Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia

Senin, 27 Mei 2024
Istana Negara, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
Yang saya hormati, para Menko, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung;
Yang saya hormati, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir, Yang mulia duta besar negara-negara sahabat;
Bapak-Ibu, Tamu Undangan yang berbahagia.

Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit, dan bukan malah memperlambat. Sehingga, seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat.

Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Enggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan, mempermudah, mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih.

Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah membikin platform-platform baru, setop, karena tadi 27 ribu aplikasi yang ada.

Tahun ini saja, kemarin kita cek waktu membikin anggaran, ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru, membuat platform baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan. Karena setiap, mungkin dulu, setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi.

Di Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan ada? Ada berapa aplikasi? 400 (aplikasi). Bayangkan, satu kementerian 400. Saya enggak akan tanya yang lain, karena kalau tanya mesti lebih dari itu, banyak yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari 5.000, saya enggak tunjukin di kementerian mana. Saking kreatifnya.

Jadi sekali lagi, Kementerian Kesehatan aplikasi sendiri, layanan pajak aplikasi sendiri, untuk layanan pendidikan aplikasi sendiri, semua. Kalau sudah ada yang baru, ada yang baru, apa yang terjadi? Instal lagi, isi data lagi, ruwet, ruwet. Inilah yang kita setop.

Dan, untuk meningkatkan daya saing Indonesia, tadi sudah disampaikan oleh Menteri PAN-RB, kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik di negara kita.

Kita juga harus memperkuat transformasi govtech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital, yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya.

Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tapi enggak apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap, yang penting dimulai dulu. ASN digitalnya juga disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap.

Terakhir saya titip, setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data, tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya. Tidak boleh lagi, tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris itu kita pelihara.

Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama.

Itu saja saya ingin saya sampaikan.

Dan, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya luncurkan GovTech Indonesia dengan nama INA Digital.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.