Presiden Gelar Ratas Bahas Dampak Geopolitik Timur Tengah terhadap Ekonomi Indonesia

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 16 April 2024 untuk membahas dampak geopolitik di Timur Tengah terhadap Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam keterangannya selepas rapat, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggarisbawahi pentingnya deeskalasi dan menjaga kestabilan regional untuk mengurangi dampak ekonomi global.

“Dari sisi perekonomian, tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke Kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran,” ujar Menko Perekonomian. “Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz itu 33 ribu kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27 ribu dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi.”

Menko juga menekankan bahwa, meski menghadapi tantangan geopolitik, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan yang solid sebesar 5 persen dengan inflasi yang terkontrol di rentang 2,5 persen, plus minus 1 persen. “Neraca perdagangan kita masih surplus dan cadangan devisa kita masih kuat di angka 136 miliar dolar AS,” tambahnya.

Lebih lanjut, Menko menjelaskan bahwa pasar keuangan global mengalami ketidakpastian dengan indeks dolar mengalami penguatan, sementara nilai tukar dan indeks harga saham global menunjukkan pelemahan. Namun, Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara lain, masih dalam kondisi yang relatif aman.

“Tentu kita perlu melakukan berbagai kebijakan, antara lain bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, dan memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak,” ucap Menko Airlangga.

Dalam menghadapi gejolak ekonomi global, pemerintah Indonesia tetap fokus pada kebijakan yang mendukung sektor riil dan menstabilkan nilai tukar untuk mengurangi dampak terhadap impor, sambil juga mencatat manfaat bagi eksportir yang menerima lebih banyak devisa.

“Pemerintah terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi dari investor dan juga memperkuat daya saing dan juga untuk menarik investasi jangka panjang ke Indonesia. Jadi kepastian-kepastian itu yang harus dijaga,” tutupnya.