yang semakin besar ke depan dan juga untuk meningkatkan tingkat foreign direct investment (FDI) Indonesia dan untuk menurunkan rasio hutang terhadap PDB (produk domestik bruto) Indonesia. Saya tadi bisik-bisik ke Bu Menteri Keuangan, “Awal-awal ini, mungkin sebulan-dua bulan ini, target yang masuk ke SWF kita berapa?” Dijawab Bu Menteri Keuangan, “Ya, kira-kira USD20 miliar”, duit yang gede banget. Dan, pemerintah akan menyetorkan modal awal tunai sebesar Rp15 triliun dan saham BUMN sebesar Rp50 triliun. Kalau yang tadi, USD20 miliar, yang ini triliun rupiah, untuk INA, untuk Indonesia Investment Authority. Saya berharap, INA akan menjadi mitra strategis investasi yang kuat secara hukum dan kelembagaan, dan menjadi mitra strategis yang andal dan terpercaya untuk pembangunan ekonomi dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

Kemudian data realisasi investasi yang saya terima sampai dengan kuartal III tahun 2020, tercatat Rp611,6 triliun yang terdiri dari PMA (penanaman modal asing) sebesar Rp301,7 triliun dan PMDN (penanaman modal dalam negeri) sebesar Rp309,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat 8,9 persen dari kuartal I tahun 2020 yaitu sebesar Rp191,9 triliun, dan meningkat sebesar 1,6 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp205,7 triliun. Saya melihat peningkatan realisasi investasi di 2020 ini merupakan sebuah hal yang positif dan patut dipertahankan, mengingat kita berada di tengah ketidakpastian global akibat pandemi.

Tadi pagi juga BPS (Badan Pusat Statistik) juga telah merilis total ekspor tahun 2020 sebesar USD163,3 miliar dan total impor tahun 2020 sebesar USD141,6 miliar. Saya hitung-hitung, neraca perdagangan kita tahun 2020, surplusnya USD21,7 miliar dibandingkan…kita bandingkan, kalau tahun 2019 itu justru kita defisit sebesar USD3,6 miliar, ini memberikan sebuah optimisme. Dan kita harapkan di 2021, terus meningkat dan kita tetap pada posisi surplus neraca perdagangan kita.

Tapi, hati-hati, kita jangan cepat berpuas diri, kita harus tetap bekerja keras untuk meningkatkan terus realisasi yang baik ini dan momentum ini harus kita jaga dan kita lihat sebagai sebuah peluang. Optimisme ini harus terus kita kelola dengan baik, OJK dan para pelaku industri jasa keuangan harus menjaga kepercayaan pasar, menjaga kepercayaan masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan tidak boleh ada lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat, transaksi keuangan yang menjurus ke fraud harus ditindak tegas, pengawasan OJK juga tidak boleh mandul, tidak boleh masuk angin, harus mengeluarkan taringnya, dan menjaga kredibilitas dan integritas ini sangat penting. Kita harus membangun sebuah sistem internal yang baik, membangun sebuah sistem yang berstandar internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada industri jasa keuangan kita.

Terakhir, saya mengajak industri keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), meningkatkan akses UMKM untuk memperoleh pembiayaan, dan jangan hanya melayani yang besar-besar saja, yang itu-itu saja. Pelaku (usaha) kecil yang memiliki potensi yang skalanya sangat besar juga harus diberikan prioritas, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal UMKM juga harus lebih mudah dan cepat. Saya sudah menyampaikan beberapa hal kepada Menteri Keuangan, kepada Pak Menko Perekonomian agar kita menyiapkan sebuah regulasi-regulasi, sebuah peraturan-peraturan yang jauh ke depan (advanced) dan meninggalkan cara-cara lama, peraturan-peraturan yang sudah usang yang saya kira sudah sangat ketinggalan di dunia keuangan global, yang ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kita.

Dan, kita berharap juga generasi muda, UMKM yang belum bankable juga bisa dapat mengembangkan skala usahanya. Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Wakaf Mikro juga bisa dimanfaatkan oleh segmen masyarakat yang lebih luas dan lebih produktif, dan kita harus membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang dinikmati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia, yang membawa Indonesia Maju dan sekaligus berkeadilan.

Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih.

Saya tutup.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.